Revisi Perda RTRW Diminta Pertimbangkan Lingkungan

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 13 Februari 2020 - 10:49:04 WIB   |  dibaca: 197 kali
Revisi Perda RTRW Diminta Pertimbangkan Lingkungan

PARIPURNA : Suasana rapat paripurna tanggapan walikota terkait revisi RTRW di Gedung DPRD Cilegon, kemarin.

CILEGON, BANTEN RAYA – Sejumlah aktivis Kota Cilegon meminta kepada Pemkot Cilegon dan DPRD Cilegon mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini dalam pembahasan
Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Kondisi banjir yang menerjang beberapa kecamatan saat ini dinilai sebagai dampak Perda RTRW tidak mementingkan kondisi lingkungan.

Demikian disampaikan Supriyadi, Direktur Eksekutif Non Governmnet Organization (NGO) Rumah Hijau.Menurut dia, sangat disayangkan jika perubahan RTRW mengarah ke kapital atau pemilik modal. Jika alasan Pemkot Cilegon mengubah RTRW karena ada perluasan PT Lotte dan PT Asahimas. Hal itu dinilai sebagai keberpihakan pemerintah daerah bukan kepada masyarakat, tetapi kepada kepentingan perusahaan besar.

“Jadi jangan salahkan jika Kota Cilegon darurat banjir, Sebab Kota Cilegon menjadi kota yang banyak dilingkari (Dikelilingi_red) industri besar, tapi lingkungannya tidak diperhatikan,” katanya saat dihubungi Banten Raya, Rabu (12/2).Menurut Supriyadi, masalah banjir seharusnya menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam perubahan RTRW dan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Supriyadi menambahkan, pemerintah seperti tidak bisa melihat, misalnya tempat untuk pertanian dan perkebunan malah berubah untuk kepentingan investasi. “Artinya, banjir yang dirasakan warga Ciwandan, Grogol, dan Purwakarta itu akibat penerapan tata ruang wilayah yang ada sebelumnya, hanya mengakomodir kepentingan industri,” ujarnya.

Ia menambahkan, perubahaan RTRW dengan mementingkan industri juga tidak sepenuhnya pengagguran dan kemiskinan. Meskipun, Kota Cilegon menajadi kota yang banyak industri besar tapi serapan tenaga kerjanya rendah dan tingkat kemiskinannya banyak.

Sementara itu Sekretaris Umum HMI Cabang Cilegon, Fauzul Imam Syafei meminta anggota DPRD Kota Cilegon bijak dalam melihat kepentingan masyrakat dalam perubahan RTRW. Sebab, jangan sampai kepentingan masyarakat secara luas malah tidak diakomodir dalam aturan perda.“Kami minta dewan juga jeli. Ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Toh Kota Cilegon banyak industri tapi menjadi paradoks karena jumlah penganggguran juga tinggi,” ucapnya.

Pada bagian lain, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon Subhi menjelaskan, adanya pendapat yang disampaikan masyarakat adalah sebuah kewajaran. Sampai sekarang, lanjut dia, revisi Perda RTRW masih akan dilakukan pembahasan. “Nanti akan ada pansus dan yang namanya perda mesti ada masukan dari publik,” ungkapnya.

Ia tidak menapik adanya kepentingan industri, seperti industri strategis nasional, yakni perluasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Surlaya sekitar 360 hektar. Perluasan itu tentu akan berkaitan dengan kepentingan masyrakat, seperti tenaga kerja, pendapatan daerah, dan lainnya.

“Kami masih meyakini visi misi Pemkot Cilegon untuk kepentingan rakyat diatas kepentingan segalanya. Ada program strategis nasional progam strategi provinsi dan daerah.
 Seiring dengan perubahan RTRW, APBD setelah dan paska perubahan RTRW akan meningkat dan peningkatan ini untuk kepentingan masayarkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Ratu Ati Marliati menyatakan, RTRW berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Termasuk soal industri dan kewajiban memberikan ruang terbuka hijau (RTH).

“Saya memaparkan secara makro saja, jadi semuanya (industri) juga termuat,” papar Ati usai Rapat Paripurna DPRD, dalam Rangka Jawaban Walikota Terhadap Tanggapan Fraksi Atas Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Cilegon, Jawaban Fraksi atas Tanggapan Walikota atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kota Cilegon.

Ati juga memastikan, 30 persen dari luas wilayah Kota Cilegon akan direalisasikan menjadi RTH. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Alokasi ruang terbuka hijau privat sudah memenuhi 10 persen, namun ruang terbuka hijau publik baru mencapai 18,5 persen. Kekurangan ruang terbuka hijau publik sebesar 1,5 persen ini diharapkan dapat diperoleh dari kawasan industri,” imbuhnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook