Perusahaan Wajib Bayar THR 100 Persen

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 19 Mei 2020 - 14:59:37 WIB   |  dibaca: 220 kali
Perusahaan Wajib Bayar THR 100 Persen

SERANG, BANTEN RAYA - Perusahaan yang mempekerjakan pekerja wajib membayarkan tunjangan hari raya keagamaan secara penuh meski dalam masa pandemi korona. Meski mekanisme pembayaran THR bisa dilakukan dengan cara dicicil atau ditunda sesuai kesepakatan dengan pekerja, namun pembayarannya harus tetap dilakukan secara penuh 100 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Akhmad Benbela mengatakan bahwa kewajiban perusahaan membayarkan THR keagamaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Pada Pasal 5 ayat 4 Permen disebutkan, THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan."Sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai THR di Kota Serang," kata Benbela, Senin (18/5).

Dalam Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur denda dan sanksi disebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar lima persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/ buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."Jadi enggak boleh ada pengurangan. THR harus dibayarkan full," kata Benbela.

Dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 disebutkan, pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya, sanksi yang diberikan kepada perusahaan adalah perintah agar perusahaan membayarkan THR yang belum dibayarkan ditambah dengan tambahan lima persen bila terlambat.

Benbela menyatakan, meski dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 disebutkan bahwa THR boleh ditangguhkan atau dicicil pembayarannya namun tidak lantas membuat perusahaan boleh mengurangi atau menghilangkan sebagian THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Syafaat mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai THR yang diadukan oleh pekerja ke dinas. Ini bisa berarti bahwa tidak ada masalah pada pembagian THR di Kota Serang. Meski demikian, akan ada peninjauan ke sejumlah lokasi guna memeriksa pemberian THR ini. “Rencananya besok (hari ini -red) kita ke Sari Asih untuk mengecek THR,” kata Syafaat.

Hal sama juga diungkap Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kota Cilegon Tuah Sitepu. Tuah mengatakan, jika perusahaan tidak mampu membayar THR dalam masa pandemi korona ini, solusi atas persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog antara pengusaha dan pekerja. Dialog tersebut bisa menyepakati beberapa hal, jika perusahaan tidak mampu membayar secara penuh dalam waktu yang ditentukan perundang-undangan, maka bisa dilakukan bertahap.

Menurut Tuah, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali dalam waktu yang diatur perundang-undangan, maka pembayaran THR bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Mengenai waktu dan cara pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan dibayarkan pada tahun 2020. “Intinya wajib 100 persen. Kalau mekanismenya bidang dilakukan dialog bipartit, jika antara pengusaha dan pekerja masih belum menemui titik temu, maka mediasi ke Disnaker,” kata Tuah.

Saat ini, kata Tuah, belum ada laporan dari pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya, maupun dari pengusaha terkait ketidakmampuan perusahaan membayar THR. Pemberian THR juga mengacu pada Permenaker 6/2016 tentang THR. “Ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR. Tapi prosesnya panjang, dimulai dari bipartid dulu, mediasi, sampai ke pengadilan. Prosesnya melalui tahapan pengadilan hubungan industrial. Sanksi bahkan bisa sampai ke pidana,” terangnya.

Tuah menambahkan, besaran THR satu bulan gaji. Namun, bisa saja dilakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menentukan besaran THR agar lebih tinggi dari satu kali gaji. “PKB bisa dilakukan untuk menentukan besaran THR agar lebih tinggi dari aturan, kalau untuk lebih rendah itu tidak boleh,” tegasnya. (tohir/gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook