BJB: Tak Ada Urusan RKUD

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 28 Mei 2020 - 16:13:13 WIB   |  dibaca: 258 kali
BJB: Tak Ada Urusan RKUD

SERANG, BANTEN RAYA- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) membantah penyaluran bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa beras melalui anggota DPRD Banten berkaitan dengan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB, pada akhir April lalu. BJB menegaskan, penyaluran CSR murni kewajiban perusahaan kepada Pemprov Banten.

“Gak ada sama sekali (terkait pemindahan RKUD). Karena ini kan (CSR) memang masih haknya pemprov dan mereka (Pemprov Banten) masih ada alokasi CSR selaku pemegang saham (bjb),” ujar Supervisor Marketing Dana Institusi Bank BJB Kantor Cabang Khusus Banten Lely Yusnida kepada Banten Raya melalui telepon seluler, Rabu (27/5).

Lely mengatakan, semua bantuan CSR yang disalurkan melalui Forum CSR Pemprov Banten telah mengikuti ketentuan dan SOP (standar operasional prosedur) perusahaan. “Jadi semua ada dokumennya, termasuk tanda tangan perjanjian kerjasama (PKS), berita acara penerimaan (BAP) dan lain-lainnya, semua terdokumentasi di dalamnya, termasuk proposal pengajuan dari Forum CSR-nya juga ada semua,” jelas Lely.

“Jadi (pemberian CSR ini) sama sekali gak ada kaitannya. Pemindahan RKUD-nya sudah dari tanggal berapa (sudah lama), terus CSR juga baru kemarin. Mana mungkin, apalagi kita (bjb) sudah menerapkan good corporate governance (GCG), kita juga sudah ada kerjasama dengan KPK. Jangankan bagi-bagi beras ke DPRD, karyawan saja kalau menerima bingkisan harus dilaporkan. Jadi gak mungkin kita melakukan seperti  itu, jaga nama baik perusahaan,” sambungnya.

Lely mengaku, Bank BJB mendapatkan permohonan pengajuan bantuan sembako beras sebanyak 200 ton dari Forum CSR Provinsi Banten. Setelah itu, BJB pusat menyetujui permohonan Forum CSR pada tanggal 19 Mei 2020.“Jadi kita sudah akad dan serah terima juga dengan Forum CSR. Kita serah terimanya dari bjb kepada Forum CSR sebelum Lebaran, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. ACC dari pusat 19 Mei 2020,” katanya.

Lely menyebutkan, CSR beras yang disalurkan kepada Forum CSR berasal dari total bantuan CSR bank bjb tahun buku 2019 untuk Pemprov Banten pada tahun 2020 sebesar Rp 5 miliar. Ketika disinggung untuk alokasi beras, Lely enggan mengungkapkannya. “CSR ini menggunakan alokasi punya mereka (Pemprov Banten) tahun buku 2019. Jadi ada haknya sebagai pemegang saham,” katanya.

Terpisah, Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Banten Sunaryo mengatakan, penyaluran beras CSR BJB kepada anggota sejumlah anggota DPRD Banten beberapa waktu dilakukan atas inisiatif dari pihak ketiga atau vendor. “(Beras ke dewan) itu gak jadi Mas. Sudah dikembalikan semua. Kemarin cuma kesalahan teknis dari vendor. Jadi salah persepsi vendornya,” katanya.

Sementara itu, pihak ketiga penyaluran beras corporate social responsibility (CSR) dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) juga membantah pemberian beras kepada anggota DPRD Banten terkait dengan pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB. Pihak ketiga mengklaim melaksanakan proyek tersebut sebagai bentuk kerja profesional. Pihak ketiga mengaku hanya bertindak sebagai penyalur beras CSR BJB, dan tidak berhubungan dengan teknis kebijakan di belakangnya.

Dihubungi secara terpisah, Pelaksana Pendistribusian Beras CSR BJB Eli Mulyadi mengatakan bahwa untuk pendistribusian beras CSR BJB posisinya hanya sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan. Dirinya mendapat penunjukkan dari Forum CSR Provinsi Banten per 8 Mei 2020.

"Kalau saya mah sebagai pihak penyedia, pengusaha, kaitannya kan dengan Forum CSR. Kita dari Forum CSR sudah ada kontrak, surat penunjukkan itu kepada PT itu tanggal 8 Mei. Untuk menyiapkan stok beras itu sampai tanggal 18 Mei, dan itu sudah kita penuhi," ujarnya saat dihubungi Banten Raya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu menuturkan, selain sebagai penyedia beras, pihaknya juga berperan sebagai penyalur. Eli membenarkan awalnya penyaluran beras CSR akan dibantu oleh fraksi DPRD Banten. Akan tetapi karena khawatir menimbulkan polemik, maka dialihkan ke lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga yayasan. "Kita juga ditugaskan untuk menyalurkan atau distribusi ke lembaga tadi," katanya.

Disinggung klaim dari BJB yang menyebut belum menyetujui usulan CSR beras dari Pemprov Banten melalui Forum CSR, namun beras sudah terdistribusi, Eli mengaku itu bukan wewenangnya untuk menjawab. Saat ditanya apakah pihaknya sebagai penyedia beras ditunjuk langsung gubernur, Eli dengan tegas membantahnya."Kaitan CSR dengan BJB-nya itu bukan wewenang saya. Saya mah surat menunjukkannya dari (Forum) CSR. Bukan (ditunjuk oleh gubernur), ini mah dari Forum CSR. Kita menerima surat penunjukkan 200 ton," ungkapnya.

Terkait informasi jika proses pengadaan beras CSR itu dibantu oleh dua oknum anggota DPRD Banten, Eli lagi-lagi membantahnya. Dia bahkan memertanyakan sumber terkait informasi tersebut."Enggak ada, orang pengadaan mah kita (sendiri), ngambil dari para petani yang ada di wilayah Serang, Kasemen, Pontang. Tanda terima dari para petani ada semua lengkap. Ini mah kan PT yang ditunjuknya. Enggak tahu itu mah informasi dari mana," tutur mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Banten.

Untuk saat ini, lanjut Eli, distribusi beras CSR itu sendiri ke masyarakat melalui lembaga, ormas hingga ponpes sudah dilakukan. "Alhamdulillah sudah nyebar ke bawah, sudah kirim foto, sudah ke masyarakat, sudah terdistribusi. Masih ada stok di gudang, belum semua (tersalurkan)," ujarnya. (ismet/dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook