3.177 Narapidana Dibebaskan

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 02 April 2020 - 15:23:31 WIB   |  dibaca: 931 kali
3.177 Narapidana Dibebaskan

LEBIH CEPAT : Petugas Lapas Rangkasbitung mendata napi yang akan dipulangkan ke kampung halamannya, Rabu (1/4).

SERANG, BANTEN RAYA - Sebanyak 3.177 narapidana dari rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Banten akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya untuk menghindari penyebaran virus korona atau Covid-19 di penjara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.577 merupakan tahanan asimilasi atau proses pembinaan di rumah, sebanyak 1.201 tahanan pembebasan bersyarat (PB), 3 tahanan cuti menjelang bebas (CMB), dan 396 cuti bersyarat (CB).

Dari data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Banten, jumlah tahanan tersebut tersebar Lapas Kelas III Rangkasbitung dengan rincian 48 tahanan asimilasi, 25 tahanan CB, dan 23 tahanan PB. Rutan Kelas II B Pandeglang 17 tahanan asimilasi, 25 tahanan CB, dan 27 tahanan PB. Rutan Kelas II B Serang 47 tahanan asimilasi, 47 tahanan CB dan 13 tahanan PB.

Kemudian Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sebanyak 56 tahanan asimilasi, 44 tahanan CB, dan 12 tahanan PB. Lapas Kelas I Tangerang 222 tahanan asimilasi, 200 tahanan CB, dan 2 tahanan CMB. Lapas Terbuka Ciangir sebanyak 12 tahanan asimilasi dan 7 tahanan CB. Lapas Kelas II A Serang, 62 tahanan asimilasi, 56 tahanan CB dan 6 tahanan PB.

Selanjutnya, Rutan Tangerang dengan rincian 321 tahanan asimilasi, 220 tahanan CB dan 101 tahanan PB. Lapas Pemuda Tangerang 454 tahanan asimilasi, 288 tahanan CB, dan 166 tahanan PB. Lapas Kelas II A Perempuan Tangerang 14 tahanan asimilas, dan 14 tahanan CB. Lapas Kelas II A Tangerang sebanyak 93 tahanan asimilasi, 75 tahanan CB, 17 tahanan PB dan 1 tahanan CMB. Terakhir, Lapas Kelas II A Cilegon dengan 231 tahanan asimilasi, 200 tahanan CB dan 31 tahan PB.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Imam Suyudi mengatakan, ketentuan itu pembebasan lebih cepat diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

"Iya betul, jumlah data yang dihimpun dari lapas, rutan dan LPKA, jumlah PB, CB, CMB sebanyak 1.600 orang dan jumlah asimilasi sebanyak 1.577 orang," katanya kepada Banten Raya.
Untuk diketahui, syarat untuk bebas melalui integrasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas yaitu telah menjalani dua per tiga masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani setengah masa pidana.

Pembebasan di atas hanya berlaku pada narapidana dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan bukan warga negara asing.

Berdasarkan PP tersebut, tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut, bagi narapidana kasus korupsi dan terorisme.Terpisah, Kepala Lapas Rangkasbitung Budi Ruswanto mengatakan, ada 48 narapidana yang akan menjalankan asimilasi kerja di rumah dan reintegrasi yang akan dilakukan secara bertahap. "Para napi yang 48 itu yang memenuhi syarat dan layak diusulkan. Langsung kita gelar sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) secara online," katanya.

Budi mengungkapkan, sidang online digelar bersama TPP dan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas). Hal itu dilakukan untuk diujikan serta dinilai kecakapan dan kelayakannya.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kabapas Serang terhadap jalannya program ini. Semoga adanya program ini dapat bermanfaat dengan baik oleh para narapidana, dan kembali memupuk kebaikan di tengah-tengah keluarganya dalam kondisi saat ini dan melaksanakan wajib lapor dengan PK Bapas dengan baik," katanya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan total sedikitnya ada 30 ribu narapidana dan anak yang akan dibebaskan. Menurutnya, sejumlah hal yang menjadi pertimbangan di antaranya lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam, dinilai perlu untuk melakukan langkah cepat dalam upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

Dalam Kepmen itu dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah, serta surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan. Adapun ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang 2/3 masa tahanan; Anak yang telah menjalani 1/2 masa tahanan. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, serta surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Selain itu, laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring. (darjat/purnama/fin)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook