Badan Adhoc Bawaslu Dinonaktifkan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Minggu, 05 April 2020 - 20:02:02 WIB   |  dibaca: 86 kali
Badan Adhoc Bawaslu Dinonaktifkan

Ilustrasi

SERANG, BANTEN RAYA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menonaktifkan seluruh badan adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) per akhir Maret 2020. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dampak dari penundaan tahapan pilkada serentak 2020 imbas pandemik virus korona atau Covid-19. 

Kepala Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah penonaktifan Panwascam dan PPL untuk sementara waktu setelah adanya penundaan tahapan pilkada 2020. "Badan adhoc tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sudah kami nonaktifkan per April nanti," ujarnya kepada Banten Raya, Jumat (3/4). 

Mantan komisioner KPU Banten ini menuturkan, kebijakan penonaktifan sudah dikeluarkan sejak pekan lalu saat KPU menunda tahapan yang melibatkan orang banyak. Artinya keputusan sudah diambil sebelum terjalinnya kesepakatan penundaan antara DPR RI, penyelanggara pemilu dan pemerintah pada 30 Maret lalu. "Kebijakan menonaktifkan badan adhoc diambil setelah KPU menunda dua tahapan yang melibatkan massa. Kegiatan itu yakni verifikasi faktual calon perseorangan dan coklit (pencocokan dan penelitian) pemutakhiran daftar pemilih," katanya. 

Ia menegaskan, kebijakan yang diambil bukan pemberhentian, namun hanya penonaktifan. Mereka akan diaktifkan kembali jika tahapan pilkada serentak 2020 telah dimulai kembali meski kepastian waktunya belum bisa dipastikan. "Mereka bukan diberhentikan tapi dinonaktifkan sementara. Pengaktifan lagi badan adhoc belum bisa ditentukan kapan, seiring dengan ketidakpastian dampak virus korona. Apalagi sekarang dengan ada kesepakatan penundaan pilkada," ungkapnya. 

Komisioner KPU Banten Eka Satyalaksmana mengatakan, berdasarkan kesepakatan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI semua tahapan ditunda sampai 2021. "Jadi penundaannya semua tahapan, kalau yang pertama itu ada tiga tahapan, yang pasti sekarang hari pemungutan suara ditunda, tanggalnya belum ditentukan. Nah nanti kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang kalau mulai tahapan lagi di 2021 itu tahapan yang tertundanya, tidak dari awal lagi," tuturnya.

Adapun tahapan yang ditunda di antaranya pemutakhiran data pemilih dan pencalonan. Berdasarkan poin-poin kesepakatan, anggaran yang belum digunakan oleh KPU akan dialihkan ke pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19. "Yang baru direalisasikan sama teman-teman baru sedikit, jadi (anggaran) dikembalikan ke pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19. Kita sudah sampaikan ke teman-teman gambarannya," ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook