IKP Disebut Sebagai Deteksi Dini

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 27 Februari 2020 - 15:43:42 WIB   |  dibaca: 75 kali
IKP Disebut Sebagai Deteksi Dini

BERI KETERANGAN : Anggota Bawaslu Kabupaten Serang memberi keterangan terkait hasil IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI, Rabu (26/2).

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Jakarta pada Selasa (25/2). Salah satu daerah yang dinilai rawan pada pilkada mendatang yakni Kabupaten Serang yang menempati posisi ke-13 se-Indonesia dengan skor IKP 66,04 dan berada dalam level 6. Kondisi itu disebut oleh Bawaslu Kabupaten Serang sebagai deteksi dini.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Serang Abdurrahman menjelaskan, IKP merupakan produk ilmiah yang pengumpulan datanya dilakukan selama dua bulan. “Kami dari lembaga Bawaslu Kabupaten Serang ingin menyampaikan ke publik IKP ini merupakan deteksi dini terkait dengan potensi pelanggaran pada pilkada,” kata Abdurahman di kantornya di Palima, Kota Serang, Rabu (26/2).

Pria yang akrab disapa Oman itu menuturkan, terdapat 12 poin yang menjadi IKP yang datanya telah dihimpun dan diverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Serang yaitu adanya laporan, temuan, dan pemberitaan terkait ketidaknetralan ASN. Adanya laporan, temuan, dan pemberitaan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memilih salah satu calon tertentu pada masa tenang.

Kemudian adanya laporan, temuan, dan pemberitaan terkait dengan pemilih yang tidak memiliki KTPel. Adanya laporan, temuan, dan pemberitaan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT). Adanya laporan, temuan, dan pemberitaan daftar pemilih ganda, adanya laporan, temuan, dan pemberitaan data dalam sistem informasi  dan pemilih tidak valid.

Selanjutnya, adanya laporan, temuan, dan pemberitaan pengiriman logistik tidak sesuai alamat. Adanya laporan, temuan, dan pemberitaan tentang jumlah surat suara yang kurang dari yang ditentukan, adanya laporan, temuan, dan pemberitaan PPK salah menginput data hasil rekapitulasi suara. Adanya laporan, temuan, dan pemberitaan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tingkat TPS.

Selain itu, adanya laporan, temuan, dan pemberitaan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten, dan terakhir angka partisipasi masyarakat 52,3 persen pada pilkada Kabupaten Serang tahun 2015. “Deteksi dini dilakukan berdasarkan peristiwa sebelumnya, baik yang terjadi saat pemilu 2019 maupun pilkada sebelumnya, baik bupati maupun gubernur,” ungkapnya.

Ia mengatakan, IKP yang dirilis Bawaslu RI tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak agar persoalan-persaoalan yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi. “Ini semacam instrumen awal yang bisa digunakan oleh kelembagaan lainnya. Misalnya, berkaitan dengan ASN itu harus netral, kita akan melakukan langkah-langkah progresif baik pencegahannya maupun penindakannya, begitu juga dengan money politic,” tuturnya.

Pihak Bawaslu merekomendasikan agar penyelenggara pemilu mulai dari kabupaten sampai petugas TPS agar meningkatkan pelayanan dalam memastikan akurasi data pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat. “Kami juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi, ini penting untuk pencegahan kerawanan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar membantah keterangan Bawaslu terkait adanya pengiriman logistik pemilu yang tidak sesuai alamat. “Salah ngirim? Emang pernah ditemukan? Itu mengada-ngada saja. Tetapi sebagai bahan evaluasi kami akan senantiasa meningkatkan kualitas pilkada. Tapi yang perlu diingat bahwa pilkada bukan hanya tugas penyelengara tapi tugas semua pihak include di dalamnya Bawaslu,” katanya. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook