Banten Siapkan Rp1,26 T Untuk Korona

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Minggu, 05 April 2020 - 19:09:57 WIB   |  dibaca: 102 kali
Banten Siapkan Rp1,26 T Untuk Korona

Dok Banten Raya Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten menyiapkan Rp 1,26 triliun untuk penanganan pandemik virus korona atau Covid-19 di Banten. Anggaran itu sebagian besar diperuntukkan bagi jaring pengaman sosial masyarakat terdampak. Kini, pemprov sedang menyusun skema dan sasarannya. Sekda Banten Al Muktabar saat dihubungi wartawan tak membantah adanya alokasi anggaran senilai Rp1,26 triliun untuk penanganan korona. Saat ini pihaknya sedang menyusun skema pemanfaatannya. "Ini lagi menyusun skema, tadi ada arahan dari pusat," ujarnya, Jumat (3/4).

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, agar pemanfaatannya bisa optimal, dirinya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Konsultasi utama dilakukan dengan pemerintah pusat. "Belum, belum ini lagi dianukan (dibahas), tadi (kemarin -red) baru saja telekonfenrensi dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," katanya.  

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, besaran anggaran yang dipersiapkan itu untuk tambahan bantuan sosial (bansos) social safety net atau jaring penggaman sosial. "Ya, rencana untuk tambahan bansos jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang secara ekonomi rentan terdampak sosial," ungkapnya.  

Rina belum bisa memaparkan lebih rinci terkait pengalokasian anggaran tersebut. Ia memastikan, pemprov akan secara terbuka menyampaikannya secara terperinci jika semua pembahasan sudah rampung. "Mohon maaf sekali kebutuhan sedang kami hitung. Kepastian akan kita sampaikan kepada publik jika sudah fiks dan sudah jelas ditetapkan regulasinya," tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkan Rina, untuk penanganan korona sendiri sebenarnya pemprov telah dua kali menggelontorkan anggaran. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp125 miliar. "Dari BTT (belanja tak terduga) tahap pertama sudah memberikan Rp10,065 miliar, tahap kedua Rp115 miliar, jadi (total) sekitar Rp125 (miliar)," ujarnya.  

Ia menjelaskan, alokasi BTT tahap kedua senilai Rp155 miliar didapat melalui pergeseran anggaran. Menunda sejumlah program kegiatan dengan menggunakan skala prioritas. "Misalnya, pengadaan tanah di Ciputat Rp20 miliar, perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) empat kegiatan, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) satu kegiatan, pending pembayaran BPJS PBI (penerima bantuan iuran) Rp50 miliar. BPJS kan bisa kita bayar diakhir, masih ada perubahan (APBD)," paparnya. 

Selanjutnya, sesuai arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada pergeseran anggaran juga dari pos dana alokasi khusus (DAK) fisik. Untuk Pemprov Banten sendiri pada 2020 ini total memeroleh Rp141,95 miliar dengan Rp86,95 miliar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. "Rp55 miliar tersebut ada di bidang lain yang sudah penandatanganan kontrak sebelum tanggal 27 Maret sebesar Rp13 miliar. Jadi yang tidak akan salur sebesar Rp42 miliar atau hampir 30 persen dari total DAK fisik," katanya. 

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengugkapkan, salah satu kebijakan Presiden relatif sudah dirasakan di Banten. Seperti  belajar di rumah, bekerja dari rumah atau work from home dan kegiatan lainnya. Termasuk kegiatan keagamaan dan kegiatan keramaian yang relatif sudah tidak dilaksanakan di Provinsi Banten. "Ketaatan warga Banten terhadap imbauan pemerintah berjalan dengan baik," jelasnya dalam teleconference.

Ia mengungkapkan, di Banten terdapat 16.730 industri baik besar, menengah, dan kecil. Penekanan pemerintah agar memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak Covid-19, tim sudah menghitung termasuk di dalamnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Menurutnya, pemerintah pusat  memberikan dukungan penuh untuk memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak. Bantuan sama-sama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.

"Bahwa 40 persen dari 11 juta penduduk Banten terkena dampak ekonomi. Pemprov Banten sudah melakukan simulasi dan mencoba menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Menghitung juga proyek-proyek pemerintah yang bisa kita geser atau realokasi anggarannya. Perhatian pemerintah juga terhadap hajat hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya," tegasnya. 

Sementara itu, Kabupaten Serang mengumpulkan Rp16,5 miliar untuk penanganan korona. Dana itu berasal dari dana tidak terduga (TT) sebesar Rp1,5 miliar, dan anggaran perjalanan dinas yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD-OPD), anggaran rapat, serta dari beberapa pos anggaran lainnya seperti anggaran untuk kegiatan Anyer Krakatau Culture Festival (AKCF), dan anggaran untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran. 

"Yang paling berat kita tidak hanya persoalan kesehatannya saja tapi juga dampak sosial dan ekonomi yang benar-benar harus diperhatikan. Kami susah memerintahkan dinas sosial (dinsos) untuk secepatnya mendata seluruh warga yang terdampak Covid-19 ini," kata Sekda Pemkab Serang Tb Entus Mahmud Sahiri. 

Ia juga mengungkapkan, masih ada sekitar 93 ribu warga Kabupaten Serang yang berpotensi besar terdampak Covid-19 yang perlu mendapat bantuan. "Karena untuk Kabupaten Serang yang memperoleh BPNT (bantuan pangan non tunai) hanya 56 ribu orang. Sementara di luar itu ada 93 ribu orang yang harus kita bantu karena usaha mereka sudah mulai terdampak. Kemudian ada juga warga Kabupaten Serang yang selama ini bekerja di Jakarta pada pulang karena tidak ada pekerjaan lagi, pasti mereka terbebani," katanya. 

Adapun Pemkab Lebak berhasil menggeser anggaran Rp5 miliar. "Besaran anggaran penanganan Covid 19 belum final. Yang penting kebutuhan untuk 2 bulan ke depan sudah dicover sebesar Rp5 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Budi Santoso.

Budi menjelaskan, dana sebesar Rp 5 miliar bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten. "Nanti setelah kegiatan musrenbang selesai akan dibahas proyeksi kebutuhannya. Proyeksi kebutuhan sampai dengan bulan Oktober 2020 dan sumbernya dari mana saja nanti," katanya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Triatno Supiyono menuturkan, anggaran Rp5 miliar tersebut untuk membeli alat penyemprot, bahan disinfektan, masker nonmedis , masker N-95, alat pengukur suhu, hand sanitizer, sarung tangan, sepatu karet, suplemen atau vitamin untuk masyarakat termasuk juga APD, kacamata google, penutup kepala, sampai transportasi pengiriman sampel ke pusat. "Paling besar anggaran untuk kebutuhan APD dan disinfektan," katanya. 

Di Pandeglang, pemerintah daerah sementara ini baru mengumpulkan dana Rp1,7 miliar. Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita mengatakan, alokasi dana berasal dari penyisiran dan pergeseran anggaran di beberapa OPD. "Dana tak terduga ini sebagai langkah antisipasi jika ada lonjakan kasus virus korona di Pandeglang," kata Irna. 

Adapun Pemkot Tangerang, sementara sudah mengalokasikan Rp26 miliar untuk penanganan korona. Sebelumnya, Pemkot Tangerang baru bisa menyisir Rp8 miliar, dan kemarin diputuskan ditambah kembali Rp18 miliar, sehingga  total menjadi Rp26 miliar. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan, ditingkatkannya anggaran dikarenakan melonjaknya penyebaran virus Covid-19 di Kota Tangerang. “Ya, buat beli kebutuhan seperti APD (alat pelindung diri) termasuk masker dan sarana penunjang lainnya. Hanya itu,” katanya. 

Sementara itu, Kota Serang disebutkan mengganggarkan Rp20 miliar untuk penanganan korona yang diambil dari APBD Pemkot Serang 2020 dan Dana Insentif Daerah (DID) Kesehatan. Pemkot Serang sendiri merencanakan menambah anggaran tersebut. Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang W. Hari Pamungkas mengatakan, penambahan dilakukan karena adanya keperluan biaya untuk jaring pengaman sosial.

"Itu perlu dihitung ulang. Karena ada penyesuaian data, bagaimana data yang tercakup oleh PBI. Dan bagaimana kita memformulasikan data-data yang ada pada Dinas Sosial. Kemensos dan provinsi pun akan mengalokasikan untuk jaring pengaman sosial," jelas dia.

Mengenai besarannya sendiri, sambung Hari, tim Gugus Tugas akan melakukan kalkulasi berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinsos Kota Serang. "Ya dengan adanya jaring pengaman sosial ini, maka akan dikalkulasikan oleh TAPD berapa anggaran yang ada untuk memasukkan jaring pengaman sosial tersebut," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memperkirakan alokasi anggaran untuk penanganan wabah virus Corona di wilayahnya sekitar Rp 30 miliar-Rp 40 miliar. "Antara Rp 30 miliar - Rp 40 miliar maksimum APBD yang mungkin bisa dialokasikan," ujar Zaki.

Pemerintah Kota Tangsel juga telah menyiapkan dana sebesar Rp47 milliar untuk penanganan pandemi korona. Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, dana Rp 47 milliar itu diambil dari bantuan keuangan provinsi. "Anggaran diambil dari Bankeu Provinsi yang diterima Tangsel tahun 2020. Penggunaan Bankeu sesuai arahan dari Gubernur Banten untuk menanggulangi penanganan pandemi virus korona,”  kata Benyamin.

Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk keperluan seperti obat-obatan, sarana prasarana kesehatan seperti penambahan ruang transit di  Puskesmas Pamulang, alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan, cairan hand sanitizer, disinfektan dan sprayernya. 

Sementara itu, Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan anggaran sebanyak Rp 30,3 miliar untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Anggaran tersebut didapatkan dari pergeseran anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp 15,5 miliar, potensi lebih dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebesar Rp 1,5 miliar, potensi sisa lebih dari kendaraan sarana mobilitas Rp 1,7 miliar, anggaran BTT Rp 2 miliar, dan Bantuan Keuangan Provinsi Banten Rp 9,6 miliar.

Sekda Kota Cilegon Sari Suryati menjelaskan, hitungan pergeseran tersebut sudah berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dan sesuai perintah Walikota Cilegon Edi Ariadi sebagai Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19. Nantinya, lanjut Sari, anggaran akan digunakan Rp 23.391.000.000 untuk penanganan virus korona, dan sebesar Rp 7 miliar akan menjadi dana cadangan.

“Sudah digeser mana anggaran yang sifatnya bisa ditunda dan digeser. Anggaran sebesar Rp 30 miliar digunakan sekitar Rp 23 miliar dan sisanya itu Rp 7 miliar untuk dana cadangan,” katanya, Jumat (3/4).

Sari menambahkan, dari pergeseran APBD itu semacam anggaran pembatalan hari jadi Kota Cilegon, perjalanan dinas DPRD atau Sekretariat DPRD, pameran hari jadi, perjalanan dinas, penghijauan koridor kota dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) totalnya mencapai Rp 15 miliar, serta ada juga dari potensi sisa anggaran sebesar Rp 3 miliar. Sementara untuk bantuan keuangan (Bankeu) dari total sebesar Rp 35 miliar yang didapatkan Pemkot Cilegon itu akan digunakan sebesar Rp 9,6 miliar, terakhir dari anggaran belanja tidak terduga juga disipakan Rp 2 miliar.

“APBD itu yang paling banyak dari perjalanan dinas. Sebab sekarang tidak mungkin dipakai, hampir sekitar setengahnya dari Rp 15 miliar. Sementara ada juga bankeu Provinsi Banten itu baik yang diberikan ke Dinkes, Dindik, DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), (Dishub), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 9,6 miliar digeser juga untuk korona,” imbuhnya. (dewa/uri/harir/tanjung/yanadi/purnama/ipul)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook