Harus Ada Payung Hukum

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 21 April 2020 - 20:46:10 WIB   |  dibaca: 108 kali
Harus Ada Payung Hukum

Ainul Gillang/BANTEN RAYA - EKSPOS ANGGARAN COVID-19 : Suasana ekspos penggunaan anggaran virus korona yang dipimpin Sekda Cilegon Sari Suryati di Aula Bappeda, Senin (20/4).

CILEGON, BANTEN RAYA-Penyaluran bantuan kepada warga terdampak virus korona berupa Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp29,1 miliar harus memiliki payung hukum sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dalam proses penyaluran dan penggunaannya. Demikian disampaikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Sanudin  kepada Banten Raya, Senin (20/4).

Sanudin menjelaskan, harus ada payung hukum turunan, seperti Peraturan Walikota (Perwal) dalam penggunaan anggaran, sehingga nantinya bisa menjadi acuan dalam hal pelaksanaan.
“Harus disiapkan payung hukum turunan berupa Perwal, sehingga kepala dinas juga tidak takut dalam proses penyaluran,” katanya.

Sanudin menjelaskan, pihaknya juga masih melihat adanya koordinasi yang belum maksimal antar dinas soal data bantuan dan lainnya. Hal itu terbukti saat pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon soal anggota serikat yang menyetorkan nama-nama pekerja yang diberhentikan. Namun, Disnaker ternyata tidak mengetahui jika harus melapor. “Koordinasinya kami harap dimaksimalkan, sehingga tidak simpang siur datanya,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kota Cilegon Ahmad Azis Setia Ade mengungkapkan, langkah pembuatan Perwal BTT akan secepatnya dibuat. Saat ini, Asisten Daerah (Asda) Setda Kota Cilegon III sedang diminta membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk  teknis soal penyaluran BTT tersebut.

“Hari ini (kemarin_red) baru ekspose ke Kejari (Kejaksaan Negeri), hasilnya itu salah satunya meminta Asda III untuk membuat Juklak dan Juknisnya, jika selesai maka aka nada perwal,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Cilegon ini.

Azis menyatakan, pihaknya memastikan bantuan yang diberikan secara mekanisme aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Tentu saja menjadi hal penting penyaluran anggaran itu sesuai aturan. Pemkot juga masih menunggu legal opinion dari kejaksaan,” pungkasnya. (uri)    

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook