Bawaslu Ragukan Kenetralan ASN

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Jumat, 21 Februari 2020 - 14:49:30 WIB   |  dibaca: 58 kali
Bawaslu Ragukan Kenetralan ASN

HARUS NETRAL : walikota Tangsel Airin Rachmi Diany memberi sambutan dalam acara sosialisasi netralitas ASN.

KOTA TANGSEL, BANTEN RAYA -Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tangsel kembali diuji pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel mencatat ASN di lingkungan Pemkot Tangsel tidak netral dan cenderung memilih salah satu kandidat.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, mengatakan,  jika berkaca pada kasus yang ditangani Bawaslu dan Panwaslu pada Pilkada tahun 2015, ada ratusan laporan mengenai dua pelanggaran yang mendominasi.

"Satu adalah money politik dan lainnya adalah netralitas ASN,” ujar Acep saat acara sosialisasi netralitas ASN yang diadakan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangsel, kemarin. Atas dasar itu, netralitas ASN di lingkungan Pemkot Tangerang diragukan.

Menurutnya, terdapat 143 laporan dari dua kasus tersebut, sehingga hal itu akan menjadi perhatian agar pelaksanaan pilkada tahun ini bisa berlangsung secara demokratis, adil, dan jujur.
Terlebih sambungnya, ada dua pimpinan daerah yang mengikuti ajang ini. "Netralitas itu penting, jika ingin bersikap bisa dilakukan saat di TPS atau bilik suara, jangan saat bekerja, karena ASN itu harus netral," tegasnya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Kota Tangsel, Wawang Kusdaya, menjelaskan, sosialisasi ini diikuti sebanyak 100 peserta dari semua perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) baik lurah, camat, dan dinas.

"Kita mengundang Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kejari terkait netralitas ASN, aturan apa saja yang melekat kepada ASN, yang boleh dan tidak dalam pilkada nanti, narasumber akan menjelaskan hal tersebut," ungkapnya.

Wawang mencontohkan, terkait halnya mutasi atau rotasi. Yaitu melakukan rotasi jabatan bagi ASN enam bulan sebelum masa jabatan berakhir."Sebelumnya, peraturan berbunyi bahwa rotasi dilakukan enam bulan sebelum pemilihan dan enam bulan setelah pemilihan, terkecuali pemkot mendapatkan surat dari Kemendagri terkait dengan mutasi tersebut," ujarnya.

Dengan adanya ketentuan baru ini, Wawang menjelaskan bahwa sangat penting sosialisasi ini. Agar netralitas ASN bisa terjaga. Selain itu, memastikan bahwa tahapan pilkada langsung bisa dilakukan di lingkungan administrasi Kota Tangsel.

Di tempat yang sama Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjelaskan, jika dalam mewujudkan pilkada yang adil dan jujur, ada banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya KPU yang didampingi Bawaslu untuk memenuhi tahapan-tahapan. Pencoblosan, perhitungan suara, sampai dengan dilakukan pelantikan.

”Seluruh ASN yang sudah dilantik sumpah jabatannya, bahwa untuk pegawai di pemerintah. Siapapun yang yang mendapatkan dari anggaran pemerintah maka memiliki potensi untuk diperiksa,” ujar dia.Airin menambahkan, semua ASN harus memahami regulasi dan ketentuan yang berlaku. ASN Harus tahu peraturan ASN itu sendiri. Sehingga tahu mana hak dan kewajiban. (mg-ipul)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook