KPK: Bisa Masuk GRATIFIKASI

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 20 Mei 2020 - 15:31:11 WIB   |  dibaca: 429 kali
KPK: Bisa Masuk GRATIFIKASI

SERANG, BANTEN RAYA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut semua unsur pemerintahan diperbolehkan menerima bantuan untuk penanganan pandemi Covid-19. Syaratnya, bantuan tidak boleh diberikan kepada perorangan. Jika dilakukan, maka hal tersebut sudah memenuhi subjek hukum.

Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha saat dikonfirmasi Banten Raya terkait pemberian beras CSR Bank bjb kepada anggota DPRD Banten. Asep menjelaskan, syarat penerimaan bantuan dari pihak ketiga tidak boleh diberikan ke perorangan.

Sebab, jika diberikan lewat perorangan maka hal itu bisa memenuhi unsur subjek hukum atau gratifikasi."Syaratnya pertama diberikan kepada lembaga, jangan per orang. Gratifikasi kan begitu kan, unsurnya. Kalau diberikan ke orang dan orang itu adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, misal tadi anggota DPRD, sudah pasti itu unsur subjek hukumnya terpenuhi. Perorangan kan," kata Asep, Selasa (19/5).

Asep menjelaskan, untuk bantuan pihak ketiga atau non pemerintah, pihaknya mengacu pada surat nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020. Didalamnya mengatur termasuk bantuan dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan masyarakat.

"Dalam konteks bantuan covid itu ada di surat nomor 1939. Bantuan pihak ketiga, siapa pun boleh memberikan dan itu sesuatu yang baik. Siapa pun di unsur pemerintah terutama gugus tugas sebagai pusat dari koordinator penanganan covid boleh menerima itu semua, dari siapa pun," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya juga belum mengetahui apa kapasitas Forum CSR yang menerima bantuan dari pihak ketiga (bjb). Untuk itu dirinya merasa perlu tahu apa itu Forum CSR. "Dalam konteks surat, kami silakan dianalisisnya apa. Kalau bjb dalam kontes CSR ya boleh memberikan kepada lembaga. Saya belum tahu Forum CSR itu siapa yang menerima, lembaga pemerintah atau bukan, itu saya perlu tahu juga," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Asep, agar terhindari dari gratifikasi maka bantuan itu dianjurkan diserahkan ke lembaga seperti Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelahnya, dicatat dan diumumkan ke publik. Hal itu sudah ditegaskannya saat menggelar video konferensi dengan awak media dan unsur pemerintah daerah.

"Kami dorong semua sumbangan tolong dicatat dan diumumkan lewat website minimal. Bahwa hari ini kita menerima bantuan dari bjb, misalnya berupa apa. Kemudian bantuan itu sudah kami catat misalnya, disimpan dulu nanti disalurkan ke mana. Harus diberikan bantuan itu kepada yang berhak, ini dalam konteks apa saya juga belum tahu," tuturnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi bantuan sosial (bansos) yang juga boleh berasal dari pihak ketiga. Akan tetapi dia mewanti-wanti agar bansos itu tidak digunakan untuk kepentingan politik menjelang pilakda serentak 2020.  "Kasus di beberapa daerah ditempeli foto incumben itu jadi atensi KPK. Itu biasanya langsung kami hubungi ke kepala daerah lewat korsupgah masing-masing. Ini bukan korupsi konteksnya, tapi ke etika enggak bener, enggak fair," ujarnya.

Dalam kasus penyaluran beras CSR lewat DPRD dia perlu melakukan pendalaman. Bahkan, bisa saja justru masuk pada pemerasan jika secara perorangan atau fraksi ada permintaan ke bjb untuk melakukan bansos atas nama anggota DPRD."Kalau seperti itu bukan soal gratifikasi, itu kan bisa jadi delik yang lain, pemerasan. Kan meminta sesuatu. Makannya sebelum saya menyampaikan menilai peristiwa hukumnya apa, masuk gratifikasi, suap atau pemerasan bisa saja terjadi," katanya.

Lembaga Pegiat Anti Korupsi Banten yang tegabung dalam organisasi Banten Bersih menduga penyaluran beras CSR (corporate social responsibility) dari Bank Jawa Barat dan Banten (bjb) kepada sejumlah fraksi DPRD Provinsi memiliki tujuan tertentu. Banten Bersih mensinyalir ada upaya pelemahan sikap fraksi-fraksi yang akan mengajukan hak interpelasi kepada gubernur Banten terkait pemindahan RKUD Bank Banten ke bjb.

Juru bicara Banten Bersih Deni Permana mengatakan, bantuan beras CSR bjb ini bertepatan dengan beredarnya rencana para wakil rakyat Banten yang ingin mengajukan hak interpelasi terkait kasus Bank Banten. Jika memang pemberian beras kepada anggota DPRD Banten tersebut tujuannya untuk meredam hak interpelasi terkait kisruh Bank Banten, maka pemberian beras CSR bjb sudah masuk kategori gratifikasi.

“Kami sedang mencari tahu apa motifnya. Kalau memang terkait interpelasi, maka sudah masuk kategori gratifikasi. Penyaluran CSR kepada dewan Banten ini patut dipertanyakan, kenapa tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak covid-19. Kenapa harus melalui anggota dewan,” ujar Deni kepada Banten Raya, Selasa (19/5).

Direktur Eksekutif Alip Banten Uday Suhada mengaku tidak habis fikir terkait rencana Bank bjb yang menyalurkan CRS lewat dewan Banten. “Setahu saya fungsi dewan itu tiga budgeting (penganggaran), kontroling, dan legislasi. Makanya dengan adanya rencana dewan menyakurkan beras CSR dari bjb, saya aneh. Apa jadinya nanti,” kata Uday.

Ditanya apakah beras CSR ini bagian dari gratifikasi, Uday menyatakan tidak mau menarik kesimpulan lebih awal. Yang jelas, kata Suhada, anggota dewan seharusnya memprioritaskan konstituennya. “Tema CRS kan untuk penanganan covid. Sebaiknya disalurkan lewat lembaga yang kredibel dan didukung SDM, misalnya relawan dan sebagainya. Wajar kalau ada yang mengatakan ini bagian dari gratifikasi. Sudahlah, hentikan kebodohan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Banten Budi Prajogo yang menghubungi Banten Raya membantah Fraksi PKS telah menerima beras CSR Bank bjb. Menurutnya, informasi bahwa Fraksi PKS telah menerima beras tersebut tidak benar. "Mohon klarifikasi Kang, kita (Fraksi PKS) tidak menerima. Kita masih sanggup beli sendiri. Jadi mohon diluruskan, PKS tidak menerima," ujar Budi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Banten.

Klarifikasi ini diduga terkait pernyataan Ketua Fraksi PAN Dede Rohana Putra pada berita sebelumnya.“Dua minggu lalu sudah pada ngambil. Itu PKS udah ngambil duluan. Kalau saya mah diatur saja oleh Pak Ishak (Sekretaris Fraksi PAN). Dibagi-baginya ke anggota cuma dari ngitungnya lalieur (pusing) jadi didrop di fraksi. Informasinya (per angggota diberi) 2 ton,” ungkap Dede.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banten Ishak Sidik mengatakan, Fraksi PAN hanya membantu penyaluran CSR berupa beras tersebut untuk masyarakat. Menurutnya, hal itu tak menyalahi aturan karena dinilai sudah sesuai dengan peraturan daerah (perda) Provinsi Banten nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial kemitraan dan bina lingkungan perusahaan (TJSKBL).

"Artinya kita ikut mendistribusikan yang didapat dari Forum CSR. Kalau melihat perda (tentang) CSR boleh ikut mendistribusikan. Di pasal 5 bahwa mendistribusian CSR itu boleh tidak langsung melalui Forum CSR untuk keperluan masyarakat," ujarnya.

Informasi yang dihimpun, terkait penyaluran CSR tertuang dalam pasal 5 ayat 2 perda nomor 5 tahun 2016. Bunyinya, penyaluran program TJSKBL perusahaandapat dilaksanakan melalui: huruf a yaitu langung oleh perusahaan, huruf b yaitu permintaan atau usulan yang berasal dari masyarakat dan atau huruf c yaitu tidak langsung.

Diungkapkannya, berdasarkan keterangan ketentuan itu maka Fraksi PAN diperkenankan untuk ikut membantu penyaluran CSR berupa beras kepada masyarakat. Dirinya sangat memahami regulasi tersebut karena saat itu dia menjabat sebagai ketua panitia khusus (pansus), rancangan perda nomor 5 tahun 2016. "Saya memang ada beberapa kepala desa yang minta dibantu beras, CSR dari Chandra Asri enggak cukup, mohon dibantu. Secara umum boleh, forum wartawan juga boleh," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Banten Sunaryo membenarkan bahwa beras yang disalurkan pihaknya kepada sejumlah anggota DPRD Banten berasal dari CSR Bank bjb. “Iya dari bjb, itu sudah diserahkan ke Forum CSR,” ujar Sunaryo melalui sambungan telepon seluler.

Sunaryo menjelaskan, bantuan beras yang diterima Pemprov Banten melalui Forum CSR merupakan CSR Bank bjb tahun 2019. “Jadi sebagian ada (dari perusahaan lain), tapi mayoritas dari bank bjb. Jadi sudah diserahkan ke Forum CSR Pemprov Banten,” katanya.

Namun untuk berapa jumlah beras yang disalurkan ke anggota dewan Banten, Sunaryo mengaku tidak mengetahui secara detail berapa banyak yang telah dikirim. “Kalau yang ke temen-temen dewan (DPRD Banten) itu sementara ini belum dapat konfirmasi jelas (datanya berapa). Tapi yang jelas ada yang mau dan ada yang tidak (mau). Karena (CSR beras bjb) akan disalurkan langsung kepada masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Sunaryo menyarankan Banten Raya langsung menghubungi panitia pendistribusian CSR beras bjb sekaligus mantan anggota DPRD Banten Eli Mulyadi. “Untuk persisnya saya kurang tahu. Ini kan ada panitianya. Nanti saya kasih nomor ke panitianya biar nyambung gitu, karena ini kan soal angka. Nanti langsung hubungi saja ya,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, panitia pendistribusian CSR beras bjb Eli Mulyadi tidak membalas pesan whatsapp yang dikirim, dan tidak mengangkat telpon Banten Raya. Padahal, Eli memilik dua nomor telepon seluler yang biasa aktif bisa untuk dihubungi. (dewa/rahmat/muhaemin/ismet)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook