Pemprov Dorong Semua Anak di Banten Bisa Sekolah

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Rabu, 12 Februari 2020 - 11:33:03 WIB   |  dibaca: 177 kali
Pemprov Dorong Semua Anak di Banten Bisa Sekolah

RAKOR: Sitti Ma’ani Nina, Kepala DP3AKKB Banten (berdiri) menyampaikan sambutan dalam Rakor Perlindungan Perempuan dan Anak di aula kantor Dinas Pariwisata Banten.

SERANG, BANTEN RAYA-Pemerintah Provinsi Banten mendorong semua anak diusia sekolah harus mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Sitti Ma'ani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam visi dan misinya menyampaikan sejumlah program prioritas, salah satunya adalah aspek pendidikan."Dalam aspek pendidikan ini, menekan bahwa anak diusia sekolah harus mendapatkan hak pendidikan yang layak," kata Nina dalam sambutannya, kemarin.

Mantan Karo Humas Pemprov Banten ini menilai, jika sektor pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, maka organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendidikan yang akan dilibatkan untuk mencapai visi misi tersebut.

"Tidak hanya OPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan OPD lainnya pun harus ikut dalam mensukseskan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Data mana yang akan digunakan terkait hak pendidikan anak, harus rinci dan jelas. Sehingga pada saat musrembang sudah memiliki dasar yang kuat," ujar Nina.

Termasuk dalam membuat rumah aman bagi anak dan perempuan, lanjut Nina, harus memperhatikan devinisi rumah aman, kebutuhan rumah dan dan hal lainnya yang berkaitan dengan rumah aman.

Kata Nina, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam membuat program, diantaranya adalah mensinergiskan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan visi misi Gubernur, Wakil Gubernur dan delapan kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

Tematik yang diusu, sambung Nina, tentunya harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2019 yang baru saja keluar. Artinya, dalam pointer Perpres tersebut bagian mana yang bisa diaplikasikan di delapan kabupaten/kota yang ada di Banten.

"Sesuai dengan arahan Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, bahwa penanganan pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan, rasio perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak menjadi perhatian serius pemerintah," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Erminiwati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dp3AKKB Banten menyampaikan, pihaknya memiliki sejumlah program kerja untuk menekan kekerasan anak dan perempuan, diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi Program Three Ends (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan)."Kami melakukan sosialisasi di sejumlah sekolah, lembaga masyarakat, lingkungan pendidikan dan masyarakat itu sendiri," tambahnya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook