WH: Tambang Emas Bukan Penyebab Tunggal

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 14 Januari 2020 - 14:46:17 WIB   |  dibaca: 116 kali
WH: Tambang Emas Bukan Penyebab Tunggal

BAHAS TAMBANG ILEGAL: Gubernur Wahidin Halim (kiri) memimpin rapat dengan kepala OPD di lingkungan kerja Pemprov Banten, di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (13/1). Dalam rapat itu dibahas soal tambang emas ilegal.

SERANG, BANTEN RAYA - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten untuk segera melakukan operasi dan inventarisasi di lokasi tambang emas ilegal yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.

Hal itu menyusul adanya dugaan bahwa penyebab banjir bandang di Kabupaten Lebak terjadi akibat adanya aktivitas tambang emas ilegal dan pembalakan liar. Operasi perlu dilakukan bekerjasama dengan Polda Banten.

"Karena melihat kemudharatan, baik kerusakan maupun kematian yang diakibatkan begitu besar, maka yang perlu dilakukan adalah pendekatan hukum. Penambangan (liar) mungkin bukan satu-satunya penyebab banjir.

Tapi kalau memang terbukti mengakibatkan kemudaharatan orang banyak, pendekatannya bukan lagi sosial tapi hukum. Kalau dalam kacamata hukum melanggar, ya dihukum. Jadi jangan nanti terlampau banyak perdebatan aspek sosial dan ekonomi. Kalau itu (tambang emas ilegal) penyebab satu-satunya, ya udah sikat aja," tegas Gubernur WH saat memimpin rapat dengan seluruh kepala dan sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemprov Banten, di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (13/1).

Gubernur juga menginstruksikan DLHK untuk melakukan survei dan menginventarisasi kandungan bahan kimia, khususnya merkuri, yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas. Karena berdasarkan laporan dari pengelola TNGHS, hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas, sehingga akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang.

"Yang paling bahaya itu kan soal merkurinya, berarti meracuni. Kecuali punya sistem sterilisasi yang baik. Karena berakibat kerusakan lingkungan dan kematian. Oleh karena itu, dinas LH ambil sampel dari hulu sampai hilir sejauh mana kontaminasinya. Kalau terbukti ya sudah dihukum. Harus tegas, dalam keadaan mengkhawatirkan, LH harus buktikan dengan hasil survey. Segera lakukan penelitian LH dan ESDM, invetarisasi, dan segera buat laporan dari hasil inventarisasinya," tegasnya lagi.

Selain itu, Gubernur WH juga memerintahkan disperindag untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Apalagi jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berizin. "Kalau presiden perintahnya begitu, laksanakan. Kalau kita beralibi dengan cara berfikir sosial ekonomi ya susah. Jadi laksanakan operasi, inventarisasi, turun dan hukum gurandilnya. Itu tanah negara harus ada izin, enggak ada kompromi," tegasnya.

Kepala DLHK Provinsi Banten M Husni Hasan mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polda Banten untuk menindaklanjuti kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lebak. Berdasarkan laporan terakhir, Polda telah memasang police line (garis pilisi) di kawasan penambangan emas ilegal dan terus melakuakan pemantauan lokasi setiap harinya. "Kami terus berkoordinasi aktif dengan Polda, karena memang untuk tindakan hukumnya oleh Polda," jelasnya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, pekan lalu pihaknya telah diminta Polda Banten menjadi saksi ahli terkait 4 lokasi pengolahan tambang emas di Lebak Gedong yang sudah masuk ke dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Polda.

Pengolahan hasil tambang emas sebenarnya bukan milik masyarakat, tetapi orang kota yang mempunyai keahilan dan bisnis mengolah emas dari Gunung Halimun. Metodenya, ujar Eko, sebagian menggunakan merkuri, sebagian menggunakan sianida. Dibanding dengan sianida, merkuri lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak mudah menguap ketika terbawa air atau mengalir ke pertanian.

Kepala Disperindag Banten Babar Suharso menambahkan, berdasarkan hasil pantauannya terdapat 2 toko di Kabupaten Lebak yang menjual merkuri. Namun sebagian juga mendapatkannya dari Sukabumi. Untuk itu, selain bekerjasama dengan aparat hukum setempat dalam penegakan hukum, juga bekerjasama dengan Polda Jawa Barat sebagai upaya preventif. (rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook