Ketua Dewan Diprotes Anggotanya

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Selasa, 24 Maret 2020 - 12:30:56 WIB   |  dibaca: 100 kali
Ketua Dewan Diprotes Anggotanya

DIPROTES: Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat memimpin rapat bersama dinsos dan distributor penyalur BSP, di ruang Bamus DPRD Lebak, Senin (23/3).

LEBAK, BANTEN RAYA- Kebijakan Ketua DPRD Kabupaten Lebak Dindin Nurohmat diprotes anggotanya sendiri. Ketua Komisi III Yayan Ridwan merasa kecewa karena Ketua DPRD menggelar rapat pembahasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) bersama Dinas Sosial Lebak tanpa melibatkan Komisi III selaku mitra kerja dinsos.

"Komisi III yang bermitra dengan dinsos tidak tahu mau ada rapat terkait bansos menggunakan ruang Bamus (badan musyawarah). Walau pun hak pimpinan mengundang, namun kami berharap ada tembusan, itu saja harapannya," kata Yayan Ridwan, Senin (23/3).

Yayan menegaskan, langkah ke depan diharapkan pimpinan mengundang Komisi III dengan dinsos, menindaklanjuti hasil rapat dengan pendapat (RDP) Komisi III bersama dinsos, TKSK dan distributor terkait permasalahan BSP."Kalau dalam rapat bamus ini kami tidak dilibatkan, kami khawatir yang selama ini ditunggu itu kan keputusan pansus menyangkut program bansos, malah terjadi rapat ini di ruang bamus. Dimana ketika menggali data kami yang dikedepankan, tapi ketika sudah muncul data kami ditinggalkan," katanya.

Anggota Komisi III Musa Weliansyah berpendapat, bahwa dalam surat undangan tertera rapat membahas surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin di wilayah II terkait adanya MoU antara distributor dan e-waroeng. "Harusnya ada berkesinambungan pimpinan (dewan), bukan seperti ini tapi sejauh mana keputusan hasil RDP. Kita tak usah melebar, segera putuskan MoU antara distributor dengan e-waroeng," katanya.

Musa beralasan, pemutusan MoU itu bertujuan memperlancar kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM) menerima kebutuhan pokok. Di lapangan saat ini masih banyak KPM belum menerima barang kebutuhan pokok.

"Itu terjadi karena sebetulnya distributor tidak memiliki stok tetapi mengeluarkan PO ke pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan KPM dengan harga sudah ditentukan oleh mereka. Sehingga harga sampe ke KPM tinggi, tetapi kualitas rendah. Makanya saya kecewa bahwa hak fakir miskin ini tidak terpenuhi. Mereka dipaksa harus terima beras tanpa uji mutu. Maka dari itu saya minta harusnya pemkab mendukung e-waroeng mandiri," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak Dindin Nurohmat saat dikonfirmasi mengungkapkan, pelaksanaan rapat bersama dinsos atas persetujuannya. "Gedung dewan ini kan punya rakyat, jadi siapa saja boleh menggunakan. Apalagi sekarang ini kan sedang antisipasi penyebaran virus korona, jadi  rapat di ruang ini," katanya. (purnama/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook