Libur Nataru, Bus Dilarang Terapkan Tuslah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 14 Desember 2019 - 10:39:44 WIB   |  dibaca: 204 kali
Libur Nataru, Bus Dilarang Terapkan Tuslah

DIAWASI : Salah satu bus AKAP melintas di Ruas Jalan Raya Jakarta-Serang, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, belum lama ini

SERANG, BANTEN RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten melarang angkutan penumpang memberlakukan penambahan tarif atau tuslah selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020. Armada angkutan hanya diperkenankan memakai tarif batas atas dan bawah, yang telah ditetapkan.

Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku kini tidak lagi diperkanankan angkutan penumpang untuk menerapkan tuslah. “Perhubungan sudah tidak ada tuslah. Sudah ada ketentuan tarif batas atas dan batas bawah. Aturannya sudah lama, enggak ada tuslah sudah aturan dua tahun lalu,” ujarnya, kemarin.

Ia menjelaskan, untuk penyesuaian tarif selama arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru, bus hanya diperkenankan berpatokan pada tarif batas atas. Terkait nominal, hal tersebut telah diatur oleh pemerintah pusat.  “Pakainya tarif batas atas dan bawah. Sudah ada penetapan, jadi itu yang digunakan,” katanya.

Informasi yang dihimpun Banten Raya, tarif batas atas dan bawah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 2 Tahun 2016. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan jika tarif batas atas angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi dibagi menjadi dua.

Untuk wilayah I meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara senilai Rp160 per penumpang kilometer. Sedangkan untuk wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya senilai Rp176 per penumpang kilometer. Sementara untuk tarif batas bawah untuk wilayah I Rp99 per penumpang kilometer dan wilayah II Rp108 per penumpang kilometer.

Pria berkumis tebal itu mengungkapkan, dengan tidak adanya tuslah bukan berarti tarif angkutan penumpang selama periode libur Nataru dilarang naik. Perusahaan otobus (PO) tetap diperkenankan menaikkan tarif. Syaratnya, mereka pada hari biasanya memang belum menerapkan tarif batas atas.

Agar tarif angkutan penumpang bisa sesuai ketentuan, kata dia, pihaknya akan melakukan pengawasan ke sejumlah titik di waktu-waktu padat penumpang. Dalam kesempatan tersebut pihaknya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Dishub kabupaten/kota.

“Yang kita awasi yang ekonomi, yang tidak ada fasilitas apa-apa. Hanya kursi, mobil, jalan, istilahnya begitu. AC tidak termasuk hitungan ekonomi. Karena menghitung tarif ekonomi tidak ada komponen AC. (Yang bus AC) tetap harga pasar, ketentuannya begitu,” ungkapnya.

Tri menegaskan, pihaknya akan menindak angkutan penumpang yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut. “(Sanksinya sesuai) aturan SK (surat keputusan) Dirjen (Direktorat Jenderal). Kalau pelanggaran sekian persen tegurannya apa, itu ada. Paling berat dicabut kendaraan yang bersangkutan, aturannya begitu,” tuturnya.

Salah seorang pengguna bus AKAP kelas ekonomi, Sutisna berharap, aturan pengenai tarif angkutan penumpang bisa benar-benar diterapkan. Dari pengalamannya, bus ekonomi trayek Labuan-Kalideres tak jarang memberlakukan tarif tak wajar pada waktu tertentu. Terutama pada perayaan hari besar agama atau saat padat penumpang.“Nembak harganya enggak wajar, cenderung seenaknya. Bedanya jauh kalau dibanding hari-hari biasanya. Mudah-mudahan bisa ditertibkan,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook