Opsi Lockdown Perlu Dipertimbangkan

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 26 Maret 2020 - 15:07:19 WIB   |  dibaca: 134 kali
Opsi Lockdown Perlu Dipertimbangkan

SUDAH SIAP BEROPERASI : Suasana ruang perawatan di RSU Banten yang mulai dioperasikan sebagai RS khusus penanganan kasus Covid-19 di Banten. Foto diambil Selasa (24/3).

JAKARTA - DPR meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan opsi lockdown atau karantina total ketimbang rapid test dalam menghadapi serangan wabah Covid -19 di Indonesia. Lockdown dianggap lebih efektif melihat fenomena statistik yang berkembang.

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mendesak pemerintah menggunakan opsi Lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Mardani melihat kurangnya kesadaran physical distancing dari masyarakat. Karena minimnya sosialisasi dan komunikasi. “Pemerintah seharusnya lihat ke lapangan langsung, kesadaran physical distancing yang diimbau kurang direspons oleh masyarakat dan masih banyak yang menyepelekan Covid-19,” ujar Mardani di Jakarta, Rabu (25/3).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi Lockdown berimbas masih banyak perusahaan yang tidak membuat kebijakan Work From Home (WFH) kepada pegawainya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN. “Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk #WFH #StayAtHome,” lanjut Mardani.

Apalagi menurutnya sebentar lagi Ramadan. Pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara. “Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan. Semakin tidak tegas pemerintah untuk melakukan opsi Lockdown, penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan korban yang lebih besar,” paparnya. Politisi PKS Mardani mengakui kebijakan Lockdown tidak populer. Namun lebih baik terlambat atau tidak sama sekali.

“Memang kebijakan ini pasti tidak populer. Tapi tidak ada pilihan lain untuk kondisi pandemik global ini. Kita perlu belajar dari negara-negara di Eropa. Kita inbi punya kekhasan negara kepulauan. Jumlah penduduk juga terbesar ke-4 di dunia. Kita terus berkejaran dengan waktu. Semoga Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah ini,” bebernya.

Terpisah, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menekankan pelibatan multipihak atau pentaheliks dalam penanggulangan bencana. Termasuk dalam penanganan Covid-19. Pentaheliks tersebut adalah pemerintah, akademisi atau pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa.

Doni mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin sendiri menghadapi pandemik Covid-19. Peran masyarakat maupun sukarelawan, bagian dari Pentaheliks, sangat penting dalam membantu percepatan penanganan. Doni yang juga Kepala BNPB menekankan pemanfaatan metode pentaheliks berbasis komunitas menjadi ujung tobak dalam penanganan. “Demikian juga komunitas. Terutama dari kalangan relawan sendiri. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan,” kata Doni di Jakarta, Rabu (25/3).

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan siapa saja yang ada dalam pentaheliks ini, sudah mulai bergerak memberikan dukungan kepada gugus tugas. Menurutnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 menanti donasi untuk penyelenggaraan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan tersebut diprioritaskan bagi tenaga medis atau kesehatan. Seperti dokter, perawat dan mereka yang bekerja di rumah sakit. Termasuk pengemudi mobil ambulans. (fin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook