Bangunan Hanyut di Lebak Tetap Dibayar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 13 Februari 2020 - 12:22:44 WIB   |  dibaca: 110 kali
Bangunan Hanyut di Lebak Tetap Dibayar

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten memastikan bangunan terdampak proyek Bendungan Karian di Kabupaten Lebak yang hanyut pasca banjir bandang dan longsor akan tetap dibayar. Sebab, meski fisiknya sudah tak ada namun data ganti rugi telah masuk dan diproses oleh pemerintah sebelum bencana terjadi.

Seperti diketahui, pemukiman penduduk yang masuk dalam peta terdampak pembangunan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu hancur. Sebagian besar mengalami rusak berat diterjang bencana yang terjadi pada awal Januari lalu.  

Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, setelah masa tanggap darurat berlalu kini proses pembebasan lahan Bendungan Karian kembali dilanjut. Untuk saat ini, prioritas pembebasan ditujukan kepada daerah terdampak bencana.

“Khususnya yang kemarin terkena banjir itu akan diprioritaskan. Sekarang sudah masuk berkasnya, kemudian juga sudah ada yang tahap pembayaran. Ada juga yang berkasnya sedang di-review oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) lalu diserahkan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) karena penyandang dananya kan di sana,” ujarnya, kemarin.

Ia menjelaskan, meski sebagian besar bangunan di daerah terdambak bencana sudah rata dengan tanah namun pemerintah akan tetap membayarnya. Hal itu bisa dilakukan karena sebelum bencana itu terjadi satuan tugas (Satgas) dari pemerintah pusat sudah melakukan pendataan. Seluruh rincian yang akan dikonversi menjadi ganti rugi telah diukur.  

“Kemarin tinggal musyawarah sebenarnya. Data sudah ada, misalnya luas tanahnya berapa meter persegi dan banguannya sudah dihitung semua. Alhamdulillah kita masih beruntung sehingga pada saat mereka kehilangan tempat tinggal datanya sudah ada di Satgas,” katanya.  

Selain bangunan yang hanyut, kata dia, pemerintah juga tetap akan menganti seluruh tegakkan yang ada di atas tanah milik warga. “Ini ganti rugi sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tanah, bangunan dan segala apa yang ada di atasnya (mendapat ganti rugi),” ungkapnya.

Dipaparkannya, total terdapat 5.564 bidang tanah yang masuk dalam peta terdampak pembangunan Bendungan Karian. Dari jumlah tersebut 3.510 bidang atau seluas 1.270 hektare sudah dibebaskan.  “Sedangkan 2.054 bidang atau seluas 494,69 hektare lagi masih dalam tahap pembebasan,” tuturnya.  

Berdasarkan Catatan Banten Raya, Bendungan Karian sendiri membutuhkan lahan seluas 2.226 hektare. Waduk Karian memiliki luas genangan 1.740 hektare dengan daya tampung air mencapai 314,7 juta meter kubik, dan kapasitas efektif sebesar 207,5 juta meter kubik.

Direncanakan, 9,1 meter kubik per detik air akan mengalir ke rumah tangga, kota, dan industri mulai Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan hingga DKI Jakarta.

Sementara saat disinggung soal pembangunan Waduk Sindangheula, Nana mengaku untuk pembangunan fisik sudah rampung. Kini tahapannya adalah pada proses uji coba berupa penggenangan.

“Masih dalam tahap uji coba kontruksi. Pengujian instrumen, jadi seluruh banguan sebelum dimaksmilakan (dioperasionalkan-red) diuji terlebih dahulu. Khawatir ada kebocoran, ada potensi roboh dan lainnya,” katanya.

Dia berharap, proses uji coba dapat segera selesai dan selanjutnya dapat segera diresmikan yang rencanakan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. “Prosesnya sekarang tinggal menunggu hasil ujinya. (Harapannya) tahun ini (dirsemikan),” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, PSN merupakan tanggung jawab bersama sehingga harus didukung oleh semua pihak. "Harus ada kewajiban, dari pemerintah daerah mendorong program pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat. PSN untuk rakyat juga," tegasnya.

Progres PSN, lanjut pria yang akrab disapa WH ini, akan terus didorong agar realisasinya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dia ingin memastikan keseluruhan PSN di Banten bisa selesai sesuai target pada 2022 mendatang.

"Pemprov terus melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan setiap pengerjaan PSN. Evaluasi bersama dilakukan dengan bupati/wali kota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, serta membahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik," tuturnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook