Dilantik, 153 Kades Belum Terima SK

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Kamis, 12 Desember 2019 - 11:00:08 WIB   |  dibaca: 74 kali
Dilantik, 153 Kades Belum Terima SK

DILANTIK : Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyaksikan penandatanganan sumpah janji kepala desa saat pelantikan 153 kades di GSG Puspemkab Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, kemarin.

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Sebanyak 153 kepala desa (Kades) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang yang terpilih pada Pilkades serentak 1 Desember lalu telah dilantik. Pelantikan para kades yang sebagian besar wajah baru itu berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG), Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Rabu (11/12).

Namun surat keputusan (SK) bupati atas pelantikan tersebut belum diterima para kades.Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar membenarkan, 153 kades terpilih yang dilantik belum menerima SK. Menurut Zaki, SK para kades terpilih itu akan diberikan 17 Desember mendatang, karena untuk mengantisipasi apabila ada sengketa perolehan suara pada Pilkades 1 Desember lalu.

“Berdasarkan hasil rapat panitia pilkades dan Pemkab Tangerang, kami putuskan pelantikan dilakukan hari ini (Kemarin_red), karena sejak pencoblosan hingga 9 Desemeber tahapan perhitungan suara sudah tuntas, dan tidak ada hambatan,” kata Zaki saat dikonfrmasi wartawan usai pelantikan para kades.

Dalam kesempatan itu, Zaki berharap, para kepala desa terpilih yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya itu dapat amanah dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.“Perjuangan yang dilakukan selama masa Pilkades juga harus ditunjukkan setelah terpilih. Semangat perjuangan harus bergelora dan menyala dalam membangun desa,” haarapnya.

Zaki mengingatkan, kepada 153 kepala desa terpilih agar tidak mudah tergiur dengan dana desa dan bantuan dari pemerintah yang didapat desa. “Jangan sekali-sekali ADD (anggaran dana desa_red) dan bantuan provinsi digunakan di luar peruntukannya, terlebih untuk memperkaya diri. Jangan sampai terjadi, karena sudah banyak kepala desa yang terjerat hukum karena salah memanfaatkan dana desa. Semuanya harus dipertanggung-jawabkan, setiap rupiahnya yang diterima untuk membangun desa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Ahdiyat Nuryasin mengucapkan syukur pelaksanaan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Tangerang selesai dihelat dengan aman dan demokrasi. Menurutnya, diperkirakan, 60 persen kepala desa terpilih merupakan wajah baru yang tersebar di 153 desa dan 28 kecamatan. “Pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan kondusif. Kedepan ada beberapa tahapan awal yang harus dievaluasi,” katanya.

Ahdiyat menambahkan, ada beberapa catatan dalam pelaksanaan Pilkades 1 Desember lalu. Mulai dari penambahan waktu, bimbingan teknis bagi para panitia pelaksana, hingga peraturan yang harus jelas dan detail. Terkait bimbingan teknis bagi panitia Pilkades dan panitia pengawas (Panwas) Pilkades hanya dilaksanakan satu hari.

“Kedepan waktu bimtek untuk panitia dan panwas harus ditambah, minimal dua hari. Karena waktu itu bimtek hanya satu hari. Akibatnya, beberapa panitia di lapangan tidak memahami secara utuh. Dan ini berimbas pada petugas kelompok pemungutan suara (KPS) sehingga menimbulkan masalah saat pelaksanaan meskipun tidak menghambat jalannya Pilkades,” pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook