Pemprov Bentuk Satgas Mafia Tenaga Kerja

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 11 Desember 2019 - 12:24:49 WIB   |  dibaca: 158 kali
Pemprov Bentuk Satgas Mafia Tenaga Kerja

EVALUASI : Suasana rapat koordinasi antara Disnakertrans Provinsi Banten dan Komisi V DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (10/12).

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tenaga Kerja dalam waktu dekat. Pembentukan tim khusus tersebut dilakukan sebagai respon maraknya isu calo tenaga kerja yang disinyalir berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Banten.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dan Komisi V DPRD Banten di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (10/12).

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, ada beberapa langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut tingginya angkat pengangguran di Banten. Salah satunya dengan menjalankan usulan DPRD agar dibuat peraturan gubernur (pergub) terkait pemberantasan mafia tenaga kerja.

“Terkait sistem percaloan maka dewan pengusulkan agar dibuat pergub yang berkaitan dengan pemberatasan mafia tenaga kerja. Di situ ada pergub, ada tim (pemberantasan) mafia ketenagakerjaan,” ujarnya kepada awak media usai rapat koordinasi.

Ia menuturkan, pembentukan tim atau satgas dilakukan karena isu terkait mafia tenaga kerja sudah sangat marak. Akan tetapi, untuk penindakaannya sendiri belum optimal karena adanya kesulitan dari sisi pembuktian. Bahkan, praktiknya sudah masif karena terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Banten.   

Keberadaan mafia atau calo tenaga kerja menurtunya secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi angka pengangguran di Banten. Terlebih, aksi itu menghilangkan kompetensi calon tenaga kerja. Akibatnya, walaupun calon tenaga kerja memiliki kompetensi namun potensi diterima oleh perusahaan menjadi kecil karena tak memiliki uang.

“Ini tidak bisa terbantahkan lagi, hanya kita untuk membuktikannya memang agak kesulitan. Sehingga sistem percaloan tidak bisa diberantas secara dramatis, harus secara bertahap. Seperti gunung es, munculnya kecil ke permukaan tapi kita dibawahnya cukup besar,” katanya.

Melalui satgas, kata dia, penanganan mafia tenaga kerja akan lebih tegas. Sebab, mereka yang terbukti terlibat akan diseret ke ranah pidana. Unsur penyeretan ke meja hijau dari praktik percaloan tenaga kerja sudah terpenuhi karena dampak yang ditimbulkan telah merugikan masyarakat.

“Tim ini (salah satunya berisikan) yang jelas dari polda dari unsur aparat penegak hukum. Kita melihat kalau sudah menyangkut mafia percaloan itu bukan pelanggaran tapi itu pidana. Merupakan kejahatan, kalau sudah kejahatan larinya pidana, penjara hukumannya,” ungkapnya.

Suami dari anggota DPR RI Nuraeni itu menegaskan, pihaknya akan menjerat seluruh pihak yang terlibat pada praktik percaloan tenaga kerja. Tim tidak akan memandang bulu dalam penegakan fungsinya agar permasalahan tersebut bisa tuntas hingga akarnya.  “Sudah jelas, ini kejahatan, pidana, pergub ini untuk penguatan. Sistem dan oknumnya yang harus diberantas karena merugikan masyarakat,” tuturnya.  

Agar satgas bisa segera dibentuk, Disnakertrans akan segera mengusulkan pembentukan pergubnya ke Gubernur Banten Wahidin Halim. “Itu (pembentukan satgas-red) sudah menjadi target kita sebetulnya, tinggal kita mengusulkan pergub itu kepada gubernur,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengatakan, sudah selayaknya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menobatkan Banten sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) harus segera ditindaklanjuti. Komisi V juga meminta pemprov bisa serius menangani masalah mafia tenaga kerja.

“Terkait dengan banyak bergulirnya isu mafia tenaga kerja maka kemudian teman-teman menyampaikan pentingnya Disnakertrans merespon ini segera. Tadi kepala dinas (Al Hamidi-red) akan menyampaikan ke Biro Hukum untuk membentuk Satgas Mafia Tenaga Kerja uang akan diusulkan ke gubernur. Karena, harus melalui surat keputusan gubernur,” ungkapnya.

Politikus Gerindra itu berharap, dengana adanya Satgas Mafia Tenaga Kerja penindakan terhadap praktik percaloan bisa semakin tegas. “Kami harap tim ini bisa dibentuk sehingga kita bisa melakukan tindakan terhadap di lapangan. Kalau tim ini ada maka bisa dilakukan tindakan terhadap mafia tenaga kerja,” tegasnya.  

Lebih lanjut Nizar agar pemprov bisa berinovasi dalam pengentasan pengangguran selain memberantas percaloan tenaga kerja. Misalnya dengan menggali potensi 16.000 industri yang ada di Banten untuk warga lokal. “Rekomendasi berikutnya terkait pembelaan terhadap warga lokal, bukan kita ingin premordial tapi ini penting untuk membela warga kita sendiri. Jangan sampai industri besar ternyata pekerjanya banyak dari transferan daerah lain sehingga warga lokal terpinggirkan,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat TPT di Banten pada periode Agustus 2019 sebesar 8,11 persen. Angka itu melebihi rata-rata nasional sebesar 5,28 persen dan menjadikan Banten sebagai provinsi dengan TPT tertinggi se-Indonesia. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook