Kriteria WBK Kejati Banten Belum Terpenuhi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 14 Januari 2020 - 14:21:54 WIB   |  dibaca: 77 kali
Kriteria WBK Kejati Banten Belum Terpenuhi

KOMITMEN: Pegawai Kejati Banten berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi.

SERANG, BANTEN RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten gagal meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), lantaran kriteria dan sejumlah indikator masih ada yang belum terpenuhi di Kejati Banten.

Asisten Inteligen Kejati Banten Chairul Fauzi mengatakan, predikat WBK/WBBM tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka harus diulang dari awal."Saat kita persentasikan (WBK dan WBBM di Kejati Banten) kita kurang bukti pendukung, misalnya dokumentasi. Ada juga perubahan di bidang lain," katanya kepada Banten Raya saat ditemui di Kejati Banten.

Chairul menjelaskan, meski Kejati Banten belum terpenuhi kriteria WBK dan WBBM, Kejati Banten telah komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Hari ini kembali melaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi," jelasnya.

Sementara itu, Kajati Banten Rudi Prabowo Aji mengatakan, untuk dapat meraih zona integritas menuju WBK dan WBBM ada beberapa komponen yang harus di perhatikan, seperti manajemen perubahan, melakukan perubahan penataan tata laksana perkantoran, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Apabila kita dapat memenuhi komponen tersebut, maka kita akan mencapai hasil yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik," katanya.

Menurut Rudi, keberhasilan Kejati Banten sangat ditentukan oleh kapasitas, kualitas integritas dan komitmen serta keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, guna mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Harus diakui masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak sesuai tatanan tugas fungsi instansi tercinta kita ini, maupun berbagai tantangan, hambatan, ancaman, gangguan, baik secara internal maupun eksternal yang merupakan kendala tercapainya satuan kerja yang bebas KKN," ujarnya.

Rudi menegaskan, penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu formulasi yang tepat, untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra kejaksaan, sebagai salah satu wujud dari reformasi birokrasi dan good governance.

"Pencanganan zona integritas ini juga diharapkan dapat menciptakan perbaikan nyata sehingga dapat disebut sebagai landasan yang kokoh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Serta terjadi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang melayani dan meraih kepercayaan publik," tegasnya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook