Rapat Paripurna LKPj Walikota Batal

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 24 Maret 2020 - 12:18:35 WIB   |  dibaca: 35 kali
Rapat Paripurna LKPj Walikota Batal

DITUNDA: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Senin (23/3). Agenda DPRD Kota Cilegon mengalami penundaan akibat masifnya virus korona.

CILEGON, BANTEN RAYA - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2019 oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (23/3) pukul 14.00 WIB, dibatalkan. Paripurna akan digelar dalam waktu yang belum ditentukan.

Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi mengatakan, Rapat Paripurna tentang Penyampaian LKPj Walikota Cilegon 2019 yang sedianya digelar kemarin ditunda. Penundaan dilakukan sebagai bentuk mematuhi Instruksi Gubernur Banten dan Walikota Cilegon untuk meminimalisasi penyebaran virus korona. “Ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Tadi (kemarin -red) pagi kami rapat dengan unsur pimpinan, semua sepakat untuk ditunda,” kata Endang ditemui Banten Raya di Ruang Ketua DPRD Kota Cilegon.

Endang menjelaskan, Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon tentang Penyampaian LKPj Walikota Cilegon 2019, sudah dijadwalkan beberapa pekan sebelumnya. Namun, mengingat kondisi persebaran virus korona di beberapa daerah yang semakin banyak, maka DPRD Kota Cilegon menunda sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus korona tersebut.“Untuk jadwal paripurna akan dibahas lagi oleh Bamus (Badan Musyawarah) menuggu persebaran virus korona dapat dikendalikan oleh pemerintah,” tutur politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Menurut Endang, agenda DPRD Kota Cilegon seperti Rapat Dengar Pendapat yang bisa ditunda juga akan dilakukan penundaan. Begitu juga dengan kunjungan ke luar daerah. “Kita mau rapat dulu dengan unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi, menyikapi adanya virus korona ini, dan beberapa agenda yang bisa ditunda akan ditunda dulu,” terangnya.

Dalam penanganan persebaran virus korona, lanjut Endang, DPRD Kota Cilegon juga mendukung adanya pengalihan anggaran dari kegiatan lain untuk penanganan persebaran virus korona. Bahkan, eksekutif bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan persebaran virus korona tanpa persetujuan legislatif. “Ini kan semua daerah juga seperti ini, LKPj ditunda. Anggaran untuk pencegahan korona juga bisa digunakan tanpa persetujuan legislatif. Kami berharap, masalah korona ini bisa segera selesai dan aktivitas kembali berjalan normal,” harapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Cilegon Bambang Bintan mengatakan, jadwal Paripurna Penyampaian LKPj Walikota Cilegon 2019 akan dilaksanakan kemarin, sesuai dengan hasil Rapat Bamus DPRD Kota Cilegon beberapa waktu lalu. Namun, karena adanya instruksi Gubernur dan Walikota yang harus dipatuhi, maka jadwal tersebut bisa berubah. “Beberapa agenda juga di-cancel,” katanya kepada awak media pekan lalu. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook