Paripurna DPRD Cukup Dihadiri 10 Orang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 01 April 2020 - 13:14:04 WIB   |  dibaca: 101 kali
Paripurna DPRD Cukup Dihadiri 10 Orang

RAPAT BANmuS : Suasana rapat Badan musyawarah di Ruang Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (31/3).

SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Provinsi Banten tetap akan menggelar rapat paripurna di tengah pandemik virus korona atau Covid-19 pada April mendatang. Hanya saja, forum tertinggi para wakil rakyat itu hanya akan dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi. Dari total 85 anggota, maksimal yang akan hadir hanya 23 orang.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, meski virus korona sudah menyerang  Banten namun pihaknya tetap akan melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, dalam setiap agenda kegiatan selalu berpedoman pada protokol kesehatan. Salah satunya diterapkan pada pelaksanaan rapat paripurna.

“Tetap kita mengikuti protokol. Rapat kali ini (kemarin-red) hanya perlu 10 orang untuk kuorum. Sekarang kita sepakat untuk perwakilan fraksi saja sehingga jumlah yang rapat tidak terlalu banyak. Begitu juga untuk paripurna,” ujarnya di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (31/3).

Politikus Gerindra itu menjelaskan, untuk rapat paripurna juga nantinya hanya perlu dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing fraksi. Dia tak merinci prosentase anggota fraksi yang harus hadir namun sebagai gambaran, Fraksi Gerindra yang memiliki 16 anggota cukup dihadiri oleh tiga orang. Sehingga total anggota yang ikut rapat paripurna hanya 23 orang.

“Menyepakati pelaksanaan paripurna berdasarkan perwakilan fraksi saja. Dimana komposisi berdasarkan jumlah anggota fraksi yang proporsional. Undangan juga kita enggak perlu pakai yang penting tugas konstitusi dilaksanakan,” katanya.

Adapun agenda rapat paripurna terdekat yang akan dilaksanakan adalah pada 30 April mendatang.  Agenda paripurnanya adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemeirntah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Selanjutnya yang ada paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun anggaran 2019. Untuk waktunya, DPRD belum menentukan namun ditargetkan digelar pada penghujung April.

“Paripurna kita sudah punya jadwal, dalam aturan bahwa di April ini BPK harus menyampaikan LHP dari jadwal awalnya di 6 April. Sekarang kita jadwalkan di 30 April, kita jadwalkan di sana yang penting tidak menyalahi aturan, kita sesuai aturannya. Untuk LKPj sudah ada surat edaran dari Mendagri diberi kelonggaran waktu hingga 30 April,” ungkapnya.

Ketentuan yang telah ditetapkan itu, kata dia, masih bisa berubah tergantung arahan dari pemerintah pusat yang mengacu pada situasi terkini. DPRD senantiasa menindaklanjutinya dan menyesuaikan dengan agenda kegiatan anggota parlemen.“Bilamana ada perubahan atau arahan pemerintah pusat kita akan menyesuaian. Semua penyesuaian harus melalui Badan Musyawarah,” tuturnya.

Seperti diketahui, adapun sembilan fraksi tersebut terdiri atas tujuh fraksi utuh yaitu Fraksi Gerindra (16 anggota), Fraksi PDIP (13 anggota), Fraksi Golkar (11 anggota), Fraksi PKS (11 anggota), Fraksi Demokrat (9 anggota), Fraksi PPP (5 anggota), Fraksi PAN (6 anggota). Sementara dua fraksi lainnya merupakan gabungan dari sejumlah parpol yaitu Fraksi NasDem-PSI (5 anggota) dan Fraksi PKB yang didalamnya ada anggota DPRD dari Partai Berkarya dan Hanura (9 anggota).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsinya baik itu pengawasan, legislasi dan penganggaran. Pihaknya akan senantiasa menjalan protokol yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. “DPRD hadir menegakkan fungsinya,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini. (dewa)  

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook