Upah Pekerja Gedung Polres Diusut

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Jumat, 17 Januari 2020 - 14:30:30 WIB   |  dibaca: 222 kali
Upah Pekerja Gedung Polres Diusut

MENGADU : Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto menemui pekerja gedung Polres yang belum menerima upah dari pihak pelaksana, Kamis (16/1).

PANDEGLANG, BANTEN RAYA - Upah pekerja gedung Polres Pandeglang yang belum dibayarkan oleh PT Bima Karya Mandiri Sejahtera mendapat perhatian serius jajaran kepolisian. Saat ini kasus itu tengah diusut.

Subkontraktor pembangunan gedung Polres, Gilang mengatakan, sebanyak 11 mandor dan subkontraktor belum mendapatkan pelunasan pembayaran pekerjaan sesuai nilai kontrak dengan total keseluruhan yang belum dibayar oleh pihak pelaksanan mencapai Rp1,2 miliar."Terakhir komunikasi dengan pihak kontraktor dua minggu yang lalu, mereka hanya menjanjikan hari ke hari, dan sekarang tidak ada jawaban," kata Gilang, saat bertemu jajaran Polres, Kamis (16/1).

Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto mengatakan, pihaknya telah membayar biaya para pekerja melalui pihak ketiga. "Pihak kami telah membayar sesuai dengan tahapan yang diajukan kepada pihak pelaksana karena kami tidak akan mempersulit, justru mempermudah dalam proses pembangunan, karena gedung itu salah satu fasilitas progam pemerintah," katanya.

Kapolres menjelaskan, telah menerima laporan dari para pekerja gedung karena upah mereka belum dibayarkan oleh pihak pelaksana. "Ada sekitar 11 orang mandor yang sudah melaporkan kepada kami, dan 9 mandor lainnya dalam proses pembuatan laporan pengaduan. Dari 11 mandor itu mereka membawahi sekitar 180 orang pekerja, dan belum mendapat bayaran dari pihak pelaksana," jelasnya.

Menurutnya, jajarannya tengah mendalami kasus itu dengan meminta keterangan saksi. Kapolres berjanji akan mengusut kasus tersebut secara tuntas. "Kita akan tangani kasus ini dengan serius," tegasnya.

Kapolres memaparkan, pembangunan Mako Polres sudah bekerjasama dengan beberapa pihak, bukan hanya dari Polres, namun dari pihak pengawas hingga komponen masyarakat. "Kami berharap pihak yang terlibat yakni kontraktor dan pelaksana bisa seirama. Sekarang terjadi seperti ini, kita akan mendalami kasus ini sampai tuntas agar tidak ada yang dirugikan," katanya.

Kapolres menegaskan, kasus itu telah melanggar Pasal 378 Jo 379 dan Pasal 3 Jo Pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. "Sementara sekarang ini masih dugaan penipuan," terangnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook