Cilegon Darurat Bencana

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 16 April 2020 - 17:59:49 WIB   |  dibaca: 267 kali
Cilegon Darurat Bencana

Ainul Gillang / Banten Raya Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kota Cilegon dengen beberapa OPD di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (15/4). 

CILEGON, BANTEN RAYA - Komisi II DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam Penanganan Virus Korona atau Covid 19, di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (15/4).

Komisi II menilai Pemkot Cilegon tidak maksimal dalam memberikan informasi atau transfer informasi kepada masyarakat dalam penanganan virus korona. Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan, transfer informasi ke masyarakat belum terkoordinir dengan baik. Sebab, masyarakat masih belum banyak mengetahui informasi perkembangan dan penanganan Covid-19 di Kota Cilegon. "Saat ini transfer informasi masih belum terkoordinir dengan baik. Masyarakat belum bisa mendapatkan informasi tentang COVID-19 dengan baik," kata pria yang akrab disapa Mia ini.

Mia mengungkapkan, saat ini masyarakat terlihat masih belum memahami bahaya Covid-19. Aktivitas masyarakat di tempat umun, seperti pasar, dan tempat lainnya tanpa menggunakan masker, dan pelindung diri lainnya. "Masyarakat masih menganggap biasa saja, seperti tidak ada ancaman serius bagi kesehatan mereka. Ini harus diberi pemahaman oleh pemerintah," katanya. 

Saat ini, kata Mia, masyarakat banyak yang kesulitan mendapatkan data terbaru perkembangan COVID-19 di Kota Cilegon. Banyak berseliweran di media sosial (medsos) tentang data perkembangan COVID-19, penanganan, serta tentang jaring pengaman sosial. Tetapi lagi-lagi masyarakat tidak mengetahui ke mana untuk mendapatkan bantuan, dan mendapatkan edukasi yang benar tentang Covid-19. "Meski saat ini telah dibentuk Gugus Tugas, harusnya pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan lebih masif lagi menyampaikan edukasi, informasi perkembangan dan lainnya," pintanya.

Saat ini, kata Mia, terkait status Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Pemkot Cilegon, juga belum banyak diketahui masyarakat. Padahal, Pemkot Cilegon telah menaikkan status dari Siaga Bencana menjadi Darurat Bencana Covid-19. "Katanya sudah disampaikan melalui radio pemerintah, tapi masyarakat tidak semua mendapatkan informasi itu," cetusnya. 

Menurut Mia, edukasi diperlukan bagi masyrakat. Sebab, kata dia, beberapa hari lalu masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) ada satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) korona meninggal dunia dan proses pemakaman menggunakan protap pemakaman Covid-19. Akibat adanya proses pemakaman tersebut, masyarakat panik. "Nah ini kan perlu ada transfer informasi yang baik dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Agar tidak sampai seperti di daerah lain sampai ada penolakan pemakaman. Kami minta fungsi pemerintah hadir di situ," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengklaim saat ini transfer informasi telah disampaikan ke masyarakat. Ia menyadari, belum maksimalnya transfer informasi tersebut karena perlu adanya dukungan dari organisasi serta lembaga lain di luar pemerintahan. "Transfer informasi belum maksimal karena untuk memaksimalkannya juga perlu komponen masyarakat selain pemerintahan," ucapnya.

Sari juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade sebagai juru bicara (Jubir) Penanganan Covid-19 sejak 2 April 2020. "Kita sudah berikan SK (Surat Keputusan) Jubir Gugus Tugas COVID-19 ke Pak Aziz. Ini bagian dari kita menyampaikan informasi yang terkoordinir dengan baik," jelasnya.

Sari membenarkan, peningkatan status Kota Cilegon dari Siaga Bencana menjadi Darurat Bencana per 14 April 2020. Peningkatan status tersebut dilakukan agar Pemkot Cilegon bisa mencairkan Dana Tidak Terduga (DTT) yang bersumber dari Bankeu Provinsi Banten sebesar Rp 45 miliar. Sebab, jika statusnya masih Siaga Bencana, Pemkot Cilegon tidak bisa menggunakan DTT. "Alokasinya kemana-kemanya masih kita hitung. Intinya untuk tiga komponen yaitu Kesehatan, Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial," terangnya.

Ahmad Aziz Setia Ade mengakui jika transfer informasi perkembangan Covid-19 belum maksimal. Pihaknya akan lebih masif dalam menyampaikan informasi melalu fasilitas yang dimiliki Pemkot Cilegon dan mudab diakses masyarakat salah satunya medsos. "Masyarakat juga bisa menanyakan semua tentang informasi Covid-19 melalui hotline kami di112," ucapnya. 
Aziz menambahkan, dengan adanya tugas baru menjadi Jubir Covid-19, akan satu pintu melalui dirinya. "Informasi satu pintu dari Jubir Gugus Tugas Covid-19 agar tidak ada kesimpangsiuran," jelasnya. (gillang) 
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook