Pimpin Apel, Wagub Marah-marah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 18 Februari 2020 - 16:15:22 WIB   |  dibaca: 146 kali
 Pimpin Apel, Wagub Marah-marah

PERINGAtAN KERAS : Wakil Gubernur Banten Andika Hazumy memberi peringatan dalam apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten di lapangan Setda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/2).

SERANG, BANTEN RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy marah saat memimpin apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten di lapangan Setda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/2). Dia merasa kesal karena merasa jajarannya kerja hanya sebatas menggugurkan kewajiban.

Informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi saat Andika menyampaikan sambutan. Peringatan keras sudah dimulai sejak awal memberikan sambutan. Setelah membuka kata dengan salam, wagub langsung meminta klarifikasi tentang absensi kehadiran peserta apel kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Sebelum kemana-mana, ini coba saya mau tanya itu tadi pemimpin apel menyebut peserta apel 300. Tapi saya cek tadi absensinya hanya 170-an. Mana ini yang benar ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi objek kritik selanjutnya. Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menanyakan terkait keberadaan call center atau pusat panggilan di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Sebab, layanan itu seharusnya ada untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana di wilayahnya.

“Coba saya mau tanya ini, Pak Plt (Kepala BPBD Banten Kusmayadi), kalau BPBD sudah punya call center belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir,” katanya ke arah Kusmayadi yang berdiri di barisan kepala OPD.

Lantaran tak mendapat jawaban, Andika kembali melayangkan pertanyaan dengan lebih tegas. Dikatakannya, jika memang tak ada sebaiknya bisa dilaporkan ke pimpinan. “Ada enggak? Coba saya mau telepon sekarang. Sudah kalau memang enggak ada, bilang. Enggak ada pak, nanti kami akan buat,” tegasnya.

Tak hanya soal call center, dia juga mengungkapkan dirinya juga tak kunjung mendapatkan laporan yang diminta mengenai data pascabencana banjir bandang dan longsor di Lebak. Padahal, data itu sudah diminta dalam sebuah rapat koordinasi beberapa pekan lalu. Data tersebut juga sangat dinanti oleh pemerintah pusat.

Dipaparkannya, adapun data yang dimintanya adalah mengenai kebutuhan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penanganan pasca bencana. Meliputi data kebutuhan restrukturisasi dan data mengenai kerusakan hutan serta langkah penanganan reboisasi yang perlu dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). “Ini sampai Pak Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin) kemarin tanya data itu ke saya, pemprov masih belum punya,” ungkapnya masih dengan nada tinggi.

Menurut Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Banten itu, soal data dia dan Gubernur Banten Wahidin Halim kerap kali menerima data yang tak utuh. Andika juga menyoroti persoalan simpang siurnya pelaporan yang terjadi hampir di seluruh OPD di Pemprov Banten selama ini. “Kemarin itu ada beberapa staf di OPD yang dipindahkan ke sekolah-sekolah, tapi tidak ada laporannya ke pimpinan (gubernur dan wakil gubernur). Mungkin maksudnya baik, tapi pola kerja seperti itu ya salah,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Andika berulang kali menegaskan bahwa pola kerja seperti itu harus diperbaiki. Jajarannya harus membenahi komunikasi, baik antar OPD maupun komunikasi kepada pimpinan. Semua dilakukan untuk mewujudkan rencana kerja jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022. “Jadi jangan asal-asalan. Jangan kira saya enggak bisa marah. Jangan sampai darah Banten saya keluar. Kalau Pak Gubernur marah kan tahu sendiri,” ujarnya.

Kepala DLHK Provinsi Banten M Husni Hasan mengatakan, setelah masa tanggap darurat berakhir kini pihaknya sedang melakukan proses rehabilitasi. Ada beberapa program yang dilakukan, salah satunya adalah revegetasi atau penghijauan lahan kritis.

“Pimpinan sudah bersurat ke kementerian untuk penghijauannya, untuk revegetasi. Kita menghitungnya dari citra satelit, itu (lahan kritis) luasnya 4.000 hektare. Di TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) dan di luar kawasannya,” ujarnya.

Mantan Asisten Daerah (Asda) II Provinsi Banten itu menjelaskan, pihaknya ingin agar proses penghijauan bisa disegerakan. Dalam pengajuannya, pemprov meminta bantuan Kementerian LHK untuk pengadaan vertiver. “Itu baik untuk lereng berpotensi longsor kita sudah mintakan jenis rumput vertiver. Rumpur akar wangi untuk menjaga kestabilan lereng karena kan faktor longsor kemarin,” katanya.

Dipaparkannya, kebutuhan akan rumput itu diperuntukan bagi penguatan stuktur tanah di TNGHS dan sekitarnya yang gundul. Selain itu juga fisik lereng di sana yang memiliki kemiringan ekstrem hingga 60 derajat sehingga sangat rawan terjadi longsor.  “Kemudian jenis tanahnya juga tidak masif, tidak menyatu. Saat kemarau tanah merekah, renggang begitu hujan simpan air, gembur jadinya. Yang bagusnya menyimpan air itu melalui akar-akar,” ungkapnya.

Agar program rehabilitasi berjalan optimal, setelah semua persiapan selesai pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. “ Ini sedang bersurat minta bantuan dan kita juga mulai pembibitannya dan memasksimalkan potensi bibit yang sudah ada. Serentak kita akan lakukan bersama-sama,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook