BPKAD Kaji Relaksasi Pajak

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Senin, 06 April 2020 - 20:44:49 WIB   |  dibaca: 243 kali
BPKAD Kaji Relaksasi Pajak

Net Ilustrasi

CILEGON, BANTEN RAYA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota akan segera melakukan kajian untuk kebijakan relaksasi pajak. Wacana tersebut sebagai upaya mengakomodir permintaan pengusaha yang bisnisnya terdampak virus korona dan juga adanya permintaan keringanan pajak dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cilegon.
Kepala BPKAD Kota Cilegon, Maman Mauludin mengatakan, kebijakan relaksasi pajak akan segera dikaji oleh BPKAD Kota Cilegon. Wacana tersebut sebagai bentuk keringanan bagi beberapa sektor usaha yang terdampak pandemi korona. "Berapa persen, berapa persennya belum kita hitung. Tapi pasti ada relaksasi pajak, kita juga tahu bagaiman sektor bisnis banyak yang terdampak korona ini," kata Maman ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Jumat (3/4). 

Dikatakan Maman, beberapa sektor usaha yang terdampak pandemi korona seperti usaha hotel, restoran, parkir, dan beberapa sektor usaha lainnya. "Kita tahu restoran-restoran di Mal juga banyak yang tutup, yang masih beroperasi juga pendapatanya berkurang karena adanya instruksi pemerintah terkait social distancing ini. Secara aturan memang boleh, untuk diskon pajak. Tapi, teknis lebih lanjut perlu dibahas lagi," tuturnya.

Maman menambahkan, dengan adanya pandemi korona ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun 2020 juga berpotensi terpengaruh. Tepapi, pihaknya mengaku akan memaksimalkan potensi pendapatan yang tidak begitu terdampak pandemi korona. "Nanti akan kita hitung diskon pajaknya berapa persen, tapi kami tetap berupaya agar struktur APBD tidak terlalu terganggu," imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak pada BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana mengatakan, target pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Kota Cilegon 2020 dari empat sektor pajak yaitu pajak hotel Rp 11,250 Miliar, pajak restoran Rp 27,650 Miliar, pajak hiburan Rp 5,550 Miliar,  dan pajak 0arkir Rp. 1,900 Miliar. "Target itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu pada APBD 2019 pajak hotel Rp 11,251 Miliar, pajak restoran Rp 32,119 Miliar, pajak hibburan Rp. 6,395 Miliar, dan pajak parkir Rp. 2,222 Miliar," terangnya.

Ia menambahkan, pada 2020 ini hingga bulan Februari realisasi pajak hotel Rp 1,793 Miliar, pajak restoran Rp 5,638 Miliar, pajak hiburan Rp 1,095 Miliar, dan pajak prarkir Rp. 468 juta. (gillang) 
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook