Penyertaan Modal Bank Banten Mendesak

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 29 Januari 2020 - 14:35:39 WIB   |  dibaca: 136 kali
Penyertaan Modal Bank Banten Mendesak

BUTUH MODAL : Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa memberi paparan dalam rapat koordinasi dengan Komisi III DPRD Banten di ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (28/1).

SERANG, BANTEN RAYA - Kebutuhan tambahan modal  PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten dinilai sangat mendesak. Mereka membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan Pemprov Banten tak kunjung memberikan tambahan modal yang merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013.   

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, dalam paparannya saat rapat koordinasi, Bank Banten secara terbuka menyampaikan jika saat ini sangat membutuhkan tambahan penyertaan modal.

Meski tahun lalu dianggarkan dalam APBD 2019 senilai Rp131 miliar, akan tetapi dana itu pada akhirnya tak didistribusikan oleh pemprov. "Yang jelas mereka butuh suntikan modal. Terakhir menyertakan modal di APBD 2019 tidak bisa dicairkan oleh Pemprov," ujarnya usai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran direksi dan komisaris Bank Banten di ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Banten, Selasa (28/1).

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menyayangkan, penyertaan modal itu tak turun tahun lalu. Padahal saat itu Bank Banten telah mengantongi legal opinion (LO) atau pertimbangan hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung)."Saya pernah komunikasi dengan Sekda dan bahkan katanya beliau dan gubernur menunggu hasil LO tersebut. Tetapi ketika LO-nya turun begitu mereka enggak srek lah, akhirnya tidak dikeluarkan," katanya.

Karena tak mendapat restu pencairan tambahan modal, kata dia, akhirnya mau tak mau kini Bank Banten harus mencari cara untuk mendapat dana segar. Salah satu cara yang kini sedang ditempuh adalah dengan menggelar right issue untuk menutupi kekurangan modalnya."Tetapi pelaksanaan right issue ini tentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam RUPS (rapat umum pemegang saham). Kalau RUPS-nya tidak menyetujui, ini kan jadi masalah juga," ungkapnya.

Politikus PKS itu juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Bank Banten dalam upaya penyehatan perusahaannya. Menurutnya, bank plat merah tersebut tak boleh kolaps karena jika hal itu terjadi maka kerugian yang lebih besar siap menanti."Karena kalau sampai Bank Banten ini kolaps, maka kerugian besar sudah menanti. Kita juga tidak mungkin punya bank daerah lagi karena sudah di-blacklist oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat memertanyakan pemprov enggan mengucurkan pernyataan modal kepada Bank Banten. Padahal jelas-jelas Bank Banten telah mengantongi LO dari kejagung."Saya kira pemprov terlalu lebay. Dalam LO dari Kejagung itu, proses penyehatan tetap dikembalikan kepada OJK. Nah, OJK mendorong untuk melakukan penyehatan. Pemilik saham mayoritas jika tidak ingin tergerus sahamnya, hendaknya segera mencairkan penyertaan modal kepada Bank Banten," ujarnya.  

Padahal dalam paparan Bank Banten, papar Ade, anak perusahaan PT Banten Global Development (BGD) itu andai menerima penyertaan modal hingga Rp500 miliar maka mereka bisa mengkahiri kerugian. Bahkan, dalam proyeksi pengembangan bisnisnya mereka sudah bisa memberikan deviden hingga Rp4 miliar."Bahkan minimal Rp131 milar itu masuk saja, mereka bisa untung. Ini Rp131 miliar tidak dieksekusi, ini ada apa? Padahal itu kan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2013," ungkapnya.

Politikus Gerindra itu berharap, penyehatan Bank Banten bisa menjadii fokus pemprov. Pasalnya, jika sampai bank daerah itu pailit maka pemprov harus siap menanggung resiko besarnya."Pemprov harus ganti kepada pihak-pihak masyarakat dan pihak tertentu, aset kita juga hilang. Harus mengganti uang para nasabah. Perhitungannya itu (kerugian) Rp5,2 triliun," katanya.

Ade meminta, agar langkah penyehatan bisa dilakukan secara cepat. Sebab, pada Juni mendatang status pengawasan intensif Bank Banten dari OJK sudah mencapai batasnya. Jika tidak ada perubahan maka statusnya akan naik menjadi pengawasan khusus selama tiga bulan ke depan.

"Karena itu ada beberapa hal juga yang harus dibereskan, termasuk induknya PT BGD. BGD sendiri kondisinya belum baik, karena direktur utama dan komisarisnya hingga kini masih dijabat seorang Pj (penjabat). Dengan demikian tidak bisa memutuskan sebuah kebijakan yang konteksnya sangat mendasar, seperti RUPS," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa menuturkan, pihaknya telah menggambarkan langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan bisnis. “Kita menyampaikan update perkembangan, salah terkait righ issue, komisi III me-support langkah-langkah yang akan kita lakukan Bank Banten,” katanya.

Selain right issue, pemprov juga masih memberikan dukungan terhadap pengembangan Bank Banten. Dia berharap berharap pemprov bisa memberikan penyertaan modal melalui APBD Banten. “Penyertaan modal ya kami mengharapkan karena 2019 tidak ada, di perubahan 2020,” kata mantan bankir Bank Jabar Banten ini. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook