Pembebasan Lahan JLU Terhambat Tanah Wakaf

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 21 Februari 2020 - 11:52:04 WIB   |  dibaca: 111 kali
Pembebasan Lahan JLU Terhambat Tanah Wakaf

DIKEBUT : Kasi Perencanaan Jalan pada DPUTR Kota Cilegon, Andi Badru Jaman menunjukkan peta JLU yang ada di Kantor DPUTR Kota Cilegon, Kamis (20/2).

CILEGON, BANTEN RAYA - Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon terhambat oleh adanya tanah wakaf. Untuk pembebasan tanah yang terdiri dari sembilan pemakaman umum dan satu masjid itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada DPUTR Kota Cilegon Retno Anggraeni mengatakan, pembangunan JLU saat ini sudah mulai untuk tahapan pembebasan lahan.“Kita ada sedikit kendala di pembebasan tanah wakaf.

Karena tanah wakaf ketika pembayaran tidak bisa dititipkan di pengadilan, tetapi tanah harus diganti dengan tanah. Padahal, ada 10 bidang tanah wakaf, sembilan titik merupakan pemakaman umum dan satu masjid,” kata Retno ditemui Banten Raya di Kantor DPUTR Kota Cilegon, Kamis (20/2).

Dikatakan Retno, dalam penyelesaian pembebasan tanah wakaf, pihaknya juga melibatkan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Cilegon. Saat ini, dokumen untuk pembebasan tanah wakaf sudah diserahkan ke Kemenag Kota Cilegon.

“Sebenarnya beberapa tanah wakaf tergerus JLU itu paling hanya dua atau tiga meter saja. Kita gantiin tanah milik warga di sekitar tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang terkena JLU ada di Kelurahan Purwakarta dan Gedong Dalem, Grogol, dan Gerem,” ujarnya.

Menurut Retno, tanah yang terdampak JLU seluruhnya yang belum dibebaskan mencapai sekitar 270 bidang tanah. Pada tahun ini, untuk pembebasan lahan JLU anggaran yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon sebesar Rp 69 miliar. “Kami target pembebasan lahan bisa selesai semua tahun ini,” akunya.

Selain tanah wakaf, lanjut Retno, ada lahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Cilegon yang terkena JLU. Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersebut juga harus diganti dalam bentuk bangunan. “Ada sedikit (Tanah) milik PT KS (Krakatau Steel), di Kelurahan Kotabumi, itu kan banyak instansi yang terkait,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Jalan pada DPUTR Kota Cilegon Andi Badru Jaman mengatakan, setelah pembebasan lahan selesai, pihaknya akan segera melakukan pembangunan persiapan badan jalan.

Pada tahun ini, sudah ada anggaran yang disiapkan untuk persiapan pembangunan badan jalan atau pematangan lahan. “Untuk pematangan lahan Rp 49 miliar dari Bankeu Provinsi Banten dan Rp 16 miliar dari DID (Dana Insentif Daerah),” jelasnya.

Pematangan lahan, lanjut Andi, dilakukan sepanjang 1,6 kilometer pada tahun ini. “Yang kita lakukan pematangan lahan, yang sudah dibebaskan dulu. Jadi terpotong-potong yang dilakukan pematangan lahan. Tahun lalu, juga sudah ada pematangan lahan di empat titik di STA 4.600 sampai 5.200 yang masuk dalam Kelurahan Purwakarta, STA 8.550 sampai 9.150 di Kelurahan Grogol, dan STA 12.000 sampai 12.664 di Kelurahan Gerem,” ungkapnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook