Pembahasan LKPJ 2019 Terhambat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 24 Maret 2020 - 13:38:05 WIB   |  dibaca: 213 kali
Pembahasan LKPJ 2019 Terhambat

TERKENDALA : Suasana rapat Pansus LKPj Gubernur Banten TA 2019 DPRD Banten, di GSG DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (23/3).

SERANG, BANTEN RAYA- Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran (TA) 2019 terhambat. Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Banten mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran pihak eksekutif tak bisa hadir karena kebijakan kerja dari rumah dampak pandemik virus korona.

Ketua Pansus LKPJ pada DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menuturkan, rapat paripurna penyerahan LKPJ sudah dilakukan pada 4 Maret lalu. DPRD diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan pembahasan. Akan tetapi, sebagaian besar OPD tak hadir rapat pembahasan, Senin (23/3), lantaran ada kebijakan kerja dari rumah.

“Maka dipembahasan LKPJ hari ini (kemarin) kita ada satu dilema. Karena edarannya tidak memuat substansi bagaimana rapat dengan DPRD. Tidak memuat secara komprehensif terhadap pembahasan LKPJ,” ujarnya di ruang GSG DPRD Banten.

Ia menjelaskan, dengan kondisi yang ada dikhawatirkan membuat pembahasan LKPJ bisa melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007. Akibatnya, DPRD tak dapat memberikan catatan kepada LKPJ 2019.

“Akan terjadi seperti 2018, DPRD tidak memiliki catatan rekomendasi terhadap LKPJ dan berpengaruh terhadap indeks demokrasi. Saya sebagai ketua pansus dimandatkan dalam paripurna harus mendapat solusi dari persoalan tersebut,” katanya.

Dalam rapat kemarin, kata dia, muncul dua opsi penyelesaian. Pertama, pansus melaksanakan rapat melalui media daring bersama OPD terkait. Kedua dan cara yang dinilai paling efektif adalah, Ketua DPRD Banten memberikan diskresinya.

“Ketua DPRD melalui rapat pansus hari ini harus mengambil diskresi, bersurat ke Gubernur Banten dan menunda pembahasan LKPJ. Selanjutnya nanti pembahasan LKPJ dimulai dari awal. Meski pun melampui batas 30 hari, dengan kondisi ini maka tetap berlaku masa 30 hari sejak diputuskan kapan DPRD memulai pembahasan ini,” ungkapnya.

Diskresi sangat mungkin dilakukan karena hal itu telah diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014. Diskresi juga dilakukan karena adanya kondisi kegawatdaruratan virus korona. “Komitmen ini yang harus dibangun dan kami minta kepada Ketua DPRD untuk mengambil diskresi dan bersurat kepada guebrnur,” tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, DPRD secara umum sepakat untuk menunda pembahasan LKPJ Gubernur Banten TA 2019 atas kondisi kegawatdaruratan Covid-19. Meski ditunda, pembahasan tidak akan dilakukan dari awal lagi, tapi melanjutkan dari yang telah dicapai saat ini ketika pembahasan sudah bisa dilakukan kembali. “Kita sepakat menunda sampai akhir bulan. Tidak (dibahas dari awal), melanjutkan tahapan yang sudah ditempuh saja,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook