DPRD Desak BPJS Jalankan Putusan MA

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 09 April 2020 - 12:15:11 WIB   |  dibaca: 177 kali
DPRD Desak BPJS Jalankan Putusan MA

DPRD Provinsi Banten mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan premi asuransi. Putusan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang bersifat final dan mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan.   

Seperti diketahui, pemerintah pusat mengambil kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat per 1 Januari 2020. Adapun usulan kenaikan untuk peserta kelas mandiri I dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000 per bulan. Lalu, kelas mandiri II naik dari Rp59.000 per bulan menjadi Rp110.000 per bulan, dan iuran kelas mandiri III meningkat dari Rp25.000 per bulan menjadi Rp42.000. Kebijakan tersebut dipersoalkan hingga digugat ke MA yang akhir memutuskan untuk membatalkannya pada awal Maret lalu.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengatakan, sebagai negara hukum tentu semua pihak harus tunduk dan patuh. Tak terkecuali untuk putusan pembatalan kenaikan premi BPJS Kesehatan. "Keputusan MA kan harus tetap dijalankan, enggak boleh enggak," ujarnya, Rabu (9/4).

Politikus Gerindra itu menuturkan, kewajiban untuk menjalankan putusan MA dikarenakan apa yang dihasilkan dalam sidang itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lainnya setelah putusan MA.  "Enggak ada hukum lainnya setelah keputusan MA. Berarti kalau dibatalkan apa yang menjadi ketentuan undang-undang atau peraturan ya tidak bisa berlaku," katanya.

Walau demikian, kata dia, hingga saat ini BPJS Kesehatan belum juga menjalankan putusan MA. Mereka beralasan pelaksanaannya harus melalui payung hukum lain berupa sebuah peraturan presiden (perpres).    

"Menunggu aturan main, nah ini menjadi ambigu. Sebenarnya apa yang dilakukan BPJS, mereka beralibi bahwa karena peraturan perpresnya belum turun. Harusnya kan, apapun ceritanya kan itu nilainya (premi BPJS sebelum kenaikan) sudah jelas. Jadi jangan beralasan karena perpres belum turun," ungkapnya.  

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu khawatir jika putusan ini tidak segera dilakukan akan menimbulkan permasalahan berikutnya. Ia ragu jika memang kebijakannya akan mengembalikan kelebihan pembayaran jika perpres sudah diterbitkan bisa berjalan lancar.

 "Ini kan siasat BPJS saja untuk dapat mengambil uang masyarakat. Berdalih karena perpresnya belum turun tapi kalau prerpresnya sudah turun siap akan dikembalikan. Ini jaminannya bagaimana, mengembalikan yang sudah diambil, itukan persoalannya," tuturnya.

Kepala Kantor BPJS Serang Bona Evita mengatakan, putusan MA terkait pembatalan iuran peserta program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) sudah ditayangkan melalui website resmi MA pada 31 Maret.

“BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut. Saat ini pemerintah dan kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti putusan MA tersebut dan sedang disusun perpres pengganti,” ujarnya.

Hal ini dilakukan mengingat sesuai dengan peraturan MA nomor 1 tahun 2011. Pada pasal 8 ayat 1 disebutkan panitera MA mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara.

Lalu pada ayat dua, 90 hari setelah putusan tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Melihat aturan di atas, tindak lanjut putusan MA dapat dieksekusi oleh tergugat dalam kurun waktu 90 hari melalui aturan baru. Apabila jika tidak terdapat aturan baru dalam kurun waktu tersebut, maka perpres nomor 75 tahun 2019 pasal 34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan. Intinya dalam waktu 90 hari ke depan setelah salinan keputusan diumumkan resmi, BPJS Kesehatan menunggu terbitnya perpres pengganti. Saat ini sedang berproses,” tuturnya.

Terkait hal itu, BPJS Kesehatan telah bersurat kepada pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara. Meminta menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan selanjutnya dalam mengeksekusi putusan tersebut.

“Masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPU atau mandiri dan akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru. Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta,” jelasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook