Dewan Diguyur Beras BJB

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 19 Mei 2020 - 15:05:32 WIB   |  dibaca: 780 kali
Dewan Diguyur Beras BJB

BONGKAR MUAT : Pekerja menurunkan beras dari truk dan mobil losbak di kantor DPW PAN Provinsi Banten, Kelurahan Panggungjati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Minggu (18/5). Beras tersebut diduga berasal dari CSR Bank bjb.

SERANG, BANTEN RAYA- Sejumlah fraksi DPRD Provinsi Banten menerima bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa beras dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Berdasarkan informasi yang dihimpun, per anggota dewan mendapatkan dua ton beras.

Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Umar Bin Barmawi saat dikonfirmasi menyebut bahwa CSR beras tersebut sudah diterima dan ada di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Banten. Meski demikian, dirinya mengaku tak tahu berapa banyak beras yang diterima.“Di kantor, kalau saya di kantor DPW saja mungkin. Enggak tahu nanti saya lihat dulu. Kan (ditujukan) ke partai politik. Sudah (diterima) cuma totalnya belum tahu berapa,” ujarnya, Senin (18/5).

Menurutnya, pemberian CSR beras kepada partai politik merupakan hal yang biasa. Sebab, CSR juga pada dasarnya diperbolehkan juga diberikan ke organisasi masyarakat (ormas).“CSR mah bisa diserahkan ke ormas mah, boleh saja. Tanya saja sih yang urus beras CSR, ya tanya saja,” katanya.

Senada diungkapkan, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra. Diungkapkannya, pembagian beras sudah dilakukan dua pekan lalu. Dia juga membenarkan, dari informasi yang diterimannya PAN telah menerima beras tersebut.

Namun untuk urusan teknis, dia menyerahkan sepenuhnya ke Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banten Ishak Sidik yang berkomunikasi dengan anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten Heri Handoko. Berdasarkan informasi, Heri Handoko sebagai penghubung informasi sekaligus pelobi dewan-dewan untuk menerima beras tersebut.

“Dua minggu lalu sudah pada ngambil. Itu PKS udah ngambil duluan. Kalau saya mah diatur saja oleh Pak Ishak (Sekretaris Fraksi PAN). Dibagi-baginya ke anggota cuma dari ngitungnya lalieur (pusing) jadi didrop di fraksi. Informasinya (per angggota diberi) 2 ton,” ungkapnya.

Beras-beras tersebut, kata dia, selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuannya. Dia membantah, pemberian beras ada kaitannya dengan kebijakan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB sejak akhir April lalu. “Enggak ada pembahasan gara-gara itu, normal-normal saja,” tuturnya.

Pantauan Banten Raya pada Minggu (17/5) sore sekitar pukul 16.30, di Sekretariat DPW PAN Banten nampak satu truk dan losbak bermuatan beras sedang bongkar muat. Tampak juga terparkir mobil Toyota Fortuner putih nopol A 1899 GS warna putih milik Ishak Sidik.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Banten Iskandar mengaku belum menerima CSR beras tersebut. “Belum. Ini masih perlu bicara lagi dengan dua orang anggota fraksi. Mungkin lagi ada dimana, lagi sibuk kan harus disepakati,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada masalah fraksi membantu penyaluran CSR yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Arsip pertanggungjawaban harus disajikan secara lengkap mulai dari dokumentasi, absensi dan jelas siapa penerimanya.

“Namanya juga penyaluran doang, yang penting ada penerimanya, ada dokumentasinya, ada absensinya. Nyalur mah nyalur saja. Yang penting beras itu yang penting disalahgunakan. Misalnya dijual, dimakan untuk keluargnya, itu enggak boleh. Kalau (disalurkan untuk) seorang yang terimbas covid kan bagus,” tuturnya.

Jika memang Fraksi PPP menerima CSR beras tersebut, maka pihakya akan menyerahkannya ke lurah atau yang setingkat. Hal itu dinilai akan lebih efektif karena mereka lah yang tahu pasti siapa saja yang benar-benar membutuhkan.

“Ke lurah saja, kita tinggal lihat benar enggak kerja lurah. (Disalurkan) ke masyarakat yang tidak mampu, kita serahkan ke lurah yang lebih tahu tapi kita ketat dengan lurah. Harus difoto, masyarakat yang datang harus difoto jadi jelas pertanggungjawabannya,” katanya.

Jawaban berbeda diberikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten Mahpudin. Ia mengaku tak tahu menahu perihal pembagian CSR beras. Hingga kemarin belum ada pihak yang menghubungi dirinya. Dia juga belum mendapatkan laporan apakah anggota fraksi ada yang menerima akan tidak.“Sampai hari ini (kemarin) belum, belum. Kurang tahu, kalau kita kan belum ada undangannya. Enggak kalau tahu, kalau pribadi saya belum ada. Belum ada laporan, kalau ke saya belum ada.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis juga mengaku tak tahu soal CSR beras. Dia tak habis pikir mengapa anggota DPRD harus menerima CSR, karena menurutnya itu kurang tepat. “Enggak tahu, emang ada? Saya baru dengar malah. Masa urusan gini ke dewan. Enggak ada yang hubungi saya,” akunya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Suparman menegaskan, Fraksi Golkar menolak tawaran pemberian CSR beras tersebut. “Enggak, saya tolak. Semenjak hari apa itu ada yang telepon mau mengirim. Enggak ngasih tahu namanya siapa. Intinya Fraksi Golkar kita tidak menerima itu saja. Kalau temen temen ada yang nerima saya enggak tahu,” ujarnya.

Dalam komunikasi dengan orang tak dikenal itu, setiap anggota ditawarankan total dua ton beras. Pemberian dilakukan sebanyak dua kali sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri. “Kan bilangnya per orang dua ton. Setelah lebaran satu (ton) jadi totalnya 3 ton. Baik sebelum lebaran maupun setelah lebaran Golkar mah enggak nerima,” tegasnya.

Sama dengan Golkar, anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Andra Soni juga menegaskan, pihaknya tak menerimanya. Sebab, mereka sudah memiliki program serupa dan sudah dijalankan sejak beberapa waktu lalu.

“Enggak. Gerindra sejak beberapa waktu yang lalu sudah menjalankan kegiatan pembagian sembako ke masyarakat. Jadi kami sedang mendistribusikan bantaun juga ke masyarakat. Distribusikan punya sendiri saja sudah repot,” tegas Ketua DPRD Banten ini.

Untuk Fraksi PKS, Banten Raya belum bisa mendapatkan keterangannya. Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois saat dihubungi via sambungan seluler belum bisa memberikan jawaban dengan alasan sedang menghadiri rapat. Akan tetapi yang bersangkutan tak menjawab pesan singkat yang dilayangkan Banten Raya terkait CSR beras tersebut.

Lalu untuk Fraksi NasDem DPRD Banten, wartawan belum berhasil mendapatkan konfirmasinya. Yang bersangkutan tak merespon upaya konfirmasi dari wartawan.Terpisah, anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten Heri Handoko mengaku tak tahu menahu terkait CSR beras dari BJB. Oleh karenannya, dia enggan memberi tanggapan. “Ke ketua fraksi saja teleponnya. Ngobrol didarat saja besok (hari ini), biar enak. Enggak tahu, ke ketua-ketua fraksi itu mah,” tuturnya.

Terpisah, Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Khusus (KCK) Banten Budiatmo Sudradjat membantah sudah menyerahkan bantuan CSR berupa sembako beras untuk penanganan Covid-19 ke Pemprov Banten. Termasuk kepada anggota DPRD Banten. Alasannya kata dia, bjb baru mendapat pengajuan dari Pemprov Banten melalui rorum CSR Provinsi Banten.“Belum Pak penyerahannya juga (masih pengajuan). Kata siapa? Sudah koordinasi sama Forum CSR Pemprov (belum)?,” ujar Budiatmo Sudradjat melalui pesan whatsapp kepada Banten Raya.

Ditanya soal bantuan sembako beras yang sudah sampai kepada beberapa anggota dewan, Budiatmo juga mengaku tidak mengetahui perihal bantuan tersebut. “Kalo itu saya tidak tau Pak,” katanya.

Bahkan untuk mengetahuji kejelasan terkait informasi penyaluran bantuan tersebut, Budiatmo menyarankan untuk bertanya kepada staf bawahannya. “Ke Lely saja ya. Nuhun,” katanya.
Sementara itu, Supervisor Marketing Dana Institusi KCK Banten Lely Yusnida membenarkan bank bjb mendapatkan permohonan pengajuan bantuan sembako beras sebanyak 200 ton dari Pemprov Banten.“Iya masih proses izin dari (bjb) pusat Kang. Pengajuan 200 ton,” kata Lely melalui pesan whatsapp.

Namun ketika ditanya bantuan sembako 200 ton termasuk buat anggota DPRD Banten, Lely membantah, dan mengaku tidak mengetahuinya. “Kang aku gak tau kalau masalah itu. Kita cuma nerima pengajuan aja dari Pemprov melalui forun CSR Pemprov dan saat ini sedang diproses,” ujar Lely.

Lely menjelaskan, bantuan beras 200 ton tersebut ditujukan untuk bantuan penanganan Covid-19 di Banten. Adapun dana tersebut berasal dari CSR bank bjb tahun 2019. “Bjb mah taunya sesuai pengajuan dari pemprov untuk masyarakat terdampak covid. Mengenai pengadaan dan penyaluran itu sudah diluar ranah bjb, karena semua teknisnya ada di Forum CSR Pemprov Banten,” katanya.

Lely menyarankan Banten Raya untuk menghubungi forum CSR Banten. “Kang baiknya koordinasi dengan forum CSR Pemprov. Biar beritanya gak simpang siur. Khawatir ini berita bisa dipolitisir. Padahal jelas-jelas dari bjb mah murni CSR untuk Pemprov Banten,” jelasnya. (dewa/rahmat/ismet)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook