Pemprov Klaim Insentif Nakes Sesuai Janji

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Minggu, 10 Mei 2020 - 21:38:57 WIB   |  dibaca: 287 kali
Pemprov Klaim Insentif Nakes Sesuai Janji

Net/Ilustrasi

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten segera mencairkan insentif kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum (RSU) Banten. Saat ini, dokumen permohonan pencairan telah diajukan ke pemerintah pusat, Jumat (8/5). Besaran insentif yang diberikan pun diklaim akan tetap sama dengan yang dijanjikan sebelumnya.   

Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten merilis besaran insentif yang akan diberikan kepada nakes di RSU Banten yang kini dioperasikan menjadi RS Pusat Rujukan Covid-19 Banten sejak 25 Maret. Jumlah nakes yang bertugas ada sebanyak 954 orang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti memastikan insentif untuk nakes yang bertugas di RSU Pusat Rujukan Covid-19 Banten sudah diproses. "Insentif sedang diajukan ke pusat," ujarnya, Jumat (8/4).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu mengakui, besaran insentif yang diberikan dari pemprov tidak sesuai dengan yang disampaikan sejak awal. Informasi yang dihimpun, telah terbit Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 27 April. Adapun besaran insetif nakes setinggi-tingginya adalah dokter spesialiis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidang dan perawat Rp7,5 juta dan tenaga medis lain Rp5 juta. "Ini insentif yang diatur menteri keuangan," katanya.

Meski besaran insentif dari pusat dibatasi, kata dia, jumlah insentif yang akan diterima akan tetap sesuai. Pemerintah pusat memberikan insentif sesuai KMK. Sementara sisanya akan ditanggung oleh APBD Pemprov Banten. "Iya (insentif dibiayai oleh pusat dan pemprov)," katanya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, adapun besaran insentif yang diberikan terdiri atas dokter spesialis Rp 75 juta, dokter umum Rp 50 juta, perawat Rp17,5 sampai Rp22 juta. Tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta, lalu untuk tenaga pendukung operasional seperti satpam, office boy sebesar Rp5 juta per bulan.  

Ketika disinggung soal besaran insentif untuk office boy, satpam dan tenaga pendukung operasional lainnya yang tak diatur dalam KMK, Rina enggan memberi jawaban. "Silakan koodinasi dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) atau RSUD-nya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti belum bisa dimintai keteragannya. Yang bersangkutan tak merespon upaya konfirmasi yang dilayangkan wartawan.

Diberitakan sebelumnya, insentif tenaga medis di RSU Banten tersendat. Mereka belum juga menerima apa yang dijanjikan Pemprov Banten sebelum mengoperasikan RS khusus tersebut sejak 25 Maret lalu. Hal itu terungkap dalam acara silaturahmi antara Komisi V DPRD Provinsi Banten dengan tenaga medis RSU Banten di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis (7/5).

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, sebetulnya keterlambatan insentif merupakan persoalan yang tidak harus terjadi. Sebab, nakes sudah lebih dari satu bulan meninggalkan keluarga kemudian juga wajib dikarantina.

"Misalkan dokter mereka tidak bisa praktik lagi, tidak ketemu keluarga anak dan istri, tiba-tiba pas gajian telat, inikan miris. Ini perlu menjadi evaluasi kita bersama, urusan administrasi yang berhubungan dengan hak orang ini harus kita selesaikan secara baik," tuturnya.

Politisi Golkar itu menegaskan, kedatangannya ke mess nakes RSU Banten di Hotel Le Semar tak lain hanya untuk memenuhi undangan mereka tiga hari sebelumnya sebelum muncul di media massa. Sempat berpikir dia khawatir disebut genit namun akhirnya tak kuasa menolak karena mereka yang meminta hadir.

"Inikan banyak problem (masalah) insentif mereka belum turun bahkan hotel tempat mereka saja sampai saat ini belum dibayar. Inikan menjadi perhatian kita bersama, ada apa ini kok bisa kayak begini. Bagaimana cara ngurusnya, bagaimana manajemennya, tolong diberbaiki," ujarnya.

Jika pun ada kebijakan penyesuaian besaran insentif maka pemprov harus bisa memberikan secara proporsional. "Misalnya jangan disamakan antara perawat dengan apoteker, besarannya enggak boleh disamakan. Siapa yang kontak langsung dengan pasien ini yang besarannya menjadi ukuran. Ini yang harus menjadi perhatian," pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook