Semua Temuan BPK Sudah Diselesaikan

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Rabu, 18 Maret 2020 - 14:57:38 WIB   |  dibaca: 138 kali
Semua Temuan BPK Sudah Diselesaikan

OPTIMISTIS : Bupati Serang Rt Tatu Chasanah dan jajaran berfoto bersama usai menyerahkan La poran Keuangan Pemerintah Daerah 2019 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Ban ten di Palima Kota Serang, Ju mat (13/3).

SERANG, BANTEN RAYA - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten di Palima Kota Serang pada Jumat (13/3). LKPD diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Agus Khotib.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku optimistis untuk kesembilan kalinya Pemkab Serang bisa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. “Kami harus optimis (meraih opini WTP), tim juga sudah bekerja dengan maksimal. Ini yang kesembilan, delapan kali kami mendapatkan WTP,” ujar Tatu usai menyerahkan LKPD tahun 2019.

Tatu didampingi Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rachmat Jaya, dan jajaran pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Serang.

Tatu berharap, kualitas penyampaian laporan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya berdasarkan penilaian BPK RI. “Karena ini bentuk pertanggungjawaban kami dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP bentuk bahwa pertangungjawaban keuangan yang sudah sesuai mekanisme standar akuntansi yang ditetapkan oleh BPK,” ungkapnya.

Sedangkan terkait temuan BPK tahun sebelumnya, Tatu memastikan sudah diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Temuan pun sudah selesai semua,”tegas Tatu.
Inspektur Pemkab Serang Rachmat Jaya mengatakan, setelah diserahkan, LKPD tahun 2019 akan ditindaklanjuti oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

“Sebagai pemda yang menyerahkan laporan keuangan bagaimana ketika kita diperiksa harus memberi keyakinan yang memadai dengan laporan kepada tim pemeriksa, bahwa laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi pemerintah,” ujarnya.

“Intinya kita merespons apa pun yang dibutuhkan tim pemeriksa dari BPK RI ketika dibutuhkan kita harus memberikannya. Untuk di fisik kita memberi keleluasaan sesuai dengan kewenangannya (BPK). Sebagai lembaga independen kita harapkan menjadi lembaga yang profesional,” tuturnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Agus Khotib memberikan saran agar pemerintah daerah kooperatif saat tim auditor BPK melakukan pemeriksaan. “Seperti ketika ada ruangan tidak diperbolehkan diperiksa, itu salah satu mengganggu penilaian WTP,” ujarnya. (*/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook