Bakhrudin Didakwa Lalai Awasi Proyek JLS

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 18 Februari 2020 - 16:11:33 WIB   |  dibaca: 152 kali
Bakhrudin Didakwa Lalai Awasi Proyek JLS

AJUKAN EKSEPSI: terdakwa kasus korupsi pekerjaan lapis beton JLS Kota Cilegon mengikuti sidang perdana di Pengadilan tipikor Serang, Senin (17/2).

SERANG, BANTEN RAYA - Bakhrudin, Pejabat Pembuat Komitmen (PP) dalam pengadaan lapis beton Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon senilai Rp12,7 miliar didakwa lalai dalam menjalankan tugasnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Senin (17/2).

Dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Cilegon Cristian Gultom mengatakan, terdakwa Bakhrudin bersama sama dengan Suhemi (telah meninggal dunia) selaku pelaksana konstruksi dari PT Kebangkitan Armand Kesatria pada tahun 2014 melakukan perbuatan melawan hukum, telah membuat bangunan yang tidak berfungsi dengan baik.

"Bangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi," kata JPU Kepada majelis hakim yang diketuai Muhammad Ramdes disaksikan terdakwa.

Menurut Gultom, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Suhemi selaku pelaksana konstruksi dari PT KAK senilai Rp50 juta dan Victory JT Mandaji selaku Direktur PT KAK kurang lebih sebesar Rp 250 juta.

"Telah menyebabkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp959.538.904,21 sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan peningkatan jalan lapis beton STA 6+500 s.d 8+750 (lajur kiri) yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014 Nomor: 700/499-Inspektorat/IX/2019, tanggal 16 September 2019 dari Inspektorat Provinsi Banten," ujarnya.

Lebih lanjut, Gultom mengungkapkan, selama pelaksanaan pekerjaan, tidak pernah ada tenaga ahli dari PT KAK yang mengontrol dan mengawasi pekerjaan. Tidak ada personil PT KAK yang memiliki kapasitas dan keahlian sebagaimana prasyarat sesuai dokumen penawaran pada tahap pelelangan.

"Terdakwa Bakhrudin selaku PPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawab dalam mengontrol atau memimpin berhasilnya kegiatan  peningkatan jalan lapis beton STA 6+500 s.d 8+750, mengetahui tidak adanya tenaga ahli yang mengontrol kualitas pekerjaan," ungkapnya.

Gultom menambahkan, terdakwa Bakhrudin telah lalai, tidak melakukan verifikasi dokumen kontrak dan pengawasan secara maksimal, terkait Suhemi yang tidak terdaftar sebagai pihak yang mewakili PT KAK dalam melaksanakan proyek tersebut."Terdakwa sebagai PPK tidak dapat mengendalikan pelaksana kontrak karena terdapat beberapa perbedaan antara dokumen kontrak," tambahnya.

Gultom menjelaskan, pada 18 Desember 2014, Victory JT Mandaji selaku Direktur PT KAK telah menyerahkan kegiatan pekerjaan pada Bakhrudin yang dituangkan dalam berita serah terima pekerjaan. "Setelah diserah terimakan dan digunakan masyarakatpada 35 April 2018, pekerajaan peningkatan lapis beton mengalami kegagalan bangunan berupa ambruknya jalan setelah di landa hujan selama 3 hari," jelasnya.

Gultom menegaskan, berdasarkan pemeriksaan oleh tim ahli dari Universitas Parahiyangan Bandung terhadap pekerjaan tersebut, bahwa gambar desain yang digunakan dalam kontrak berbeda dengan desain yang dikerjakan. "Beberapa spesifikasi di lapangan ditemukan ketidak sesuaian dengan gambar kontrak, yaitu mutu beton dan spesifikasi pembesian yang meliputi jumlah diameter, kedalaman, dan jaran antar pembesian," tegasnya.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa Bakhrudin melalui kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis (20/2) mendatang. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook