Honorer Banten Melawan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 23 Januari 2020 - 15:00:42 WIB   |  dibaca: 265 kali
Honorer Banten Melawan

TETAP BEKERJA : Perwakilan honorer dari FPNPB (kanan) saat mendatangi Kantor BKD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (22/1).

SERANG, BANTEN RAYA – Belasan honorer Pemprov Banten perwakilan dari Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/1). Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi dan penolakan atas kesepakatan pemerintah dengan DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer.

Pantauan Banten Raya, kedatangan ke mereka ke Kantor BKD Banten terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Setibanya di tempat tujuan mereka langsung berupaya menemui Kepala BKD Banten Komarudin.

Akan tetapi, keinginan para honorer itu tak terlaksana. Sebab, Komarudin tak sedang berada di tempat. Akhirnya, perwakilan rombongan diterima oleh salah seorang pejabat eselon di lingkungan BKD dan selanjutnya memberikan surat yang ditujukan kepada Komarudin.

Dalam surat bernomor 01/FPNPB/I/2020 itu pada intinya mereka meminta klarifikasi dan tanggapan resmi BKD Banten mengenai rencana penghapusan tenaga honorer. Hal itu perlu dilakukan karena saat ini para honorer merasa resah dengan kelanjutan nasibnya.

Pengurus Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB) Enjang Supriyatna mengatakan, kedatangan pihaknya adalah sebagai respons terkait kesepakatan penghapusan tenaga honorer. FPNPB perlu mendapat kejelasan soal hal tersebut meski pada akhirnya mereka belum mendapatkan jawaban pasti dari BKD.

“Untuk sementara karena memang di sana juga baru diputuskan beberapa hari yang lalu. Kita disarankan tetap fokus kerja, karena memang belum ada statement yang jelas dari sana. BKD belum bisa bersikap mengenai (kesepakatan penghapusan) tenaga honorer,” ujarnya.

Ia menuturkan, agar keresahan mereka bisa direspons secepatnya, FPNPB juga telah memberikan surat secara resmi ke BKD. Pihaknya meminta agar BKD memberikan tanggapannya terkait kesepakatan penghapusan tenaga honorer antara pemerintah pusat dan DPR RI.  “Tadi (kemarin -red) kita diberikan wejangan, kita jangan panik, jangan sampai kita malas bekerja. BKD tetap akan memberikan solusi jika pusat sudah pemutusan untuk pemutusan tenaga non PNS,” katanya.

Meski kemarin hanya sebatas memberikan surat, Enjang menegaskan agar BKD tak menganggapnya enteng. Pihaknya akan terus memantau perkembangannya dan menagih jawaban atas surat tersebut. “Forum juga akan terus memantau surat yang sudah dikirimkan, kita nanti akan menghadap kembali. Ini Pak Kaban juga sedang rapat dan belum ada keputusan yang jelas,” ungkapnya.  

Ketua Umum FPNPB Rangga Husada menyebut kesepakatan penghapusan honorer andai benar dilaksanakan adalah hal tak manusiawi. Sebab, para honorer di bawah naungan organisasinya telah mengabdi cukup lama. Dia sendiri telah menjadi honorer selama 10 tahun.“Teman-teman honorer ini bukan barang baru, antara Undang-undang (tentang) ASN dengan kita ini duluan kita. Lucu juga bahasanya dihapus, kayak ketikan salah saja dihapus, enggak manusiawi lah intinya. Kita kecewa, banyak pertanyaan ke depan seperti apa, mau dibagaimanakan nasib kami,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Asep Hidayat mengecam wacana penghapusan tenaga honorer. Sebab, kebijakan itu andai benar-benar dilaksanakan akan semakin memerparah tingkat pengangguran yang kini sudah tinggi.  “Pengangguran luar biasa, khususnya di Banten. Terus apa yang bisa kita lakukan, hanya bisa menonton keprihatinan saja, pengangguran banyak, daya beli masyarakat makin menurun, tingkat kesejahteraan menurun,” ujarnya.  

Politikus Partai Demokrat itu tak bisa membayangkan perasaan para honorer ketika diputus kontrak. Mimpinya untuk menjadi seorang ASN setelah puluhan tahun mengabdi buyar seketika. “Dari Mulai melamar sudah puluhan tahun dia lakukan (bekerja-red). Dia sabar dengan gaji seadanya, hidup serba kekurangan. Dengan tujuan dia berkhayal, bermimpi, memiliki visi sewaktu-waktu diangkap menjadi ASN,” katanya.  

Lebih lanjut dia juga mengaku, tak habis pikir mengapa penghapusan honorer perlu dilakukan. Pasalnya selama ini tidak ada permasalahan saat negara atau pun daerah membayar tenaga honorer.“APBD masih bisa menutup, enggak kocar-kacir, kenapa harus mengurangi mereka, melucuti 6.000 honorer di Banten. Kalau dihapus, tentu pemerintah harus menyediakan solusinya. Memecat itu mudah kalau acuannya aturan, yang paling sulit itu solusi biar kehidupan mereka tetap berjalan,” tegasnya.

Disinggung Pemprov Banten akan memprioritaskan honorer tenaga pendidik untuk dipertahankan, Asep tak sependapat. Menurutnya, pemprov tak bisa pilih kasih seperti itu karena pada dasarnya setatus mereka sama-sama honorer. Jika memang ingin memertahankan, maka lakukan untuk seluruhnya.

“Tak bisa juga yang lain diabaikan, sama-sama punya beban hidup dan keluarga. Kami akan segera menggelar rapat koordinasi dengan BKD terkait penghapusan honorer ini,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak kurang lebih 6.000 pegawai honorer di lingkup Pemprov Banten terancam ditertibkan atau diberhentikan. Hal itu bisa terjadi andai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terkait penghapusan tenaga kerja honorer dan pegawai tak tetap benar-benar diterapkan.

Seperti diketahui, kesepakatan itu terjalin terjalin dan disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CASN periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Senin (20/1). Penghapusan honorer disepakati bersama empat poin lainnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook