Untirta Mengikuti Perubahan Nomenklatur

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Rabu, 15 Januari 2020 - 11:16:06 WIB   |  dibaca: 113 kali
Untirta Mengikuti Perubahan Nomenklatur

KAMPUS: Sejumlah mahasiswi nampak memasuki pintu gerbang Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Jalan Raya Jakarta untuk mengikuti perkuliahan, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA-Saat ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mulai melakukan sejumlah perubahan. Perubahan tersebut dampak dari Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud pada Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Fatah Sulaiman, Rektor Untirta, kebijakan Untirta tentunya akan mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena saat ini pendidikan tinggi ada dibawah Kemendikbud sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud pada Kabinet Indonesia Maju.

"Tentunya Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud pada Kabinet Indonesia Maju memberikan perubahan bagi Untirta, diantaranya adalah kop surat mulai menyesuaikan dengan Kemendikbud dengan menggunakan format standar," kata Rektor Untirta di ruang kerjanya, kemarin.

Ia mengaku, saat ini pihaknya sedang menyiapkan pola koordinasi dengan Kemendikbud, karena Kemendikbud juga mengalami perubahan struktur yaitu pendidikan tinggi berada dibawah Dirjen Dikti."Tentunya kami akan menunggu arahan selanjutnya, terkait dengan persoalan teknis dan kebijakan," ujarnya.

Terkait belum adanya Bidang Dikti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Rektor Untirta menilai bahwa seharusnya Dindikbud Banten juga memiliki Bidang Dikti seperti tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan koordinasi."Seharusnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten ada Bidang Dikti, untuk meningkatkan koordinasi," tegasnya.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah satu hal penting yang diatur dalam Perpres yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2019 ini, pada pasal 58 mengatur bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, susunan organisasi Kemendikbud yang disusun berdasarkan Perpres ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2O19.

Perpres 72 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemendikbud terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, tujuh Direktorat Jenderal, dan dua Badan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dibantu lima orang Staf Ahli.

Tujuh Direktorat Jenderal dimaksud antara adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan; Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah; Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan; Ditjen Kebudayaan. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook