Mahsiswa: RUU Cilaka Kembalikan Rezim Orba

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 13 Maret 2020 - 14:13:30 WIB   |  dibaca: 148 kali
Mahsiswa: RUU Cilaka Kembalikan Rezim Orba

tAK ADIL : Ratusan mahasiswa UIN SMH Banten menyampaikan aspirasi menolak RUU Cilaka, Kamis (12/3).

SERANG, BANTEN RAYA – Ratusan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Ciceri, Kota Serang, Kamis (12/3) menolak Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dianggap lebih banyak merugikan masyarakat. Mahasiswa sempat memblokir jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terhambat.

Sebelum memulai aksi, para mahasiswa bergerak dengan melakukan longmarch dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ke perempatan Ciceri. Sambil berorasi dan menenteng kertas berisi penolakan pada rencana pemerintah yang akan membuat RUU Cillaka dengan metode omnibus law. Mahasiswa juga sempat memblokir jalan sehingga arus lalu lintas di Ciceri tersendat.

Presiden Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ade Riyad Nurdin mengatakan bahwa aksi yang digelar kemarin diikuti oleh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari beberapa fakultas yang ada di kampus itu. Mereka menyoroti ambisi pemerintahan Jokowi yang ingin segera meloloskan RUU Cilaka dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ade menyatakan bahwa RUU Cilaka tebalnya seperti kamus, dengan jumlah halaman mencapai 1.208 lembar. RUU ini berisi 11 klaster pembahasan dan 1.200 pasal. Produk hukum ini merangkum, menghapus, dan mengubah 79 Undang-undang yang sudah ada dengan target pengesahan yang digenjot minimal 100 hari kerja.“Alhasil, banyak sekali catatan merah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” katanya.

Ade mengungkapkan bahwa ketergesaan-gesaan pemerintah dalam mengesahkan RUU Cilaka tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan mendesak pemerintahan Jokowi untuk segera melakukan penghapusan dosa akibat kegagalan mengobati semakin terpuruknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Karena itu pemerintah membutuhkan penyesuaian aturan yang dianggap menghambat investasi dan politik utang yang selama ini dijadikan formulasi oleh rezim dalam menopang pembangunan ekonomi Indonesia. “Investasi yang digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya hanya kedok untuk menyelamatkan krisis kapitalisme dan hanya menguntungkan para pemodal,” ujarnya.

Ade menyatakan bahwa krisis kapitalisme akibat lesunya industri manufaktur dan politik perang dagang antara AS dan Tiongkok berdampak terhadap jebolnya neraca perdagangan Indonesia, di mana nilai ekspor komoditi Indonesia turun drastis akibat kebijakan proteksionis negara-negara aktor perang dagang tersebut.

Akibatnya, terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen tanpa pernah mencapai target 7 persen seperti janji manis yang selalu didengungkan oleh pemerintahan Jokowi. Akhirnya, pemerintahan Jokowi yang ketergantungan terhadap investasi dan politik utang, mencari jalan menyesuaikan regulasi demi memberikan karpet merah bagi investor.

“Pembangunan ekonomi ala Jokowi yang berwatak neolib ini cepat-cepat mengeluarkan RUU Cipta Kerja melalui mekanisme Omnibus Law. Di balik langkah tergesa-gesa pemerintahan Jokowi tersebut tersimpan sejuta kado nestapa bagi rakyat ke depannya,” ujarnya.

Faiz Naufal Alfarisi, Koordinator Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengatakan bahwa dalam Pasal 170 RUU Cilaka, diatur ketentuan bahwa jika suatu undang-undang dinilai menghambat proses kemudahan investasi maka undang-undang tersebut bisa dibatalkan melalui peraturan pemerintah.“Selain merusak struktur hierarki hukum yang ada, pasal tersebut juga berpotensi melahirkan suatu sikap otoriterianisme dan sentralisasi kekuasaan demi investasi ala rezim neo-orba yang anti demokrasi,” kata mahasiswa hukum ini.

Lewat Omnibus Law RUU Cilaka pemerintah Jokowi mencoba mengkerdilkan nilai tawar masyarakat pekerja/ buruh di mata pengusaha dengan bangganya mengumumkan konsep "easy hiring-easy firing" atau "mudah rekrut, mudah pecat" untuk menggenjot investasi.

Penerapannya muncul dalam pasal tentang pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, pengurangan yang massif terhadap pesangon dan jaminan sosial lainnya, penghapusan batasan bagi kerja kontrak-outshorcing, dan upah berdasarkan jam kerja.

“RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan cuti berbayar yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alhasil, pekerja/buruh semakin sulit untuk terpenuhi hak-hak normatifnya,” katanya.

Generasi muda sebagai calon pekerja muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi juga akan merasakan dampak buruk RUU Cilaka. Dalam kondisi pasar tenaga kerja fleksibel yang terus diperluas, para pekerja muda dan calon pekerja tidak akan memiliki jaminan kerja (job security) karena sewaktu-waktu dapat dipecat dengan mudah.

Fakta ini didorong dengan wacana " Kampus Merdeka " ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ilusi, padahal sejatinya konsep yang dicanangkannya tersebut merupakan upaya melanggengkan integrasi pendidikan dan penyediaan pekerja murah melalui skema pemagangan di sektor Industri.  (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook