Tiga Blok Tambang Emas Ditutup

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 13 Januari 2020 - 14:53:15 WIB   |  dibaca: 240 kali
Tiga Blok Tambang Emas Ditutup

DITUTUP : Lokasi penambangan ilegal ditutup dan dipasangi garis polisi, Minggu (12/1). Langkah tersebut tindak lanjut penyelidikan penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak.

SERANG - Puluhan personil gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyisir tambang emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.

Hasilnya tiga blok penambangan di Desa Cidoyong, Desa Cijulang, dan Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak ditutup. "Giat ini sebagai bentuk tindak lanjut perintah Presiden RI dan instruksi Kapolda Banten Irjen Pol Agung Sabar Santoso dalam upaya tindak penambang liar yang membahayakan keselamatan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, kemarin.

Edy menambahkan dari ketiga lokasi tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah lokasi tambang emas yang diduga tidak memiliki izin dan menjadi penyebab banjir bandang di Lebak. Petugas kemudian melakukan penindakan dengan memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan. "Selain melakukan pengecekan lokasi tambang, kami juga memberikan garis polisi di sekitar lokasi pertambangan liar, dan lokasi itu sudah ditinggal oleh penambang," tambahnya.

Edy menegaskan, penindakan langsung ke lokasi penambangan liar tersebut guna mencegah terjadinya bencana susulan yang dapat merugikan masyarakat. "Menghindari adanya longsor akibat pertambangan ilegal, sehingga masayarakat bisa merasa aman dan resah akibat pertambangan ini," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rudi Hananto mengatakan, Satgas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah melakukan penyelidikan ke lokasi penambangan yang berada di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak. "Ada tiga blok, pertama di Blok Cikidang yang lokasinya berada di Kecamatan Cikotok, kemudian Blok Pilar dan Blok Cibuluheun di Kecamatan Lebakgedong," katanya.

Rudi menjelaskan, ketiga blok penambangan emas tersebut berada di aliran sungai Ciberang yang melintasi wilayah Kecamatan Lebakgedong, Cipanas, dan Sajira. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah yang terkena bencana alam banjir bandang dan longsor.  "Yang sedang kita kejar yaitu pemilik atau penyandang dana kegiatan Peti. Kemudian, kita telusuri ada atau tidaknya anggota polri yang terindikasi membekingi dan terakhir pemasok yang menyediakan zat mercuri pada sejumlah penambangan emas ini," jelasnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Meneral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, ada 100 lebih lubang penambangan emas liar di kawasan TNGHS. “Jadi dari 100 lubang itu ada sekitar 5 sampai 10 orang penambang (gurandil) yang melakukan penggalian di setiap lubangnya,” kata Eko.

Hanya saja, lanjut Eko, untuk menertibkan tambang emas ilegal tidaklah mudah. Banyak kendala yang harus dihadapi untuk melakukan itu. “Dahulu kita bersama sejumlah aparat pernah mencoba menertibkan aktifitas penambangan itu. Tapi belum sampai ke lokasi rombongan sudah dihadang masyarakat yang membawa senjata tajam dan mengancam akan membakar mobil kami jika kami lanjutkan perjalanan sampai lokasi,” katanya.

Eko juga mengaku pihaknya sudah sering memberikan imbauan kepada masayarakat agar berhenti melakukan aktifitas penambangan liar. Akan tetapi imbauan yang diberikan tidak pernah dilakukan oleh masyarakat. “Hasilnya, bencana kemarin bisa jadi merupakan akumulasi dari tindakan perusakan alam yang dilakukan sejak puluhan tahun lalu itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Eko, puluhan truk bermuatan kayu yang setiap harinya lalu-lalang dari wilayah TNGHS juga sering ditemukan. Masyarakat melakukan membalakan kayu secara ilegal demi keuntungan sesaat, tidak memikirkan efek panjangnya nanti seperti apa. “Kalau bukan dari TNGHS, dari mana asal kayu-kayu yang dikirim ke luar Banten itu,” katanya.

Jika dilihat secara teknis, Eko menilai bencana banjir itu diakibatkan dari kemarau yang berkepanjangan yang kemudian langsung ditimpa oleh hujan dengan intensitas yang tinggi. Saat kemarau, pori-pori tanah mengembang, sehingga kondisinya sangat mudah untuk diurai.

Dalam kondisi itu, kemudian hujan lebat turun. Karena tidak ada tanaman penyangga, air hujan yang lebat pun akhirnya langsung turun ke bawah bersama dengan lapisan tanah, sehingga menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. “Kalau saja waktu itu hanya gerimis, pasti kondisinya masih tetap aman,” jelasnya.

Eko menambahkan, potensi emas di TNGHS cukup menggiurkan. Bahkan, pada era bupati Lebak sebelumnya, kawasan ini pernah diusulkan akan dilakukan eksploitasi emas secara legal oleh Pemkab Lebak. “Namun rencana itu mentok pada tahap perizinan. Jika dilakukan eksploitasi, keuntungan yang didapat Pemkab Lebak bisa mencapai sekitar Rp 50 miliar per tahun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Administrasi Utama Perum Perhutani Banten Isnaini Soiban membantah jika di wilayahnya terjadi penambangan liar. Hal itu menanggapi adanya informasi jika sejak 2018 penambangan liar sudah terjadi di wilayah Perhutani Banten, seperti di Desa Cibobos Kecamatan Cihara dan Cibeber. Di Cibobos para penambang menggali potensi batu baranya yang sangat melimpah, sementara di Cibeber potensi emas menjadi mutiara berharga yang diburu masyarakat secara mandiri.

“Yang ada justru banyak masyarakat yang ikut melakukan penanaman di wilayah Perhutani, sehingga menambah ekosistem vegetasi. Saya menilai, masyarakat Banten itu sudah sadar menanam. Namun karena yang digunakan lahan Perhutani, kami selalu melakukan pendekatan dan sosialisasi peraturan Perhutani kepada masyarakat setempat,” kata Isnaini.

Isnaini menambahkan, dirinya tidak menutup mata jika ada aktivitas penambangan liar di Perhutani. Namun dirinya juga harus memastikan terlebih dahulu apakah yang dipakai itu lahan Perhutani atau hak milik. Jika memang lahan Perhutani otomatis akan dilakukan tindakan persuasif. “Pasti itu lahan hak milik. Bisa jadi,” ujarnya.

Selanjutnya, disisi lain Isnaini mengaku ada satu perusahaan yang sedang melakukan proses perizinan penambangan di wilayah Perhutani ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebelum menyelesaikan proses perizinan itu, dirinya memastikan tidak ada aktivitas penambang di Perhutani. “Prosesnya kini sedang ditempuh oleh pemohon, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya,” katanya.

Untuk mengantisipasi bencana alam, Isnaini menyebut selalu melakukan mitigasi bencana. Mitigasinya sejak musim kemarau, berupa penutupan rekahan tanah yang ada. “Hujan lebat lebih dari dua jam saja, kami lakukan evakuasi dan berkordinasi dengan Muspida setempat,” ujarnya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook