Buruh Sebut Omnibus Law Aturan Iblis

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Rabu, 29 Januari 2020 - 14:07:58 WIB   |  dibaca: 156 kali
Buruh Sebut Omnibus Law Aturan Iblis

TOLAK OMNIBUS LAW : Ratusan buruh Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa menolak sistem omnibus law di halaman Pemkab Serang, Selasa (28/1).

SERANG, BANTEN RAYA – Ratusan buruh Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan Pemkab Serang menolak rencana pemerintah pusat yang akan mengeluarkan kebijakan cipta lapangan kerja dengan sistem omnibus law. Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menilai, omnibus law hanya akan merugikan para buruh karena hubungan kerja akan lebih lentur lagi.

Ketua DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP) Kabupaten Serang Argo Priyo Sujatmiko mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan sistem omnibus law sebelum pemerintah bersama-sama membahas draf omnibus law tersebut bersama-sama dengan para pimpinan serikat buruh.

“Informasi yang kita terima, pemerintah akan melahirkan sebuah produk undang-undang cipta lapangan kerja dengan sistem omnibus law, ada 11 klaster dimana bidang ketenagakerjaan masuk dalam klaster empat,” kata Argo di sela-sela aksi yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB tersebut, Selasa (28/1).

Ada empat poin yang menjadi perhatian para buruh terkait dengan rencana kebijalan sistem omnibus law, di antaranya terkait dengan persoalan sistem hubungan kerja. “Kita khawatir dalam omnibus law ini hubungan kerja akan semakin lebih lentur lagi. Ke depan pekerja outsourcing bisa diperpanjang berkali-kali dan ini enggak benar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur sistem hubungan kerja yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan outsourcing. “Dengan lahirnya undang-undang cipta lapangan kerja ini, PKWT diperbolehkan berkali-kali bisa sampai 10 kali, biasanya kan satu kali perpanjangan baru pembaharuan,” paparnya.

Selain itu, selama ini pekerjaan yang diperolehkan untuk dioutsourcingkan hanya lima jenis pekerjaan di antaranya bidang katering, keamanan, dan transportasi. “Dengan adanya sistem omnibus law ini outsourcing bisa masuk di semua lini bidang di industri termasuk di bagian sektor yang lain. Ini yang kita tolak dan akan lawan undang-undang iblis ini,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dari lenturnya hubungan kerja tersebut, Argo menilai akan berpengaruh pada sistem pengupahan yang akan dilakukan perusahaan semaunya sendiri. “Jadi ke depan penetapan upah minimum bukan atas dasar usulan kabupaten/kota tapi akan dibahas di tingkat provinsi, jadi yang akan diberlakukan upah minimum provinsi,” ungkapnya.

Kemudian dampak lain dari lenturnya hubungan kerja tersebut, juga akan berpengaruh pada kompensasi paska hubungan kerja dimana ketika pekerja outsourcing terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mereka tidak akan dapat pesangon. “Otomatis pesangon akan tergerus. Kita sepakat kita tolak selama pemerintah tidak mau memberikan draf cipta lapangan kerja,” katanya.

Ia menuturkan, aksi yang dilakukan buruh sebagai peringatan bagi pemerintah agar dalam membuat undang-undang harus lebih bagus dari undang-undang sebelumnya atau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Undang-undang 13 kita sebut sebagai undang-undang sial. Penghapusan outsourcing kita sepakat, ternyata outsourcing tetap berjalan,” paparnya. (tanjung/fikri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook