ULP Dituding Tak Netral

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Rabu, 29 Januari 2020 - 14:01:33 WIB   |  dibaca: 119 kali
ULP Dituding Tak Netral

GALANG KEKUATAN: Puluhan pengusaha jasa konstruksi menggelar pertemuan di PS Cafe dan Restoran Rangkasbitung, Selasa (28/1).

LEBAK, BANTEN RAYA- Forum Pengusaha Jasa Kontsruksi Lebak menggalang kekuatan untuk memenangkan paket proyek lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab Lebak.

Mereka membangun kekompakan di antara pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Kabupaten Lebak, Asosiasi Rekanan Kontsruksi Indonesia dan AJKI untuk bersama-sama membidik paket proyek tahun anggaran 2020.

"Pengusaha jasa konstruksi membentuk kekuatan jihad. Kami bersatu membuat forum, niatkan ibadah perang fisabililah, memperjuangkan hak kami selaku pengusaha untuk mendapatkan paket proyek APBD Lebak," kata Koordinator Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Lebak Rubama kepada Banten Raya, di PS Cafe dan Restoran Rangkasbitung, Selasa (28/1).

Rubama menegaskan, pembentukan forum dalam rangka mendobrak pokja lelang di ULP yang dapat dikatakan tidak transparan. Rubama menilai, keputusan pokja ULP dalam lelang sering dan cenderung tidak netral. "Panitia lelang memihak kepada salah satu pengusaha saja. Atas dasar itu para pengusaha ini bersatu ingin diperlakukan sama secara adil, karena APBD uang rakyat. Pengusaha jasa konstruksi punya hak sama mendapatkan kue pembangunan," katanya.

Rubama mengatakan, dalam waktu dekat forum pengusaha jasa kontruksi akan melaksanakan silaturahmi dengan Komisi IV DPRD serta OPD terkait. "Silaturahmi juga kepada Polres maupun Kejaksaan. Pembentukan forum ini bukan bentuk perlawanan, tapi kepedulian kami selaku pengusaha ingin berpartisipasi membangun Lebak," katanya.

Ketua DPK Arkindo Lebak Unang Wijaya menuturkan, pengusaha tergabung dalam forum bukan barisan sakit hati karena tidak mendapatkan proyek APBD. "Kami bukan barisan sakit hati, tapi kami orang berkompetensi. Harus digarisbawahi bahwa ini dibentuk karena pokja lelang di ULP Lebak masih ada (TSM) alias terstruktur, sistematis dan masif. Ini mau kami dobrak," katanya.

Unang menjelaskan, perkumpulan pengusaha kali ini bukan dalam semacam perlawanan tetapi harapan pokja ULP diharapkan dapat berlaku fair dalam keputusan hasil lelang. "Sebab terindikasi konspiratif, memenangkan pengusaha tertentu yang sudah dikasih bocoran. Jadi proses lelang Lebak kurang fair, pengusaha potensial di Lebak kesulitan dapat proyek karena memang terindikasi sengaja dijegal dari prosesnya sekali pun sudah mengikuti aturan," katanya.

Mantan Ketua Kadin Lebak Khoirul Umam menuturkan, proses pengadaan lelang di ULP Pemkab Lebak terindikasi tidak sehat. "Dari penelusuran hasil lelang, pemenang paket hanya cukup menurunkan penawaran 2-3 persen. Kondisi itu mengakibatkan fungsi lelang tidak sehat dan mengakibatkan marak pekerjaan berkualitas buruk," katanya.

Kepala Bagian ULP Kabupaten Lebak Puranjanu membantah pihaknya tidak fair dan tidak transparans dalam lelang paket proyek. "Kami dalam melaksanakan proses pemilihan calon penyedia barang dan jasa selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini perpres 16/2018 dan peraturan menteri PUPR nomor 7/2019 (untuk pekerjaan konstruksi).

Bagi calon penyedia yang merasakan adanya penyimpangan dalam proses pemilihan tersebut mekanismenya dapat melakukan sanggah, banding atau pengaduan sebagaimana yang diatur dalam perpres tersebut," katanya. (purnama/rahmat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook