Silpa 2019 Capai Rp 913,99 Miliar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 15 Januari 2020 - 12:06:19 WIB   |  dibaca: 92 kali
Silpa 2019 Capai Rp 913,99 Miliar

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten mencatat telah terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Banten tahun anggaran (TA) 2019 senilai Rp 913,99 miliar. Timbulnya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan juga sejumlah program kegiatan yang tak rampung dikerjakan.

Diketahui, besaran belanja pada APBD 2019 setelah perubahan adalah senilai Rp 12,62 triliun. Jika mengacu pada silpa tersebut, maka alokasi anggaran yang terserap mencapai sekitar Rp 11,7 triliun.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, berdasarkan catatan di kas daerah per 31 Desember 2019, terdapat sisa anggaran senilai Rp 913,99 miliar. Meski demikian, nilai tersebut belum bisa ditetapkan sebagai silpa 2019 karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Silpa unaudited Rp 913,99 miliar. Silpa definitif itu nanti setelah dinyatakan oleh BPK,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Ia menuturkan, ada beberapa penyebab terjadinya silpa dari tahun anggaran sebelumnya. Pertama, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berhasil melakukan efisiensi terhadap sejumlah programnya. Dia mencontohkan adanya pembatalan perjalan dinas di BPKAD. Hal itu dilakukan karena output dari program yang dimaksud sudah memenuhi target. “Beberapa kegiatan ada yang dilakukan efisiensi seperti misalnya di BPKAD,” katanya.

Selain itu, kata dia, silpa juga timbul dikarenakan ada sejumlah program kegiatan fisik yang tak rampung dikerjakan. Pemprov memberlakukan metode stock opname atau melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai progres yang dicapainya. “Ada juga disebabkan oleh kegiatan yang tak selesai dikerjakan,” ungkapnya.

Rina mengungkapkan, terdapat 10 OPD dengan persentase serapan terbesar. Secara berurutan dari yang terbesar terdiri atas Biro Bina Perekonomian sebesar 97,67 persen, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 95,94 persen, Dinas Sosial (Dinsos) 95,71 persen, Satpol PP 95,57 persen, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 95,45 persen, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 95,42 persen.

“Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) 95,37 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 94,96 persen, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 94,48 persen serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 94,34 persen,” tuturnya.

Setelah TA 2019 berakhir, kini pihaknya sedang fokus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Untuk yang satu ini, pemprov bakal melaksanakan suatu terobosan yaitu menyerahkan ke BPK dua bulan lebih cepat dari aturan yang berlaku. Pemprov menargetkan, LKPD sudah bisa disetor per 31 Januari mendatang.

"Ingin ada percepetan sesuai kebijakan Pak Gubernur (Banten, Wahidin Halim). Kita harus jadi yang terdepan. Kami di BPKAD lalu melakukan kompilasi dari laporan seluruh OPD, menyatukannya menjadi LKD. Ini sebuah lompatan besar, butuh komitmen untuk melaksanakannya," katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, agar terobosan itu bisa terus bisa terlaksana seterusnya, dia meminta seluruh OPD fokus dalam pelaksanaan program kegiatan pada TA 2020. Pria yang akrab disapa WH itu menginstruksikan agar program fisik sudah rampung pada Oktober 2020.

"Target pekerjaan fisik TA 2020 Oktober sudah harus selesai. Break down di masing-masing dinas. Januari lelang, Februari pelaksanaan, Oktober selesai. Nanti Oktober atau November anggaran tahun 2021 sudah ditetapkan," ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook