PDIP Galang Interpelasi Seluruh Fraksi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 28 Mei 2020 - 15:56:12 WIB   |  dibaca: 115 kali
PDIP Galang Interpelasi Seluruh Fraksi

SERANG, BANTEN RAYA - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten menggalang dukungan dengan melobi seluruh fraksi untuk ikut mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka menargetkan sudah mampu menggaet hampir seluruh fraksi atau memenuhi ambang batas interpelasi dalam waktu dekat ini.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP menjadi inisiator usulan hak interpelasi kepada gubernur. Penandatanganan usulan dari anggota sudah dilakukan di Ruang Fraksi PDIP DPRD Banten pada 19 Mei lalu. Interpelasi dilakukan untuk membedah terkait kebijakan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). 

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten. Surat tersebut diterbitkan pada 21 April 2020.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten Muhlis mengatakan, progres usulan hak interpelasi terus dikebut. Selain mengumpulkan tanda tangan anggota internal, mereka juga aktif melakukan lobi ke fraksi-fraksi di DPRD Banten."Kita akan berkomunikasi dan Insya Allah dalam waktu dekat sudah penambahan penandatanganan. 8 anggota dari PDIP (sudah tanda tangan), secepatnya kita akan melakukan ini," ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Rabu (27/5).

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu menargetkan, mampu menggalang dukungan dari seluruh fraksi. Walau targetnya cukup ambisius namun dia tetap menghargai setiap keputusan yang nantinya diambil oleh setiap fraksi."Kami optimis dalam waktu dekat sudah bisa memenuhi ambang batas. Tetapi kan bagaimana memerjuangkan masyarakat Banten itu tidak cukup dengan dua fraksi, kita coba meyakinkan hampir semua fraksi DPRD Banten," katanya.

Ia menegaskan, langkah yang diambilnya sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten dan kajian analisa secara mendalam. Kemudian juga pihaknya melihat perkembangan atau dampak yang terjadi di lapangan terkait kebijakan gubernur soal pemindahan RKUD. Interpelasi dimaksudkan guna meminta penjelasan secara langsung dan utuh dari Gubernur Banten.

"Yang terakhir kami garis bawahi, bahwa kami fraksi PDIP ingin penjelasan gubernur tentang kebijakannya yang diambil (terkait Bank Banten). Itu dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, soal interpelasi pihaknya menunggu pleno DPD I Golkar Provinsi Banten untuk memutuskan hal tersebut. Fraksi Golkar sudah lapor ke DPD I dalam waktu dekat akan memberikan arahan. "Interpelasi ini penting  untuk menunjukkan kesalahan pengambilan keputusan pemindahan RKUD," tuturnya.

Diakuinya, menjadi tidak mudah bagi Golkar untuk sembarangan mengambil keputusan. Partai berlambang pohon beringin itu juga harus menjunjung tinggi etika. Bagaimanapun Wahidin Halim (WH) berdampingan dengan Andika Hazrumy selaku Wakil Gubernur Banten yang merupakan kader Golkar.

"Pak Andika bijaksana sekali melihat persoalan ini, sebab tidak mudah memahamkan jika ada yang melihat interpelasi ini adalah kental politik. Padahal kan PDIP dan beberapa anggota DPRD pengusul melihat Ini soal salah kebijakan. Tetapi kalau Golkar gegabah nanti orang melihat ini politis, orang kira Golkar mau menjatuhkan WH. Itu yang Golkar sedang pikirkan. Golkar ingin menjernihkan," ujarnya.

Fitron menegaskan, pihaknya tidak membela Bank Banten dan dari sejak pendirian maupun penyertaan modal yang pertama sampai usulan berikutnya selalu menolak. Sebelum kebijakan itu diambil wajib dilakukan terlebih dahulu audit dan penyehatan management. Golkar mengusulkan itu jauh-jauh hari dan tentu terdapat dokumennya. "Sabar ya tunggu langkah Golkar," tuturnya.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni memersilakan, kepada anggota mengajukan hak interpelasi. Sesuai tata terbit DPRD, hak itu bisa dilakukan ada 15 anggota yang mengusulkan dari minimal dua fraksi.

"Itu adalah hak politik dimiliki oleh anggota DPRD. Jika syarat usulan terpenuhi maka dilanjutkan melalui rapat paripurna untuk minta persetujuan anggota minimal 50 persen plus satu. Itu mekanismenya," terangnya.

Andra yang merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten mengungkapkan, hak interplasi dari fraksinya sudah masuk dalam agenda partai dan akan dilakukan pembahasan di DPD Gerindra Banten.

Untuk saat ini Fraksi Gerindra sedang fokus menyelesaikan bakti sosial untuk membantu pemerintah menanggulangi dampak Covid-19."Insya Allah selesai lebaran ini ada pertemuan rutin DPD Gerindra dengan anggota fraksi. Nanti fraksi akan melaporkan kepada pimpinan partai terkait realita dan dinamika politik di DPRD," ujarnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook