PPHP Hanya Cek secara Kasat Mata

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 03 April 2020 - 12:58:40 WIB   |  dibaca: 86 kali
PPHP Hanya Cek secara Kasat Mata

PERSIDANGAN : Empat saksi dari PPHP hadir dalam sidang perkara dugaan korupsi JLS Cilegon, yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Serang, Kamis (2/4).

SERANG, BANTEN RAYA - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi peninkatan lapis beton jalan lingkar selatan (JLS) Kota Cilegon tahun 2014 Rp959.538.904,21 kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Serang, Kamis (2/4).

Sidang dengan terdakwa Bakhrudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dias Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon menghadirkan empat orang saksi dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Mereka adalah Ketua PPHP Hilmi Firdaus dan stafnya, Eki Fabiana, Arifin, dan Tato.

Ketua Tim PPHP Hilmi Firdaus mengatakan pada Desember 2014 tim melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Kebangkitan Armand Kesatria (KAK), setelah ada permintaan untuk diperiksa sebagai syarat pembayaran pekerjaan.

"Karena ada permohonan untuk diperiksa, dari penyedia jasa atau kontraktor melalui PPK. Kami berlima dari PPHP ke lapangan bersama kontraktor PT KAK, dan pelaksana Suhaemi (Almarhum)," katanya kepada majelis hakim yang diketuai Muhammad Ramdes.

Menurut Hilmi, saat melakukan pemeriksaan, tim mengukur panjang pekerjaan dengan menggunakan meteran. Selain itu, PPHP juga mengukur ketebalan lapis beton. Hasilnya, kata dia, pekerjaan PT KAK sudah sesuai dengan kontrak kerja.

"Ke lapangan bawa meteran menghitung volume. Meteran yang 5 meter dan 50 meter. Gak bawa alat lain, ngukur panjang kurang lebih 2 kilo 200 meter, lebarnya 7 meter, 25 centimeter dari LC (Lean Concrete atau ketebalan) ke atas. Secara kasat mata bagus dan rapi, artinya rata. Retak-retak tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, staf PPHP Eki Fabiana mengatakan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tim PPHP merupakan perintah dari PPK setelah ada permintaan dari pelaksana pekerjaan, karena pekerjaan sudah selesai 100 persen.

"Kita ke lapangan, ketika ada perintah dari PPK, kita lapangan. Pemeriksaan pekerjaan sudah selesai, kita periksa volumenya, periksa ketebalan. Variatif (ketebalan) rencana (kontrak) 25 centimeter ada yang 24 centi dan 26 centi. Kita hitung secara keseluruhan masih masuk 25 centi," katanya.

Mendengarkan keterangan saksi, anggota majelis hakim Donny Suwardi menanyakan kepada seluruh saksi, apakah dilakukan pemeriksaan secara detail dengan melakukan pembongkaran untuk mengecek hasil pekerjaan, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.

"Karena sudah selesai, tidak melihat langsung? Kita melihat dari hasil konsultan, volume galian kita bingung, karena sudah tidak terlihat. Galian batu ada kekurangan panjang 2,5 kilo jadi 2,3 kilo. Dikurangi nilainya. Hanya metode pengukuran, waktunya mepet," kata Eki.

Donny menganggap PPHP lalai dan tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga spesifikasi di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dengan gambar kontrak, yaitu mutu beton dan spesifikasi pembesian yang meliputi jumlah diameter, kedalaman, dan jarak antar pembesian.Mendengarkan pernyataan hakim, ketua dan staf PPHP tersebut hanya diam.

Untuk diketahui, proyek pekerjaan peningkatan jalan lapis beton STA 6+500 s.d 8+750 (lajur kiri) JLS Kota Cilegon bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014 senilai Rp12,7 miliar. Dalam kasus itu, diduga diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp959.538.904,21. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook