Hujan Interupsi di Paripurna Tatib

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 20 Februari 2020 - 16:03:50 WIB   |  dibaca: 105 kali
Hujan Interupsi di Paripurna Tatib

LOBI-LOBI : Suasana sidang paripurna DPRD Banten dengan agenda pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (19/2).

SERANG, BANTEN RAYA – Sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengesahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) di Sekretariat DPRD Banten dihujani interupsi, Rabu (19/2). Hal itu dipicu oleh sejumlah wakil rakyat yang merasa kurang setuju dengan draf tatib.

Pantauan Banten Raya, sidang paripurna dimulai sekitar pukul 13.45 WIB atau molor 45 menit dari jadwal. Awalnya, sidang berjalan seperti biasanya hingga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan DPRD tentang Tatib Budi Yudi Wibowo membacakan laporannya.

Suasana berubah ketika pimpinan sidang Barhum meminta persetujuan pengesahan peraturan DPRD tersebut pengganti Peraturan DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan meminta peraturan DPRD itu tak disahkan terlebih dahulu.

Fitron menjelaskan, dirinya belum bisa menyetujui peraturan DPRD itu untuk disahkan. Sebab, pihaknya menilai ada sesuatu yang perlu diluruskan atau dijelaskan. Dia memberi sorotan pada draf tatib pasal 156 ayat 4.  

“Di pasal itu ayat pendanaan untuk orientasi sebagaimana dimaksud ayat satu dibebankan pada penyelenggara. Saya sampaikan pada ayat sebelumnya, penyelenggara orientasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD, partai politik dan perguruan tinggi,” ujarnya.

Dia memertanyakan dasar pencantuman redaksional seperti itu. Sebab pada tatib terdahulu disebutkan semua dibebankan pada APBD. Dia khawatir dengan ketentuan itu akan memersulit pelaksanaan orientasi anggota DPRD.

Fitron mencontohkan, adanya penyelenggaraan masa orientasi anggota DPRD yang diselenggarakan perguruan tinggi tak bisa dibiayai oleh APBD. Sebab, semua pembiayaan harus ditanggung perguruan tinggi selaku penyelenggara.  “Saya khawatir yang diselenggarakan pihak ketiga di DPRD ini yang dianggarkan APBD menjadi tidak sah karena ada ayat ini. Mohon ini untuk dicermati,” katanya.  

Wakil rakyat dari Kabupaten Pandeglang itu juga mengkritisi tidak adanya tembusan draf peraturan DPRD ke dirinya selaku anggota DPRD. Akibatnya, dia belum bisa memelajarinya secara utuh sehingga dia merasa belum bisa menyetujui pengesahannya.  “Jadi saya rasa belum bisa menyetujui sebelum saya mendapat penjelasan di pasal 156 ayat 4,” ungkapnya.

Senada diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten Yoyon Sujana dalam interupsinya. Menurutnya, tatib disusun oleh sekelompok yang disebut pansus. Akan tetapi ketika akan diambil keputusan semua anggota punya hak untuk memelajari sebelum diparipurnakan. “Meski tidak masuk pansus, kami punya hak memberikan catatan dan sebagainya. Ini tidak,” tuturnya.

Interupsi itu dijawab langsung oleh anggota Pansus Peraturan DPRD tentang Tatib M Faizal. Dijelaskannya, pasal 156 ayat sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.“Saya sampaikan bahwa di dalam kita PP 12 Tahun 2018 tentang Tatib. Jadi kalimat pada pasal itu bahwa bimtek total kata-kata yang memang diambil PP,” tegasnya.   

Setelah mendapat jawaban, interupsi terus mengalir. Intensitas interupsi semakin tinggi ketika pimpinan sidang menawarkan opsi untuk menunda atau melanjutkan sidang dengan pengesahan. Suara wakil rakyat terpecah.

Seperti disampaikan anggota Fraksi Gerindra Ade Hidayat. Ditegaskannya, perdebatan seharusnya sudah selesai saat pleno di tingkat pansus. Oleh karena itu, dia mendesak agar paripurna tetap dilanjut pada pengesahan.

“Paripurna ini bukan pembahasan, pembahasan sudah selesai. Masing-masing fraksi sudah mendelegasikan di pansus. Maka apapun yang kemudian dibangun dalam pansus dan fraksi memberikan keputusan dan pandangan dalam pansus saya pikir itu sudah sesuatu yang final,” ujarnya.

Pendapat itu disanggah oleh anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Banten Ubaidillah. Dari pandangannya, paripurna adalah forum tertinggi sehingga ketika memang ada yang perlu dibenahi maka bisa dilakukan. “Paripurna ini adalah lembaga tertinggi,” tegasnya.

Lantaran suasana semakin panas, pimpinan sidang akhirnya mengambil sikap untuk menskor sidang selama lima menit. Dalam jeda waktu itu pimpinan DPRD, pansus dan anggota yang melayangkan interupsi melakukan lobi. Setelah lobi akhirnya disepakati agar peraturan DPRD disahkan.  

Soal isi peraturan baru itu, Ketua Pansus Peraturan DPRD tentang Tatib Budi Yudi Wibowo mengaku tidak ada perubahan yang signifikan dibanding tatib yang sebelumnya. Hanya saja, ada sejumlah penambahan tugas dan wewenangan anggota DPRD.

“Yaitu melaksanakan sosialisasi perda dan peraturan dan perundang-undangan lainnya. Kemudian tugas komisi ada penambahan bidang perencanaan. Misal komisi I ditambah perencanaan pemerintah, Komisi II perencanaan perekonomian, Komisi III perencaan keuangan, Komisi IV perencanaan pembangunan daerah dan Komisi V perencanaan kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook