Tidak Ada Sembako dari Pemprov

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Minggu, 19 April 2020 - 21:29:24 WIB   |  dibaca: 115 kali
Tidak Ada Sembako dari Pemprov

Net/Ilustrasi

SERANG, BANTEN RAYA - Pemprov Banten segera mendistribusikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) terdampak pandemi Covid-19 secara bertahap mulai pekan depan. Bantuan akan didistribusikan ke ke 670.000 kepala keluarga (KK) dalam bentuk non tunai senilai Rp500.000 selama dua bulan melalui jasa perbankan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pemprov telah memiliki perhitungan terkait warga terdampak pandemi Covid-19 dan akan diberi bantuan JPS oleh Pemprov Banten. Dari data yang sudah masuk, terdapat 670.000 KK sebagai calon penerima bantuan atau setara dengan sekitar 3,6 juta jiwa. Bantuan juga akan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. "Soal berapa banyak kita menggunakan versi kita yang sudah masuk memang sekitar 670.000 KK sama dengan 3,6 juta jiwa," ujarnya.

Mantan Walikota Tangerang itu menjelaskan, untuk besaran bantuan sendiri sama dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) senilai Rp500.000 per KK per bulan. Sedangkan untuk distribusinya seluruhnya berbentuk uang degan metode non tunai melalui jasa perbankan. 

"Yang kita tawarkan melalui langsung lewat perbankan, BRI (Bank Rakyat Indonesia), BJB (Banak Jabar Banten) sudah ada sampai ke desa. Kita sudah by name by address. Kita tidak dalam bentuk barang, saya lihat kalau pakai barang repot juga," katanya.

Pemberian dalam bentuk uang juga memertimbangkan aspek efektivitas. Menurutnya, jika diberikan dalam bentuk paket sembako ada kemungkinan bantuan itu kurang termanfaatkan. Sementara jika dalam bentuk uang, penerima bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan mereka. "Belum tentu juga semua orang suka mie atau senang makanan tertentu. Tetapi kalau diberikan uang relatif bisa kita dimanfaatkan oleh mereka," ungkapnya.  

Soal kekuatan JPS, kata dia, bantuan itu diperuntukkan untuk dua bulan. Walau demikian dalam anggaran yang disediakan mencapai tiga bulan. Soal kemungkinan penambahan bantuan, pihaknya masih akan menghitungnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Untuk dua bulan tapi dianggarkan sampai tiga bulan. Nanti kita lihat lagi karena hitungannya cukup besar 670.000 KK. Ini di luar bankeu (bantuan keuangan) lewat program keluarga harapan (PKH)," tutur mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku, untuk penyaluran JPS  saat ini Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten sedang melakukan validasi data penerima manfaat. “Memang sulit. Tapi harus teliti karena jangan sampai ada duplikasi,” ujarnya.

Dipaparkan Rina, bantuan direncanakan sudah mulai digulirkan pekan depan secara bertahap. Skema pendistribusian sendiri dilakukan secara non tunai. “Data yang sudah fix langsung diberikan,” terangnya.

Dalam beberapa kesempatan, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, pemilihan skema pendistribusia non tunai agar bantuan bisa lebih cepat sampai. Pemberian bantuan dalam bentuk uang juga dipilih karena bisa lebih fleksibel.

"Ini lebih efisien, efektif dan akuntabel. Sebetulnya presiden ingin ini dalam bentuk sembako agar ada efek ke ekonomi mikro di pasar. Akan tetapi karena waktunya singkat maka metode itu yang dipilih," paparnya. 

Andai dipaksakan bantuan dikonversikan ke sembako maka prosesnya akan cukup sulit karena ada daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bahkan Rina menilai pembiayaannya akan lebih besar karena membutuhkan jasa pengawalan saat pendistribusian. "Insya Allah dengan kebijakan Pak Gubernur ini tetap ada multiplier effect atas uang yang beredar di masyarakat akan berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni tak memermasalahkan skema pendistribusian JPS. Menurutnya, pemberian dengan bentuk uang seluruhnya atau dicampur dengan sembako memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Baginya yang terpenting bantuan itu bisa sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

"Dua hal tersebut pada prinsipnya sama-sama membantu rakyat. Efektif yang mana? Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Paling utama saat ini adalah segera disalurkan ke rakyat dengan prinsip tepat sasaran," tegasnya.

Pada bagian lain, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono mengungkapkan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2020 tentang PSBB di Tangerang Raya telah mengalami perubahan atau direvisi. Perubahan itu teruang dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2020.

"Perbedaan antara Pergub 16 Tahun 2020 dengan yang pergub perubahannya yaitu Pergub Nomor 18 Tahun 2020 menambahkan satu huruf pada pasal 30 ayat 2. Semula sampai c, menjadi sampai d," terangnya.

Informasi yang dihimpun, pasal 30 ayat 2 Pergub Nomor 16 Tahun 2020 adalah terkait dengan check point pemantaua PSBB. Dalam pergub lama unsur TNI tidak dilibatkan dan di pergub baru direvisi dan telah diikutsertakan.

Agus membenarkan, soal sanksi seperti tertuang dalam pasal 31 tidak disebutkan sebagai eksplisit. Di sana hanya disebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika mengacu itu maka pelanggar PSBB bisa dipidana dan atau dikenakan denda."Contoh peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. PSBB ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang itu. Pasal 93 undang-undang tersebut jelas dibunyikan, barang siapa yg melanggar proses karantina (PSBB) diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda Rp100 juta," tuturnya. 

Meski demikian soal sanksi juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. "Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif. Tentunya sesuai tingkat pelanggaran," pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari situs infocorona.bantenprov.go.id per 17 April hingga pukul 20.00 WIB, terdapat 229 kasus positif. Itu terdiri atas 162 pasien yang masih dirawat, 31 telah sembuh dan 36 dinyatakan meninggal dunia. Adapun rinciannya, Kabupaten Tangerang 51 dirawat, 3 sembuh dan 4 meninggal. Kota Tangerang 63 dirawat, 14 sembuh dan 13 meninggal. Kota Tangerang Selatan 45 dirawat, 14 sembuh dan 17 meninggal. Kota Serang 2 dirawat dan 1 meninggal, Kabupaten Serang 1 masih dirawat serta Kabupaten Pandeglang 1 meninggal.

Untuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 1.029 kasus terdiri atas 773 dirawat, 136 sembuh dan 151 meninggal. Rinciannya, Kabupaten Pandeglang 8 dirawat, 6 sembuh dan 5 meninggal, Kabupaten Lebak 3 dirawat dan 2 sembuh, Kabupaten Tangerang 120 dirawat, 29 sembuh dan 17 meninggal. Kabupaten Serang 10 dirawat, 10 sembuh dan 5 meninggal, Kota Tangerang 389 dirawat, 84 sembuh dan 35 meninggal dunia, Kota Cilegon 1 dirawat, 4 sembuh dan 7 meninggal. Kota Serang 8 dirawat dan 5 sembuh serta Kota Tangerang Selatan 234 dirawat, 11 sembuh dan 36 meninggal.

Kemudian untuk ketagori orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 5.268 orang terdiri atas 2.292 dipantau dan 2.976 sembuh. Rinciannya, Kabupaten Pandeglang 86 dipantau dan 609 sembuh, Kabupaten Lebak 105 dipantau dan 324 sembuh, Kabupaten Tangerang 211 dipantau dan 201 sembuh. Kabupaten Serang 233 dirawat dan 470 sembuh, Kota Tangerang 889 dipantau dan 609 sembuh, Kota Cilegon 77 dipantau dan 343 sembuh. Kota Serang 79 dipantau dan 166 sembuh serta Kota Tangerang Selatan 612 dipantau dan 137 sembuh. (dewa)
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook