Perusahaan Jangan Lepas Tanggung Jawab

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 09 April 2020 - 12:16:06 WIB   |  dibaca: 189 kali
Perusahaan Jangan Lepas Tanggung Jawab

SERANG, BANTEN RAYA- Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten tak memermasalahkan kebijakan perusahaan untuk merumahkan buruh/pekerja di tengah pandemik virus korona atau Covid-19. Meski demikian, mereka meminta perusahaan tak abai memenuhi kewajibannya untuk membayar upah para pekerja.

Ketua Bidang Sosial Politik SPN Provinsi Banten Ahmad Saukani mengatakan, selama ini ada anggapan seolah-olah buruh adalah pekerja yang tak dianggap. Saat aparatur sipil negara (ASN) bisa bekerja dari rumah, namun buruh tak mendapat perlakukan yang sama. Padahal buruh juga sangat rentan terpapar virus korona.

"Bagaimana keputusan pemerintah ketika para ASN di pelayanan publik diliburkan, tapi kaitan para pekerja dianggap seakan-akan tidak terlalu berbahaya akan dampak itu. Ini kan butuh perhatian khusus, kayak enggak dikhawatirkan terpapar korona juga," ujarnya kepada Banten Raya, Rabu (8/4).

Ia menuturkan, walau mendukung kebijakan merumahkan para buruh, namun bukan berarti perusahaan bisa abai terhadap kewajibannya. Kebijakan itu tak berarti memutus hubungan kerja, sehingga buruh masih memiliki hak-haknya sebagai karyawan, termasuk menerima gaji."Kalau status yang dirumahkan itu untuk sementara, maka otomatis upah masih melekat. Kalau memang kesepakatan perjanjian kerjanya kontrak ya otomatis kalau ada sisa kontraknya ya harus dibayarkan," katanya.

Disinggung terkait kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten yang hanya membayarkan maksimal 75 persen gaji buruh yang dirumahkan, Saukani mengaku tak memersoalkannya. Menurutnya, hal itu wajar dilakukan pada situasi yang tak menentu seperti saat ini."Kalau situasi seperti ini kami dari serikat pekerja sepanjang itu dibicarakan dan mufakat dengan serikat pekerja di perusahaanya. Kan partner perusahaan itu serikat pekerja yang mewakili anggotanya. Itu hal biasa sepanjang bisa diterima oleh kedua belah pihak, saya pikir enggak masalah," ungkapnya.

Terkait hal itu, Saukani meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten untuk melakukan pengawasannya. Dia tak ingin pandemi korona ini dijadikan momentum perusahaan menghindari dari kewajibannya. Terlebih, tak lama lagi perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1441 hijriyah.

"Yang penting harapan kami komitmen perusahaan. Pemerintah harus memastikan itu terkiat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau pun ada yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) pemerintah harus mendatanya dan dilaporkan kementerian tenaga kerja (kemenaker) karena akan ada sumbangan Rp 600 ribu per bulan, lewat kartu apa itu, saya lupa. Walau pun tak seberapa kalau memang itu riil, cukup membantu," tuturnya.

Menurutnya, untuk sementara ini dari laporan yang masuk status buruh di tengah pandemi virus korona masih sebatas dirumahkan. Tugas pemerintah kini adalah memastikan mereka benar-benar dirumahkan, dan jika justru PHK maka wajib dimasukan ke program bantuan pemerintah."Intinya kita sangat ingin juga perusahaan atau pemerintah segera respek terhadap kasus ini. Diawasi tentang status pekerja yang dirumahkan ini, kalau itu PHK pemerintah harus memastikan mereka mendapat haknya," ujarnya.

Ketua Apindo Provinsi Banten Edi Marsalim menegaskan, pihaknya tetap bertanggung jawab terhadap kebijakan merumahkan buruh. Mereka yang dirumahkan tak diputus hubungan kerja. Setelah bernegosiasi, perusahaan sepakat membayar 75 persen dari gaji dan buruh tetap di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. "Sudah banyak (yang dirumahkan), tentu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perusahaan atau industri di Banten mulai merumahkan ribuan buruhnya. Kebijakan tersebut diambil karena dampak penerapan pembatasan jarak dan membuat kapasitas pabrik tak memadai sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19. Selain itu, perusahaan tak bisa beroperasi optimal karena ada kekurangan bahan baku pasca adanya pembatasan impor. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook