Ratusan Nelayan Terima Pas Kecil

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Kamis, 09 April 2020 - 11:55:46 WIB   |  dibaca: 45 kali
Ratusan Nelayan Terima Pas Kecil

SANDAR: Puluhan perahu nelayan menepi di Muara Pulomanuk, Kecamatan Bayah tak melaut, Rabu (8/4).

LEBAK, BANTEN RAYA- Ratusan nelayan di wilayah Lebak Selatan telah menerima surat tanda kebangsaan Kapal atau Pas kecil dari Unit Penyelenggara Pelabuhan 3 Labuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil, merupakan surat kapal yang memberi hak atau legalitas kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan dengan tonase berat kotor kurang dari 10 gross ton (GT).

"Surat tanda kebangsaan kapal diberikan secara gratis oleh UP3 Labuhan bekerjasama dengan Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten wilayah Selatan kepada nelayan Lebak, khususnya di Kecamatan Bayah," kata Unit Penyelenggara Pelabuhan 3 Labuhan Kementerian Perhubungan Mastur kepada Banten Raya, Rabu (8/4).

Mastur menjelaskan, saat ini baru 100 nelayan sudah menerima surat  tanda kebangsaan kapal secara gratis. Sedangkan secara total nelayan Lebak yang sudah masuk dan terdaftar sebanyak 200 kapal nelayan.

"Tadinya, kalau gak keburu terjadi pandemi virus korona kita akan buka gerai untuk pelayanan izin tanda kebangsaan kapal di Cibareno. Soalnya masih ada sekitar ratusan kapal belum kantongi surat tanda kebangsaan kapal," katanya.

Pembukaan gerai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada para nelayan, khususnya di wilayah Lebak Selatan. "Surat itu sebetulnya sama dengan SIM. Hanya saja kalau di laut ketika mau berlayar harus dilengkapi surat itu," katanya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Wilayah Selatan Deri Permana Hadiawan menuturkan, pembukaan gerai bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada nelayan.

"Itu adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya nelayan, agar para nelayan mempunyai surat kepemilikan pada kapalnya. Hanya saja program itu sementara ditunda karena sekarang sedang dalam kondisi darurat virus korona," katanya.

Deri menegaskan bahwas setiap kapal yang terdaftar dan berlayar di laut wajib memiliki surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil). Termasuk juga bagi kapal di bawah GT 10 yang diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

"Jadi tujuannya untuk tertib administrasi kapal melalui pengukuran dan penertiban sertifikasi kapal. Dengan mengantongi pas kecil dan sertifikat, kapal tersebut telah memenuhi syarat kelayakan operasi dan keselamatan. Serta memiliki landasan hukum dalam mengajukan bantuan peralatan melaut," katanya.

Deri menambahkan, penyelenggaraan gerai pas kecil yang dilaksanakan KKP tanpa dipungut biaya. Artinya nelayan yang mendapatkan surat tersebut harus mengeluarkan biaya. "Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui KKP untuk para nelayan. Supaya lebih tertib administrasi," katanya. (purnama/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook