MUI Protes Isi Omnibus Law

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 23 Januari 2020 - 14:45:05 WIB   |  dibaca: 199 kali
MUI Protes Isi Omnibus Law

MERUGIKAN : Elemen buruh saat unjuk rasa menolak omnibus law, Senin (20/1) lalu. Selain buruh, omnibus law juga dikritik MUI karena menghilangkan standar halal.

SERANG, BANTEN RAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang memprotes sebagian isi omnibus law yang saat ini dibahas pemerintah. Pasalnya, ada sejumlah pasal yang akan menghilangkan aturan mengenai produk halal bila omnibus law disahkan.

Sekretaris MUI Kota Serang Amas Tadjuddin mengatakan bahwa ia mengerti apa yang dilakukan pemerintah pusat bertujuan baik, terutama dalam rangka melalukan efisiensi pelaksanaan perundang-undangan.

Namun, meski usaha efisiensi pelaksanaan perundang-undangan sangat penting tetapi sebaiknya tidak menghilangkan hal lain, seperti berkaitan prosedur sertifikasi halal produk. Ia berpendapat harus tetap ada aturan yang menjamin substansi kehalalan sebuah produk karena ini sangat penting bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. "Jadi, bukan malah dihapus," kata Amas, Rabu (22/1).

Amas jelaskan bahwa khusus jaminan produk halal bagi umat Islam, apa pun pasal perundang-undangannya tetap secara substansif alur prosedur proses penerbitan sertifikasi halal tidak boleh dihapus, dihilangkan, atau ditiadakan.  Sebab makanan halal bagi masyarakat muslim merupakan ajaran agama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Masyarakat juga sudah percaya kepada MUI sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas untuk mengurusi masalah itu."Kalau tujuanya memangkas birokrasi agar mudah, cepat, dan murah itu sangat bisa dilakukan," katanya.

Amas mengungkapkan bahwa sebelumnya lewat Undang-undang Jaminan Produk Halal memunglinkan bukan hanya lembaga MUI yang diberikan kewenangan melakukan sertifikasi halal. Terhadap aturan ini saja Amas mengaku terkejut. Apalagi saat ini ada wacana menghapuskan proses pembuatan produk halal untuk menjamin kehalalan sebuah produk.
“Nah, ini malah isunya mau dihapus itu sertifikasi halal,” katanya.

Ketua MUI Kota Serang KH Mahmudi menyesalkan bila isi omnibus law salah satunya bertujuan menghilangkan sertifikasi halal. Sebab bagi umat Islam kehalalan makanan atau minuman sangat mendasar. Bahkan orang yang memakan atau meminum yang tidak halal akan berdosa.“Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah muslim sehingga sangat penting memastikan sebuah produk halal atau tidak halal,” katanya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook