Over Kapasitas, 600 Napi Bebas Lebih Cepat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 15 Januari 2020 - 12:09:27 WIB   |  dibaca: 75 kali
Over Kapasitas, 600 Napi Bebas Lebih Cepat

SERTIJAB: Kalapas Serang, Kalapas Rangkasbitung dan Kepala Rutan Serang melaksanakan sertijab di Lapas Serang, kemarin.

Sebanyak 600 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kanwil Kemenkum HAM Banten hingga Januari 2020 dapat menghirup udara segar lebih cepat dari vonis yang diterimanya. Pembebasan napi tersebut guna meminimalisasi terjadinya over kapasitas, melalui crash program.

Kepala Divisi Pemasyarakaan Kanwil Kemenkum HAM Banten Slamet Prihantara mengatakan saat ini pihaknya telah membebaskan 600 narapidana (napi). Jumlah tersebut akan terus bertambah, lantaran crash program akan berjalan hingga Maret 2020 mendatang."Kita sudah 600 lebih. Mungkin bisa jadi lebih (jumlah napi bebas), karena crash program ini akan berlangsung hingga 31 Maret," katanya pria yang dipanggil Toro kepada Banten Raya usai kegiatan serah terima Jabatan Kalapas Serang, Kalapas Rangkas Bitung dan Kepala Rutan Serang, di Lapas Serang, Selasa (14/1).

Slamet mengungkapkan narapidana dengan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, seperti terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya."Tidak ada syarat khusus, jika dulu harus ada penjamin itu susah. Sekarang PK Bapas bisa jadi penjamin. Ini untuk menanggulangi over kapasitas, yang jelas yang mendapatkan crash program ini di luar PP 99 tahun 2012," ungkapnya.

Slamet mengungkapkan dengan adanya pembebasan narapidana tersebut, Kemenkum Ham mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara. Sebab, jika menunggu 3-4 sampai sampai warga binaan bebas, negara masih menanggung biaya makan warga binaan saat di lapas atau rutan. "Bahkan ternyata ketika Dirjen kami hitung menghitung banyak uang negara yang diselamatkan. Jika ini tidak terintegrasi bisa jadi 4 sampai 3 bulan mereka bisa bebas dan sekarang mereka sudah bebas. Artinya biaya makan mereka berkurang," ungkapnya.

Meski bebas lebih cepat, Slamet menegaskan ratusan napi tersebut tetap harus menjalani wajib lapor ke Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). "Iya mereka wajib lapor dengan mereka bebas sesuai denga vonis dari pengadilan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Banten Imam Suyudi mengatakan pada tahun 2020 ini selain menjalankan crash program, Kanwil Kemenkum HAM Banten melakukan penyegaran dengan melakukan rotasai sebanyak 68 pejabat administratif."Dari 68 yang dilantik terdapat 10 pejabat yang dilantik menjadi kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Banten," katanya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook