Rp107 Miliar Digeser untuk Korona

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 24 Maret 2020 - 14:10:04 WIB   |  dibaca: 173 kali
Rp107 Miliar Digeser untuk Korona

SERANG, BANTEN RAYA - Alokasi pembiayaan program kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten senilai Rp107,76 miliar mengalami pergeseran anggaran. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana pencegahan dan penanganan pandemik virus korona atau Covid-19 di Banten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Pemprov Banten mencoba untuk menjamin ketersediaan anggarannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pergeseran anggaran.

"Pergeseran anggaran pokoknya kegiatan atau program yang bisa ditunda. Setelah dilakukan inventarisasi besaran pergeseran anggaran adalah senilai Rp107,76 miliar," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (23/3).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, pergeseran anggaran terjadi di empat instansi dan OPD. Rinciannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp20 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Rp23,7 miliar. Selanjutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp50 miliar serta dari kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) senilai Rp14 miliar."Dengan demikian anggaran BTT (belanja tak terduga) yang sebelumnya Rp45 miliar maka kini setelah (pergeseran anggaran) menjadi Rp152,7 miliar," katanya.

Adapun jenis kegiatan yang terkena pergeseran, kata dia, cukup beragam. Di antaranya adalah alokasi bantuan sosial (bansos) tidak terencana, pengadaan lahan di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang. Kemudian juga pos anggaran premi penerima bantuan iuran (PBI) layanan asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Soaial (BPJS) Kesehatan. “Lalu dengan menunda kegiatan pengelolaan gedung dan penyelenggaraan bangunan serta lingkungan di kawasan strategis provinsi," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Rina, pergeseran bisa saja tak hanya dilakukan kali ini. Hal serupa juga bisa kembali diberlakukan andai kondisi penyebaran Covid-19 semakin memburuk. "Kita lagi reschedule (penjadwalan ulang) terhadap beberapa program. Ini mau tidak mau, suka tidak suka tapi ini untuk hajat hidup orang banyak. Ini sudah KLB (kejadian luar biasa) ya, pemprov harus hadir untuk itu," tuturnya.


Sekretaris BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara memaparkan, penguatan BTT dilakukan karena melihat posisi BTT tahun anggaran 2020 yang anggarankan hanya senilai Rp45 miliar. Dari anggaran yang tersedia sebagian sudah terpakai."Ini kita sudah salurkan. Pertama waktu awal tahun kita ada musibah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Lebak Rp2,49 miliar," ujarnya.

Masih dari kejadian yang sama, anggaran juga terpakai untuk pembangunan  jembatan. Pengajuan telah dilayangkam oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai Rp29,4 miliar. Meski demikian, anggaran itu belum dicairkan karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu.

Selanjutnya terkait KLB Covid-19 dari Dinkes sendiri sudah mengajukan penggunaan BTT. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan senilai Rp10,065 miliar untuk keperluan sarana dan prasarana dan alat perlindungan diri (APD) tenaga kesehatan."Jadi total dari Rp45 miliar kita sudah keluarkan Rp41,94 miliar. Jadi masih ada tersisa Rp3,036 miliar yang bisa digunakan untuk bencana," katanya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, soal pergeseran anggaran sudah dilaporkan ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Pemilihan kegiatan atau program yang digeser dilakukan berdasarkan skala prioritas.“Terutama sih memang ada beberapa (yang digeser) seperti BPJS yang tadinya kita sudah merencanakan tapi kan tidak jadi naik. Uangnya bisa dimanfaatkan, untuk (pergeseran alokasi) proyek (fisik) belum ada,” ujarnya.

 Ia menegaskan, dengan pergeseran anggaran saat ini kondisi BTT sudah dalam kondisi aman. Sama dengan Rina, dia juga tak menutup memungkinan ke depan akan kembali melakukan pergeseran anggaran jika kondisi terus diluar prediksi.“Insya Allah kalau sampai tahap ini bisa tertangani. Enggak tahu kalau perkembangan ke depan. Sampai kemarin untuk kebutuhan itu sudah terpenuhi dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menegaskan, meski dalam kondisi kegawatdaruratan namun Pemprov Banten harus tetap menjunjung azas kehati-hatian dan transparansi. Mengelola anggaran dalam penanganan KLB Covid-19 di Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya.

“Sebagai ketua DPRD Banten yang juga ketua Badan Anggaran DPRD, saya akan mendukung sepenuhnya jika gubernur dan wakil gubernur akan melakukan realokasi anggaran untuk  penanganan Covid-19,” ujarnya.

 Andra meminta, untuk lebih memantapkan penanganan pemprov juga harus menjalankan protokol lainnya selain protokol kesehatan. Harus sudah mulai menjalankan protokol menyangkut transportasi umum, sarana publik, sektor usaha, serta kecukupan logistik atau ketersediaan bahan pokok masyarakat Banten.

“Demikian juga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dan seiring sejalan. Kepada para tenaga medis, relawan dan seluruh komponen yang berjibaku dalam penanganan penanganan Covid-19 untuk dapat diberikan apresiasi. Akan tetapi dengan tidak melanggar perundang-undangan dan azas kepatutan,” tuturnya politikus Gerindra ini.

Sementara itu, Pemkab Serang membutuhkan anggaran Rp 58 miliar untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19 selama tiga bulan ke depan. Untuk mendapatkan anggaran tersebut, Pemkab Serang merevisi APBD dan anggaran bantuan provinsi (Banprov).

“Kita menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020, kita diberi kewenangan untuk mervisi anggaran APBD maupun DAK. Tujuannya adalah kita fokus perhatian kita pada penanggulan Covid-19. Ibu bupati (Rt Tatu Chasanah-red) sudah menyarakan agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjalan dianas seremonial direvisi untuk kegiatan penanganan Covid-19,” kata Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.

Pandji mengungkapkan, pihaknya bersama dengan para kepala OPD telah melakukan inventarisasi anggaran perjalan dinas yang ada di OPD-OPD. “Untuk anggaran perjalana dinas hanya ada Rp 6 miliar untuk seluruh OPD. Dari diskusi itu berkembang kita ada bantuan gubernur Rp 80 miliar, yang Rp 60 miliar mungkin tidak bisa diganggu gugat, yang Rp 20 miliar ini akan kami usulkan ke Ibu Bupati untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Ia menuturkan, dana bangub Rp 20 miliar tersebut rencananya Rp 13 miliar akan digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah sakit, Rp 6 milair untuk pembangunan Puskesmas Kibin, dan Rp 1 miliar untuk pengadaan mebeuler di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Sedangkan Pemkab Serang memiliki cadangan dana tidak terduga (TT) sebesar Rp 2 miliar.

“Hasil rapat tadi (kemarin) kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 tiga bulan ke depan ada usulan dari dinkes diangka Rp 15 milair. Kemudian dari rumah sakit (RSDP Serang) Rp 42 miliar, dan Rp 1 miliar dari gugus tugas penanggulangan Covid-19. Jadi kita butuh Rp 58 miliar,” ungkapnya.(dewa/tanjung)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook