Pemda Diminta Jangan Obral Izin Tambang

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 08 Mei 2020 - 19:30:57 WIB   |  dibaca: 289 kali
Pemda Diminta Jangan Obral Izin Tambang

URI MASYHURI/BANTEN RAYA - BERIKAN BANTUAN : Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberikan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Kotasari.

CILEGON, BANTEN RAYA – Pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota dimita untuk tidak mengobral izin pertambangan. Selain merusak lingkungan, juga berpotensi menjadi bencana banjir dan longsor.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan usai memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di Lingkungan Ciore Waseh, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kamis (7/5).

Zulhas -panggilan akrab Zulkifli Hasan, menyatakan, Pemda karus memperketat proses perizinan tambang, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan mengorbankan masyarakatnya.

“Saya berharap betul diperhatikan lingkungan, jangan obral ijin-ijin, terutama di lingkungan-lingkungan yang akan menyebabkan banjir, misalnya tambang batu, tambang pasir. Jadi tolong pemerintah daerah yang ketat,” katanya kepada awak media.

Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan, jika hutan semakin dihilangkan, potensi bencana akan semakin besar terjadi. Masyarakat yang akan dirugikan, sementara penambang mendapatkan untuk besar.

“(Banjir) ini (Akibat) kelakuan kita, kalau gunung-gunung kita rusak, lingkungan kita rusak. Bencana itu karena manusia, karena kita ya. Kalau gunungnya dihabisikan, lingkungan dirusak, itu akbiatnya (banjir). Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengawasi lingkungan kita,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto yang juga hadir, menyatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kepala daerah melakukan penertiban terhadap sejumlah tambang yang sudah jelas merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir parah di Kota Cilegon.

“Saat ini waktunya walikota melakukan infentarisasi dan evaluasi atas berbagai pertambangan yang ada. Ini jelas harus tegas dan tertibkan semuanya,” ungkapnya.

Yandri menyatakan, jika tidak ada penertiban dan penutupan, banjir parah akan terus terulang. Bahkan, bisa menjadi semakin parah dari pada sekarang. Saat ini mayarakat butuh ketegasan pimpinan daerah, baik walikota maupun gubernur.

“Kalau tidak ditertibakan, maka akan terus terulang. Bahkan, bisa saja akan menjadi lebih parah dari pada sekarang. Ini saatnya pimpinan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tambang itu manfaat dan mudorotnya lebih banyak mudorotnya,” pungkasnya. (uri)
 

2 Lampiran

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook